Kaltimminutes.co – Usulan penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) masih terus menjadi perbincangan hangat berbagai kalangan.
Kendati demikian anggota komisi I DPR dari fraksi PPP Syaifullah Tamliha mengklaim partainya yang merupakan anggota koalisi belum pernah diajak diskusi oleh Presiden Joko Widodo perihal penundaan pemilu.
“Kami sebagai anggota koalisi pemerintahan Jokowi belum pernah diajak diskusi oleh Presiden Jokowi untuk penundaan Pemilu,” katanya dalam pesan singkat, Sabtu (5/3).
Lebih lanjut ia mengatakan pesta demokrasi sudah ditetapkan setiap lima tahun sekali. Bahkan saat ini jadwal pemilu sudah ditetapkan pada 2024 mendatang.
Syaifullah pun mengklaim partainya tidak alergi terkait usulan pimpinan partai koalisi seperti PKB, Golkar, dan PAN. Walaupun begitu dia menilai usulan itu hanya sebatas dari omongan semata tidak terikat dalam aturan.
“PPP tidak alergi terhadap usulan PKB, Golkar dan PAN yg mengusulkan penundaan pemilu. Namun penundaan Pemilu tersebut masih tataran lisan dan belum bentuk tertulis,” bebernya.
Terlbih lahi ia mengatakan saat ini PPP belum mengambil sikap. Apalagi kata dia hingga saat ini MPR belum memiliki agenda untuk melakukan amandemen UUD 1945.
“Sehingga PPP belum bersikap sepanjang MPR yang anggotanya 711 orang yg terdiri atas 575 Anggota DPR dan 126 anggota DPD tidak memiliki agenda untuk mengamandemen UUD NRI 1945,” pungkasnya.
(*)
