Home / Politik

Selasa, 2 November 2021 - 22:47 WIB

Membahas Usulan Pergantian Ketua DPRD Kaltim, Fraksi Gerindra Walkout dari Paripurna

Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Seno Aji/ insitekaltim.com

Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Seno Aji/ insitekaltim.com

Kaltimminutes.co, Samarinda – Gerindra menjadi satu-satunya fraksi yang walkout dari paripurna membahas usulan pergantian Ketua DPRD Kaltim.

Sementara fraksi-fraksi lainnya yang hadir di paripurna menyatakan persetujuan terhadap proses pergantian Makmur HAPK sebagai ketua dewan menjadi Hasanuddin Masud.

Seno Aji, Wakil Ketua DPRD Kaltim mengungkap, pihaknya memilih walkout lantaran melihat proses persetujuan usulan pergantian ketua dewan cacat hukum.

Hal itu lantaran masih ada proses hukum yang dilakukan pihak Makmur HAPK di Pengadilan Negeri (PN) Samarinda.

Dalam catatan rapat banmus tertera pembacaan usulan pergantian ketua DPRD Kaltim di paripuna bisa dilakukan dengan catatan telah ada keputusan hukum inkrah.

Baca Juga :  Parawansa-Markus Hentikan Proses Verfak, Anggap Aturan KPU Memberatkan Bapaslon

“Kita harus menghargai kedua posisi. Kalau sudah masuk kelembaga wajib menghargai seluruhnya. Jadi kalau salah satunya masih bersengketa kita harus mendudukan ini secara benar,” kata Seno Aji, dikonfirmasi Selasa (2/11/2021).

Seno menyebut Fraksi Gerindra tidak mendukung keputusan persetujuan usulan pergantian ketua dewan oleh DPRD saat paripurna tersebut.

Menurutnya, DPRD Kaltim saat ini berpotensi menghadapi gugatan hukum di PTUN Samarinda.

“Frkasi Gerindra tidak mendukung keputusan itu dan kami tidak bertanggung jawab jika adanya tuntutan hukum dikemudian hari,” terang Seno.

Baca Juga :  Kepincut Program, PSI Beri Dukungan ke Andi Harun-Rusmadi di Pilwali Samarinda

“Seharusnya kita sama sama harus menjaga kehormatan lembaga ini,” lanjutnya.

Politisi Gerindra Kaltim ini menegaskan lebih bijak jika DPRD Kaltim menunggu keputusan dari PN Samarinda, sebelum melakukan persetujuan.

Atau, jalan lain dengan meminta pandangan hukum dari pengamat sebagai pihak ketiga. Hanya saja usulan itu tidak disetujui peserta paripurna.

“Cacat hukumnya ada dua perselisihan masih ada sidang di PN Samarinda itu wajib dihormati, jadi zalim kalau itu dilanggar. Lebih bijak kalau kita tunggu, toh nanti ada keputusan,” pungkasnya. (*)

Share :

Berita Terkait

Politik

Massa Kampanye Rapat Umum Dibatasi 100 Orang, Bawaslu Kaltim Khawatir Sulit Terjadi

Politik

Batal Mendaftar Calon Ketua Golkar Kaltim, Isran Noor Akan Diminta Jadi Ketua Dewan Pertimbangan

Politik

Hari Ini DPP PDIP Umumkan Nama Bacalon yang Diusung Pilkada Serentak 2020, Salah Satunya Samarinda

Politik

Jelang Pilwali Samarinda 2020, Erwin Akan Tentukan Pasangan Maret Mendatang

Politik

Paslon Peserta Pilkada Dilarang Masukan Foto Presiden dan Wakil Presiden Dalam APK, Ini Penjelasan Ketua KPU Samarinda

Politik

Jadi Temuan BPK, Andi Harun Imbau Golkar Kaltim Segera Serahkan Aset Pemkot Samarinda Secara Sukarela

Politik

Sarwono Beri Penjelasan Terkait Kesamaan Tagline Kampanyenya Dengan Calon Pilkada Mamuju

Politik

Bila Isran ke Musda Lewat Diskresi, Bukti Golkar Kehabisan Kader Mumpuni