Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
Advertorial

Pertegas Aturan Penjualan Miras, Komisi I DPRD Samarinda Segera Bahas Perubahan Perdanya

16
×

Pertegas Aturan Penjualan Miras, Komisi I DPRD Samarinda Segera Bahas Perubahan Perdanya

Sebarkan artikel ini
ilustrasi botol miras / HO

Kaltimminutes.co, Samarinda  – Komisi I DPRD Samarinda akan merancang perubahan peraturan daerah (perda) yang khusus mengatur penjualan minuman keras (Miras).

Hal ini bukan tanpa alasan, pasalnya penjualan miras berbagai golongan di Kota Tepian kerap menimbulkan berbagai polemik.

Example 300x600

Polemik yang dimaksud seperti penjualannya yang dilakukan secara ilegal dan menyasar anak di bawah umur hingga serapan pajaknya yang tak maksimal.

Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Andi Muhammad Afif Rayhan Harun mengatakan tujuan perda tersbut untuk mempertegas PAD penjualan miras di Kota Samarinda.

“Tujuannya itu simpel, kita bukan mau melarang, tapi kita ingin mempertegas PAD penjualan miras, itu saja. Karena Perda kita (selama ini) berlawanan dengan perpres. Akibatnya pengusaha bisa tidak mau bayar pajak. Tapi kalau perda sudah diperbaharui kita akan kuat nantinya,” tegas Afif saat dikonfirmasi, Jumat (23/9/2022).

Selain bertujuan untuk mengatur regulasi penjualan miras, Afif juga menegaskan pembaharuan perda juga akan semakin memaksimalkan serapan PAD di sektor tersebut.

“Jelas kita bisa maksimalkan penarikan PAD-nya. Dan kita juga tidak mau kejadian seperti kemarin (Kafe Arion di Jalan Juanda) yang mana ada penjualan miras di sebuah kafe secara ilegal kepada anak-anak di bawah umur,” pungkasnya.

Lanjut dijelaskan Afif, sejatinya dalam peraturan yang ada, kafe diperbolehkan menjual miras namun hanya khusus untuk golongan A. Sedangkan tempat yang diizinkan menjual miras golongan A, B dan C adalah sekelah hotel dan restaurant berbintang lima.

“Kalau tidak ada asas hukum mengesampingkan maka kita bisa aja dong seharusnya menutup pub hiburan malam karena mereka bukan hotel berbintang lima. Dan sekali lagi saya tegaskan, perda ini nantinya akan mendukung mereka dengan syarat pelaku usaha untuk memperbaharui dan mengantongi izinya (menjual miras) sehingga bisa lebih tertib lagi. Perdanya ini kita rencanakan selesai sebelum tahun 2023,” tandasnya. (Advertorial)

Example 300250
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *