Home / Politik

Selasa, 16 November 2021 - 18:40 WIB

Usulan Pemekaran Papua, Mahfud MD Sebut Harus Sesuai Kebutuhan Politik

Mahfud MD / politikal.id

Mahfud MD / politikal.id

Kaltimminutes.co – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD memberikan komentar terkait usulan pemekaran daerah Papua.

Menurut Mahfud pemekaran daerah Papua harus sesuai dengan dengan kebutuhan politik dan administrasi pemerintahan.

“Inisiatif pengusulnya dapat berasal dari Pusat dan dapat berasal dari daerah, sesuai dengan kebutuhan politik dan pemerintahan yang akseleratif dan akurat atau tepat sasaran,” kata Mahfud MD ketika menyampaikan pengantar pada agenda Mendengarkan Keterangan DPR RI dan Presiden (III) dalam Sidang Perkara Nomor 47/PUU-XIX/2021, yang disiarkan di kanal YouTube Mahkamah Konstitusi RI, dilansir Antara, Selasa (16/11).

Ketentuan tersebut, tutur Mahfud, memberikan ruang bagi Majelis Rakyat Papua (MRP) bersama dengan pihak-pihak lain di Papua untuk mengambil inisiatif secara bottom up, atau dari bawah ke atas, dan menyampaikan usulan pemekaran daerah di Papua kepada Pemerintah Pusat.

Baca Juga :  Dugaan Politik Tak Sehat di Berau, Ketua Umum HMI Kecam Tindakan Money Politic-Tindak Premanisme

Selain itu, lembaga legislatif pusat juga dapat mengambil inisiatif dan membuat usul secara top down, atau dari atas ke bawah, untuk melakukan pemekaran daerah di Papua.

“Undang-undang ini (UU Otonomi Khusus Papua) menggunakan pendekatan bottom up dan top down dalam implementasi kebijakan dan program-programnya, agar terjadi akselerasi dan akurasi sesuai dengan yang diharapkan (oleh pemerintah),” katanya.

Menko Polhukam menyatakan bahwa undang-undang tersebut merupakan upaya pemerintah untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), memajukan Papua di dalam kerangka NKRI, serta mengajukan Papua sebagai bagian yang sah dari NKRI, baik berdasarkan kepada konstitusi dan tata hukum Indonesia, maupun menurut hukum internasional.

Baca Juga :  Rahmad Mas'ud-Thohari Aziz Jalan Pemeriksaan Kesehatan, Ketua KPU Balikpapan: Kamis Hasilnya Sudah Keluar

Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, kata Mahfud, juga memuat arah pembangunan Papua secara komprehensif dengan pendekatan kesejahteraan melalui afirmasi di berbagai bidang kehidupan, yakni politik, ekonomi, serta sosial dan budaya.

“Jadi, tujuan utama dari undang-undang ini adalah terus membangun Papua dalam rangka membangun NKRI,” kata Mahfud. (*)

 

Artikel ini telah tayang di merdeka.com dengan judul “Mahfud Sebut Pemekaran Daerah Papua Harus Sesuai Kebutuhan Politik”. https://www.merdeka.com/peristiwa/mahfud-sebut-pemekaran-daerah-papua-harus-sesuai-kebutuhan-politik.html

Share :

Berita Terkait

Politik

Hari Ini DPP PDI Perjuangan Akan Umumkan 4 Pasangan Calon Bertarung di Pilkada Serentak di Kaltim

Politik

Tanggapi Usulan Pergantian Pimpinan DPRD Kaltim, Rudy Mas’ud Sebut Partai Golkar Perlu Energi Baru

Politik

Rudi Masud Ramaikan Pencalonan Ketua Golkar Kaltim

Politik

Sekretariat Tunggu Pengesahan Jadwal Banmus, Paripurna Pergantian Ketua DPRD Kaltim Belum Bisa Dilakukan

Politik

Tambal Sulam Berkas Dukungan Calon Perseorangan, Parawansa-Markus Kembali Ikuti Tahapan Pilwali

Politik

Lama Kosong, Chairil Anwar Dilantik Gubernur Jadi Wakil Bupati Kukar

Politik

Maju Musda Golkar Kaltim, Isran Masih Rahasiakan Strategi

Politik

Gerakan Dukung Kotak Kosong Makin Masif, Pengurus Golkar Mengaku Tidak Risau