Home / Politik

Selasa, 16 November 2021 - 19:20 WIB

Surat Pergantian Ketua Dewan Belum Ditindaklanjuti Pemprov Kaltim, Fraksi Golkar Ingatkan Jangan Ikut Campur Urusan Internal DPRD

Sarkowi V. Zahry, anggota DPRD Kaltim/ IST

Sarkowi V. Zahry, anggota DPRD Kaltim/ IST

Kaltimminutes.co ,Samarinda – Membutuhkan tanda tangan unsur pimpinan dewan, Sekretariat DPRD Kaltim segera mengirimkan surat pengusulan pergantian Ketua DPRD Kaltim, ke Mendagri melalui Gubernur Kaltim.

Surat pergantian pucuk pimpinan dewan Karang Paci, terlebih dahulu dikirimkan ke Gubernur Kaltim, selanjutnya diteruskan ke Mendagri.

Namun, gubernur melalui Hadi Mulyadi, Wakil Gubernur Kaltim memberikan pernyataan bahwa pihaknya tidak akan menindaklanjuti surat pergantian ketua dewan, dari Makmur HAPK ke Hasanuddin Masud tersebut.

Diberitakan sebelumnya, pihak pemprov masih menunggu keputusan inkrah dari PN Samarinda. Diketahui, kubu Makmur HAPK melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Samarinda terkait usualan pergantian dirinya.

“Pemprov Kaltim harus nunggu inkrah, kaitannya dengan hukum harus inkrah. Pak Gubernur sudah sampaikan ke saya, tidak akan bersurat ke Mendagri kalau belum inkrah,” ungkap Hadi Mulyadi beberapa waktu lalu.

Baca Juga :  Sempat Dikabarkan Ada Pasien Covid-19 Berkunjung, Ini Langkah Pencegahan Penyebaran Virus dari Bankaltimtara

Fraksi Golkar di DPRD Kaltim memberikan respon terkait pernyataan tersebut.

Sarkowi V Zahry, Wakil Ketua Fraksi Golkar meminta Gubernur Kaltim tidak ikut campur mengenai masalah di DPRD Kaltim.

“Kalau gubernur tidak mengakui hasil keputusan paripurna, itu bukan wilayah gubernur. Ini wilayah DPRD. Jadi gubernur atau wakil gubernur tidak punya hak untuk menilai sebuah agenda di DPRD,” kata Sarkowi, dihubungi Selasa (16/11/2021).

Menurut Sarkowi, proses pergantian pucuk pimpinan dewan di Karang Paci, seluruhnya menjadi agenda internal kedewanan.

Baca Juga :  Kasus Rasuah Proyek Fiktif, Terdakwa Iwan Ratman Dituntut 18 Tahun Penjara dan Denda Rp50 Miliar

Untuk itu, Gubernur Kaltim diminta menjalankan tugas administrasi sesuai fungsi wakil pemerintah pusat di daerah.

“Tidak boleh dia (Gubernur Kaltim) masuk, mencampuri masalah yang ada di DPRD,” tegasnya.

“Ketika gubernur menerima surat dari sekretariat dewan, lihat proses yang ada, kewenangan gubernur apa, tugas gubernur apa. Itu laksanakan secara administrasi dong,” sambungnya.

Dalam waktu dekat, sekretariat dewan akan menyampaikan surat ke Gubernur Kaltim, untuk diteruskan ke Mendagri.

Sarkowi dengan tegas meminta Isran Noor, tidak menghalang-halangi pergantian Ketua DPRD Kaltim, yang telah menjadi kesepakatan paripurna dewan.

“Saya minta gubernur tidak masuk dalam urusan-urusan yang menjadi urusan DPRD,” pungkasnya. (*)

Share :

Berita Terkait

Politik

Membahas Usulan Pergantian Ketua DPRD Kaltim, Fraksi Gerindra Walkout dari Paripurna

Politik

PPP dan PKB Telah Terbitkan SK Usung Andi Harun-Rusmadi, PKS Masih Berproses

Politik

Kunjungi Andi Harun-Rusmadi, Guru Udin Beri Dukungan dan Doa

Politik

SK Pergantian Ketua Belum Diterbitkan Kemendagri, Komisi I Tegaskan Makmur HAPK Masih Sah sebagai Ketua DPRD Kaltim

Politik

Gelar Rakerda, Ketua DPD Partai Gerindra Kaltim: Kita Mau Menang di 2024

Politik

Klaim Kumpulkan 69 Ribu Dukungan, Zairin-Sarwono Serahkan Berkas ke KPU Samarinda

Politik

20 Februari, Zairin-Sarwono Serahkan Berkas Dukungan ke KPU

Politik

Bapaslon Parawansa-Markus Layangkan Keberatan, Ketua KPU Samarinda Beri Tanggapan