Kaltimminutes.co – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan kelembagaan 80.000 Koperasi Desa dan Kelurahan (Kopdes/Kopkel) Merah Putih dalam acara nasional yang dipusatkan di Desa Bentangan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Peluncuran ini dipantau secara langsung melalui siaran kanal YouTube Sekretariat Presiden dan tersambung serentak ke seluruh daerah di Indonesia.
“Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, Senin 21 Juli 2025, saya Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia meluncurkan kelembagaan 80.000 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih,” ujar Presiden dalam pidatonya.
Dalam sambutannya, Prabowo menggambarkan koperasi sebagai seikat lidi, satu batang rapuh, tetapi bila digabungkan menjadi alat yang kuat dan berguna. Analogi itu menekankan filosofi gotong royong ekonomi mengkonsolidasikan kekuatan para pelaku ekonomi kecil (petani, peternak, nelayan, pedagang desa, usaha rumahan) agar memiliki daya tawar kolektif yang lebih besar ke pasar, perbankan, dan rantai pasok nasional.
“Dari ekonomi lemah menjadi kekuatan ekonomi yang kuat. Ini adalah konsep koperasi. Konsep koperasi adalah konsep gotong royong,” tegasnya.
Program Kopdes/Kopkel Merah Putih dirancang untuk memotong rantai distribusi panjang yang selama ini menggerus marjin petani, nelayan, dan produsen kecil.
Koperasi diharapkan menjadi titik konsolidasi lokal untuk menyalurkan sarana produksi, menampung hasil panen atau tangkapan, menyediakan kebutuhan pokok, hingga layanan keuangan sederhana.
Prabowo mencontohkan fitur yang dapat dihadirkan:
- Cold storage / pendingin besar di desa nelayan untuk menjaga kualitas ikan.
- Gudang desa yang terhubung dengan gerai sembako.
- Unit simpan pinjam sebagai alternatif pembiayaan internal koperasi.
Dengan struktur ini, pemerintah berharap biaya logistik menurun, akses bahan pokok lebih dekat, dan ketergantungan pada tengkulak atau pinjaman berbunga tinggi berkurang.
Peluncuran masif ini merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang berlaku sejak 27 Maret 2025. Berkat koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah, acara hari ini diikuti serentak oleh 38 provinsi serta 514 kabupaten/kota melalui sambungan daring.
Hingga laporan terakhir, tercatat 81.140 unit Kopdes/Kopkel Merah Putih telah terbentuk di seluruh Indonesia. Dari jumlah itu, 80.081 unit sudah berbadan hukum, menunjukkan percepatan administrasi dan legalisasi yang relatif jarang terjadi dalam program kelembagaan skala nasional.
Sebagai pendorong awal kualitas tata kelola, pemerintah menyiapkan 108 koperasi percontohan. Mulai 22 Juli 2025, koperasi model ini sudah dapat mengakses pembiayaan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) di bank-bank Himbara. Praktik operasional dari koperasi percontohan diharapkan menjadi referensi standar bagi ribuan Kopdes/Kopkel lain yang sedang bertumbuh.
Kopdes/Kopkel Merah Putih dibangun dengan pendekatan inklusif, modern, dan berbasis gotong royong. Target kebijakannya mencakup:
- Memperkuat ekonomi desa & kelurahan demi pemerataan pembangunan.
- Meningkatkan ketahanan pangan lokal melalui penyerapan hasil produksi langsung dari petani dan nelayan.
- Mengurangi ketergantungan pada pinjaman online ilegal, tengkulak, dan praktik rentenir.
- Mendorong tumbuhnya usaha lokal dan memperpendek jarak antara produsen dan konsumen.
Dengan rantai pasok yang lebih singkat, petani mendapatkan harga lebih baik sementara konsumen desa dapat membeli kebutuhan lebih terjangkau.
Pemerintah menempuh tiga jalur paralel untuk memperluas jangkauan Kopdes Merah Putih:
- Membentuk koperasi baru di desa/kelurahan yang belum memiliki kelembagaan.
- Mengembangkan koperasi yang sudah ada agar lebih produktif dan terhubung ke jaringan nasional.
- Merevitalisasi koperasi kurang optimal agar kembali aktif dan sehat secara manajemen maupun keuangan.
Secara kelembagaan, Kopdes/Kopkel Merah Putih dapat mencakup rangkaian layanan terpadu sepeti kantor koperasi, gerai sembako, unit simpan pinjam, klinik & apotek desa, cold storage, serta layanan distribusi logistik. Desain ini dimaksudkan untuk memudahkan masyarakat mengakses kebutuhan pokok, layanan dasar kesehatan ringan, dan solusi pembiayaan tanpa harus keluar wilayah.
Presiden mengingatkan seluruh pengurus koperasi agar menjalankan amanah dengan akuntabel, transparan, dan berorientasi pelayanan warga. Pelaksanaan program melibatkan 13 kementerian dan 2 lembaga negara, bekerja sama dengan para gubernur, bupati, wali kota, dan kepala desa. Pemerintah pusat menegaskan akan memonitor kinerja kelembagaan, pemanfaatan pembiayaan, dan dampak ekonomi di lapangan.
Acara di Klaten dihadiri jajaran pejabat lintas sektor, antara lain Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Desa & Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Mendagri Tito Karnavian, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, serta pejabat tinggi negara, pimpinan lembaga, dan kepala daerah termasuk Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin. Kehadiran luas lintas kementerian menegaskan bahwa program koperasi ini diposisikan sebagai agenda nasional strategis.
Peluncuran Kopdes/Kopkel Merah Putih menandai langkah besar pemerintahan Prabowo dalam membangun bottom-up economy berbasis desa. Tantangan berikutnya, memastikan koperasi benar-benar dikelola profesional, terhubung ke pasar, dan memberi manfaat nyata bagi warga akar rumput.
(Redaksi)
