Home / Politik

Sabtu, 6 November 2021 - 13:57 WIB

Kritik Pemprov DKI, PSI Singgung Dana Hibah MUI DKI Lebih Besar Ketimbang NU dan Muhammadiyah

ilustrasi Gedung pemprov DKI Jakarta / tribunnews.com

ilustrasi Gedung pemprov DKI Jakarta / tribunnews.com

Kaltimminutes.co – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melalui Wicitra Sastroamidjojo mengkritik pemprov DKI terkait Danah Hibah MUI DKI yah lebih besar ketimbang NU dan Muhammadiyah Jakarta.

Hal itu di samapaikan Wicitra Sastroamidjojo dalam rapat pra-pembahasan KUA-PPAS 2022, Senin (1/11). Dia mendorong ada penambahan hibah untuk NU dan Muhammadiyah Jakarta.

sebagai diketahui Wicitra Sastroamidjojo menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI dari F-PSI.

“Jika kita lihat dalam rancangan, hibah PWNU Jakarta senilai Rp 2,07 miliar dan PW Muhammadiyah Jakarta senilai Rp 1,89 miliar sangat timpang dibanding misalkan kepada MUI Jakarta sebesar Rp 10,6 miliar,” ujar Anggara dalam keterangannya yang diterima, Jumat (5/11/2021).

Menurut Anggara, NU dan Muhammadiyah memerlukan pendanaan yang memadai. Anggara mengatakan NU dan Muhammadiyah memiliki banyak cabang organisasi, seperti pesantren, madrasah, sekolah, perguruan tinggi, klinik, dan rumah sakit.

“Kita bisa membandingkan organisasi NU dan Muhammadiyah dengan MUI karena ketiga lembaga ini juga dapat pendanaan dari APBN,” tambah Anggara.

Baca Juga :  Dinkes Kaltim Sarankan Samarinda Penuhi Syarat-syarat Ini Sebelum Berlakukan Kehidupan Normal Baru

Dia menyebut selain harus mempertimbangkan kemanfaatannya bagi masyarakat, Pemprov DKI didorong agar memperhatikan proporsionalitas pemberian dana hibah.

“Biro Dikmental perlu memperhatikan proporsionalitas dari distribusi pemberian hibah senilai total Rp 279 miliar ini,” ujar Anggara.

Pemprov melalui Biro Pendidikan Mental dan Spiritual (Dikmental) DKI Jakarta memberikan penjelasan soal beda besaran dana hibah itu. DKI menyebut dana hibah MUI lebih besar lantaran sebagai induk ormas Islam.

“Jadi gini, MUI itu kan wadah dari seluruh ormas Islam, induknya itu, majelis tingginya itu di MUI, NU kan ormas, MUI kan lembaganya, makanya induknya kan di MUI bukan di NU, Muhammadiyah,” ujar Plt Kabiro Dikmental DKI Aceng Zaini kepada wartawan.

Aceng menyebut dana ke ormas Islam juga diberikan sesuai dengan prioritas program yang diajukan.

“MUI kan induknya, wadah semua orams, nggak bisa masa melebihi ibunya, NU. Ibunya kan di MUI-nya,” ujar Aceng.

Baca Juga :  Lewat Live Streaming, DPP PDI Perjuangan Umumkan Usung Edi-Rendi di Pilbup Kukar

Jika PSI mengungkap soal dana hibah, Aceng mengatakan hal itu hak dewan. Aceng juga menyebut dalam Pergub 35 terkait dana hibah disebutkan tidak terikat.

“Kalau Dewan kan budgeting, menambah mengurangi itu hak dewan. Kan kita eksekutif memberikan rekomendasi, mereka mengusulkan kita berikan sesuai kemampuan daerah. Kan kita ada pergub 35. Hibah itu kan tidak terikat dan tidak terus menerus, tapi karena ini ormas besar itu harus kita akomodir sesuai dengan kemampuan daerah, sementara MUI induknya dari ormas Islam yang ada di Jakarta,” tuturnya.

Aceng mengatakan sudah ada usulan untuk menambah nominal dana hibah ke NU ataupun Muhammadiyah. Namun dia enggan membeberkan total kenaikannya.

“Perubahan sih ada tapi saya nggak bisa nyebut berapanya, sesuai skala prioritas aja yang diusulkan NU, Muhammadiyah,” ucapnya. (*) 

Artikel ini telah tayang di  detiknews dengan judul “PSI Serang DKI dengan Komparasi Hibah ke MUI” https://news.detik.com/berita/d-5799413/psi-serang-dki-dengan-komparasi-hibah-ke-mui.

Share :

Berita Terkait

Politik

Meski Lawan Kotak Kosong di Pilbup Kukar, Edi Damansyah: Tetap Harus Kerja Keras

Politik

Sikap Komisi III DPRD Kaltim Soal RS Korpri Tiba-tiba Melunak, Diisukan Keuntungan PI Perusda Migas Dijadikan Bergaining untuk Pokir 

Politik

Paslon Peserta Pilkada Dilarang Masukan Foto Presiden dan Wakil Presiden Dalam APK, Ini Penjelasan Ketua KPU Samarinda

Politik

Bersiap Menangkan Andi Harun-Rusmadi, Kader PKS Sosialisasi dari Rumah ke Rumah
Andi Harun Wali Kota Samarinda saat diwawancara awak media, Rabu (16/6/2021)

Politik

Soal Aset Kantor DPD Golkar Kaltim di Kota Tepian, Pemkot Samarinda Beri Perpanjangan Waktu hingga 27 Juli 

Politik

Jelang Pilwali Samarinda 2020, Ketua DPD PDIP Kaltim Benarkan Hanya Usulkan Andi Harun-Rusmadi

Politik

Pendaftaran Calon Segera Dibuka, KPU Samarinda Sebut SK Beredar di Medsos Beberapa Tak Penuhi Persyaratan

Politik

Gaduh Jelang Helatan Pilkada Samarinda, Kelompok Orang Tak Dikenal Tuduh Pelatih Saksi Paslon 02 Lakukan Money Politic, Ternyata?