Home / Politik / Politik / Puisi

Senin, 25 Oktober 2021 - 21:05 WIB

Polemik Pergantian Ketua DPRD Kaltim, Husni Fahruddin Sebut Makmur HAPK Tetap Kader Golkar

Muhammad Husni Fahruddin, Sekretaris DPD Golkar Kaltim

Muhammad Husni Fahruddin, Sekretaris DPD Golkar Kaltim

Kaltimminutes.co, Samarinda – Polemik pergantian pucuk pimpinan DPRD Kaltim terus bergulir di dalam internal partai Golkar.

Bahkan dikabarkan, Sekretaris DPD Golkar Kaltim Husni Fahruddin telah menyebut Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK bukan kader partai berlambang pohon beringin itu.

Ungkapan itu terlontar disebabkan, pihak kuasa Makmur HAPK tidak mengindahkan keputusan Mahkamah Partai.

Makmur HAPK didampingi kuasa hukumnya langsung mendaftarkan gugatan di pengadilan negeri Samarinda.

Dikonfirmasi mengenai hal tersebut, pria yang akrab disapa Ayub itu meluruskan kabar yang berhembus.

Ia mengatakan bahwa Makmur HAPK tetap menjadi anggota maupun kader Golkar Kaltim.

Ia menegaskan, permasalahan Makmur HAPK ini bukanlah pemecatan Makmur HAPK. Melainkan hanya pemindahan posisi jabatan Ketua DPRD.

“Sebab hal tersebut wajar saja. Di mana partai melalui Fraksi diperbolehkan menggantikan posisi anggotanya dikedewanan,” ujarnya saat disambangi di kantor DPD Golkar Kaltim, Senin (25/10/2021).

Baca Juga :  Ketua DPRD Kaltim Minta Pusat Perhatikan Infrastruktur Seluruh Daerah Kaltim, Bukan Hanya IKN dan Penyangga

Ayub menjelaskan, posisi Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dapat digeser kapanpun oleh DPD bersangkutan.

Sehingga pergeseran diperbolehkan sepanjang memenuhi syarat internal partai.

“Itu (pergantian ketua DPRD Kaltim) diusulkan ke DPP dan diputuskan layak. Artinya sistem yang disangkakan pak Makmur itu cacat hukum itu semua dilakukan dan disidang di mahkamah partai, kemudian pak Makmur menuntut di luar Mahkamah Partai,” jelasnya.

Disinggung mengenai langkah yang diambil Makmur HAPK, Ayub mengatakan, DPD Golkar mempersilahkan Makmur HAPK untuk terus melanjutkan laporannya ke Pengadilan Negeri.

“Kami Partai Golkar sah-sah saja (pak makmur melaporkan gugatan ke Pengadilan Negeri),” ucapnya.

Baca Juga :  Gugatan Makmur HAPK Sedang Berproses, Mahkamah Partai Golkar Gelar Sidang Pendahuluan Kamis Esok

Lanjutnya, Ayub meyakini gugatan Makmur HAPK itu akan ditolak Pengadilan Negeri. Bahkan berpotensi ditolak mentah-mentah.

Yang mendasari hal tersebut, kata Ayub, Poin pertama adalah gugatan yang disampaikan Makmur HAPK ke Pengadilan Negeri itu masalah internal partai. Kedua lokus perkara yang dilaporkan Makmur HAPK tidak jelas.

“Kalau kami gugatan didaftarkan itu sah-sah saja dimasukkan. Tapi kami yakini tidak diterima karena lokus ya salah alamat terakhir ini enggak jelas ini putusan internal,” katanya.

Untuk itu ia berharap agar Makmur HAPK dapat mengikuti perintah partai. Sebab seorang kader dalam anggaran dasar rumah tangga (ADRT) partai wajib mengikuti perintah partai.

“Maka keputusan partai untuk kebesaran partai. Aturan partai ibaratnya sebagai panglima,” pungkasnya. (*)

Share :

Berita Terkait

Politik

KPU Samarinda Akan Coret Bila Temukan Dukungan Ganda di Berkas Calon Perseorangan

Politik

Pengurus Anak Cabang PDIP se-Kukar Dilantik, Ini Pesan Ketua DPD PDIP Kaltim

Politik

Terkait Persoalan RTH di Samarinda, Begini Solusi Paslon Nomor Urut 02 Andi Harun 

Politik

Dukungan PDIP ke Juan Jenau-Indra Jaya di Pilbup Mahulu Disebut Ketua PDIP Kaltim Sebagai Wujud Komitmen Partai Mengusung Kader

Politik

Soal Rencana Pembangunan Infrastruktur Kota, Andi Harun Yakin dan Percaya Bakal Dapat Anggaran

Politik

Bahas Perumusan Kerjasama dengan NU, Muspimwil PKB Kaltim di Oktober 2021 Akan Dihadiri Muhaimin Iskandar

Politik

Bahas Pembangunan Kota, Andi Harun Dialog Bersama Milenial Samarinda

Politik

Dapat Dukungan di Berbagai Elemen Masayarakat, Berikut Deretan Fakta Calon Walikota Samarinda Andi Harun