Home / Politik

Rabu, 15 Juni 2022 - 17:36 WIB

Kritik Perombakan kabinet, Demokrat Nilai Hanya untuk Akomodir Kepentingan Politik Pemerintah

Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani / HO

Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani / HO

Kaltimminutes.co – Presiden Joko Widodo  melakukan perombakan kabinet atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju pada Rabu ( 15/6/2022).

Perombakan kabinet ini mendapatkan kritikan dari Partai Demokrat.

Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menilai perombakan kabinet ini hanya untuk mengakomodasi kepentingan politik Presiden Joko Widodo. Salah satunya memberikan jatah kepada PAN yang bergabung menjadi pendukung pemerintah.

“Dari hasil perombakan 2 kursi menteri dan 3 kursi wamen terlihat bahwa reshuffle ini hanya untuk mengakomodir kepentingan orang dekat dan partai politik koalisi pemerintah,” Kata Kemhar, Rabu (15/6).

Baca Juga :  Gelar Aksi, Warga Minta Paslon Akomodir Pembentukan DOB Samarinda Seberang

Kemhar menilai perombakan kabinet ini tidak bisa menyelesaian persoalan masyarakat dan mengoptimalkan kerja pemerintahan di akhir masa jabatan Jokowi.

“Melihat hasil perombakan kabinet ini, masih jauh dari yang diharapkan yang sebelumnya publik berharap akan terjadi perbaikan untuk mewujudkan kabinet kerja yang lebih profesional menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi serta menunaikan janji-janji saat kampanye Pak Jokowi yang tak kunjung dipenuhi,” pungkas Kamhar.

Kemhar lebih lanjut mengatakan Reshuffle kabinet tak akan banyak membawa perubahan dan perbaikan.

Kamhar mendorong publik perlu kritis, terutama soal agenda perpanjangan masa jabatan presiden yang juga pernah disampaikan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

Baca Juga :  Tak Terlihat Beraktivitas di Lingkungan Tinggal, Pria Paruh Baya Ditemukan Meninggal Dunia

“Karena secara tegas ini hanya untuk mengakomodir kepentingan orang dekat dan partai koalisi. Publik mesti melakukan kontrol yang lebih kritis agar perombakan ini tidak menghidupkan kembali dan semakin menguatkan agenda perpanjangan masa jabatan presiden mengingat Pak Zulkifli Hasan sebelumnya pernah mewacanakan ini,” ujarnya. (*)

Share :

Berita Terkait

Politik

Dugaan Pelanggaran Kampanye dari Oknum ASN, Sekkot Samarinda: Jika Terbukti Akan Dijatuhi Hukuman

Politik

Safaruddin Buka Musancab PDIP Samarinda, Ingatkan Fraksi PDIP Rajin Serap Aspirasi Masyarakat

Politik

Cegah Penyebaran Covid-19, PDIP Ajak Paslon Usungannya Perbanyak Lakukan Kampanye Virtual

Politik

Bawaslu Samarinda Periksa 55 Orang Terkait Dugaan Pelanggaran Administrasi

Politik

Ketua Golkar Samarinda Terpilih, Rudy Mas’ud Dorong Segera Bentuk Pengurus Partai

Politik

Menakar Figur Calon Ketua Golkar Kaltim, Pengamat Politik Unmul Sebut Antara Loyalis hingga “Politisi Loncat Pagar”

Politik

Gugatan Makmur HAPK Sedang Berproses, Mahkamah Partai Golkar Gelar Sidang Pendahuluan Kamis Esok

Politik

Jalan Tengah Musda Golkar, Rudy Aklamasi Jadi Ketua, Makmur HAPK Jabat Ketua Harian