Home / Politik / Politik

Minggu, 15 Maret 2020 - 18:31 WIB

Larangan Pasang APK di Angkot, Pengamat Politik Ini Sebut Karena Membahayakan Pengguna Jalan

Angkot terpasang stiker sosialisasi bakal pasangan calon di Pilwali Samarinda 2020

Angkot terpasang stiker sosialisasi bakal pasangan calon di Pilwali Samarinda 2020

Kaltimminutes.co, Samarinda – Meski belum memasuki masa kampanye, memasang stiker berukuran besar bakal calon pemimpin daerah di angkutan kota merupakan tindakan yang bertentangan dengan surat keputusan menteri perhubungan nomor KM.439/U/Phb-76 tentang penggunaan kaca film pada kendaraan.

Hal itu disampaikan pengamat politik sekaligus Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah. Pada prinsipnya pria yang akrab disapa Castro ini menegaskan meski nanti telah memasuki masa kampanye pun hanya boleh memasang APK di tempat yang telah ditentukan.

“Sekarang belum masuk masa kampanye. Tapi begini, pada prinsipnya, nanti saat masa kampanye, APK hanya boleh dipasang ditempat tertentu yang sudah ditentukan oleh KPU. Kalau dipasang diangkot, sebenarnya disebut eksplisit dalam peraturan KPU, tetapi bertentangan juga dengan surat keputusan menteri perhubungan nomor KM.439/U/Phb-76 tentang penggunaan kaca pada kendaraan,” terang Castro, Minggu (15/3/2020).

Aturan tentang larangan menempel stiker di angkot sebagai APK bukan sesuatu yang baru. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 23 Tahun 2018 dan Undang-undang lalu lintas Nomor 22 Tahun 2009.

Baca Juga :  Dikabarkan Positif Covid-19, Kapolsek Sungai Pinang Beri Penjelasan

Namun, saat melintas di jalan, masih saja terlihat angkot dengan stiker besar menempel di kaca mobil belakang angkot. Contohnya seperti angkot trayek bertuliskan pasangan bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda Zairin-Sarwono.

Padahal, menurut Castro stiker yang terpasang di kaca mobil angkutan umum bukan hanya bertentangan dengan surat keputusan menteri perhubungan, namun dapat berpotensi membahayakan pengendara maupun penumpang.

“Stiker yang dipasang berpotensi membahayakan penumpang. Jadi harus ditertibkan stiker-stiker semacam itu. Stiker itu harusnya hanya bisa dipasang dimobil pribadi dan kendaraan partai politik saja,” ujarnya.

Castro menyarankan agar KPU segera berkoordinasi dengan dinas perhubungan (Dishub) kota Samarinda sebagai leading sector untuk mengeluarkan edaran dan imbauan agar angkot tidak memasang stiker di angkot milik masing-masing supir. Kemudian bagi yang melanggar akan langsung ditertibkan.

Baca Juga :  Sarwono Beri Penjelasan Terkait Kesamaan Tagline Kampanyenya Dengan Calon Pilkada Mamuju

Dihubungi terpisah, Kepala Dishub Samarinda, Ismansyah mengatakan, terkait penertiban alat peraga kampanye (APK) pihaknya hanya menunggu kordinasi dari KPU, jika sudah ada maka Dishub akan turun ke lapangan untuk mencabut jika terdapat alat peraga kampaye yang dapat menghalangi pandangan supir transportasi umum.

“Nanti kami lakukan penertiban di lapangan, tapi kan leading sektornya ada di KPU,” ujarnya.

Disebutkan, mengenai itu, Dishub juga memiliki aturan untuk mencabut jika ada apapun itu yang dapat menghalangi pandangan supir.

“Kalau yang ada foto itu kalau kami uji kir pasti kami copot, tapi kan uji kir 6 bulan sekali. Karena menurut aturan itu mengganggu pandangan supir apalagi dibelakang,” ungkapnya. (rkm//)

Share :

Berita Terkait

Pengurus Partai Gelora Kaltim, Hadi Mulyadi (Ketua) dan Sarwono (Sekretaris) saat berfoto dan memberikan dukungan ke H Toni-Syaid Faturrahman, di Pilbup Paser/IST

Politik

Ini Nama Paslon yang Didukung Partai Gelora di Pilkada 6 Daerah Kaltim

Politik

Penyerahan Berkas Dukungan Calon Perseorangan Segera Dibuka, Ini Pesan Ketua KPU Samarinda

Politik

Respon Dinkes Kaltim Terkait Deklarasi Barkati-Darlis Hadirkan Kerumunan Massa, Andi Ishak: Semoga Tidak Menjadi Klaster Baru

Politik

Batal Mendaftar Calon Ketua Golkar Kaltim, Isran Noor Akan Diminta Jadi Ketua Dewan Pertimbangan

Politik

Jelang Pilwali Samarinda 2020, Erwin Akan Tentukan Pasangan Maret Mendatang

Politik

Tanggapi Usulan Pergantian Pimpinan DPRD Kaltim, Rudy Mas’ud Sebut Partai Golkar Perlu Energi Baru

Politik

Tunggu Sidang Putusan Mahkamah Partai Golkar, Kuasa Hukum Makmur HAPK Optimis Gugatan Diterima

Politik

Jelang Pilwali Samarinda 2020, Ketua DPD PDIP Kaltim Benarkan Hanya Usulkan Andi Harun-Rusmadi