Home / Politik

Kamis, 23 Januari 2020 - 05:53 WIB

Hak Interpelasi Terancam Buntu, Castro: DPRD Samarinda Perlu Nyali

Kaltimminutes.co, Samarinda – Rencana penggunaan hak interpelasi yang sebelumnya diusulkan oleh Anhar, Anggota DPRD Samarinda, Fraksi PDI Perjuangan, menemui jalan buntu. Pasalnya, usulannya hingga kini belum mendapatkan persetujuan dari sejumlah fraksi di DPRD Samarinda.

Usulan ragu-ragu hak interpelasi ini mendapat respon dari Pengamat Politik dan Hukum dari Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah. Castro— sapaan akrabnya menyebut, hak interpelasi yang digulirkan untuk mempertanyakan program pengendalian banjir kepada Wali Kota Samarinda ini hanya akan menjadi wacana politik semata. Castro menilai dewan yang tidak berani menggulirkan interpelasi, ibarat layu sebelum berkembang.

“Ini yang saya khawatirkan, jangan sampai wacana interpelasi ini hanya dijadikan alat tawar menawar,” ujar Castro.

Baca Juga :  Pemasangan APK di Angkot, Bawaslu Samarinda Tunggu Langkah Penertiban Dari Dishub

Dosen Fakultas Hukum  Universitas Mulawarman menilai, bila Anggota DPRD Samarinda punya keseriusan dan berani mengajukan hak interpelasi, secara teknis tidak terlalu sulit. Berdasarkan ketentuan Pasal 167 ayat (1) huruf b UU 23/2014, cukup diajukan oleh tujuh orang dari 45 anggota DPRD, dan lebih dari satu fraksi.

“PDIP sebagai partai asal pengusul, punya sembilan anggota. Lebih dari cukup,  artinya tinggal mencari satu orang dari fraksi lain,” ungkapnya.

Menurut Castro, penggunaan hak interpelasi ini masih menjadi hal yang tabu dalam dinamika politik di daerah. Padahal substansi interpelasi adalah untuk meminta keterangan wali kota soal kebijakan penanganan banjir yang selama ini dianggap tidak berhasil. “Sepertinya nyali DPRD ciut gara-gara dipaparkan bahwa besaran anggaran banjir dalam APBD adalah buah kesepakatan bersama antara DPRD dan wali kota,” lanjutnya.

Baca Juga :  Januari hingga Oktober 2020, Polresta Samarinda Gagalkan 16 Kilogram Sabu di Kota Tepian

“Padahal mengurai kebijakan banjir itu kan bukan hanya soal kebijakan anggaran, tapi juga soal eksekusinya. Itu yang tidak dipahami,” sambungnya.

Pengusulan hak interpelasi dinilai sudah cukup tepat, namun perlu keberanian Anggota DPRD Samarinda. Sebab, hak interpelasi menjadi hak dewan dalam pengawasan kebijakan yang dikeluarkan oleh wali kota.

“Apalagi waktunya juga tidak panjang. 2 hingga 3 bulan, saya rasa cukup, asal serius dikerjakan,” pungkasnya. (yud//)

Share :

Berita Terkait

Politik

Safaruddin Buka Musancab PDIP Samarinda, Ingatkan Fraksi PDIP Rajin Serap Aspirasi Masyarakat

Politik

Pendaftaran Calon Segera Dibuka, KPU Samarinda Sebut SK Beredar di Medsos Beberapa Tak Penuhi Persyaratan

Politik

Jelang Pilwali Samarinda, Barkati-Darlis Kantongi SK PAN, Partai Lain dalam Proses

Politik

Tanggapi Usulan Pergantian Pimpinan DPRD Kaltim, Rudy Mas’ud Sebut Partai Golkar Perlu Energi Baru

Politik

Klaim Kumpulkan 69 Ribu Dukungan, Zairin-Sarwono Serahkan Berkas ke KPU Samarinda

Politik

Gelar Konsolidasi Temukan Komunitas Baru, Herman Sebut Bakal Jadi Ujung Tombak Kemenangan Andi Harun

Politik

Barkati-Darlis Kantongi Dukungan PAN di Pilwali Samarinda, PDIP dan Demokrat Belum Pasti

Politik

Dapat Dukungan 8 Parpol, Rahmad-Thohari Gelar Deklarasi Hadapi Pilwali Balikpapan 2020