Home / Ragam

Selasa, 21 Desember 2021 - 17:38 WIB

Puan Maharani Sebut Ambang Batas Pencalonan Presiden Sudah Final, Rocky Gerung Singgung Kaitan PT 20 Persen dengan Kerusakan Lingkungan

Rocky Gerung kaitkan PT 20 persen, Puan Maharani  sebut Ambang batas Pencalonan Presiden sudah final / pikiran-rakyat.com

Rocky Gerung kaitkan PT 20 persen, Puan Maharani sebut Ambang batas Pencalonan Presiden sudah final / pikiran-rakyat.com

Kaltimminutes.co – Pemerhati politik Rocky Gerung menilai kerusakan lingkungan akan semakin besar jika ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) masih 20 persen.

Rocky, mengatakan jika PT 20 Persen maka oligarki saat ini akan kembali berkuasa  pada 2024 nanti. Sementara menurutnya saat ini sudah bayak merugikan lingkungan.

“Kalau tetap 20 persen, itu artinya 2024 policy yang sama yang sekarang itu akan diasuh oleh oligarki yang sama. Kerusakan lingkungan sekarang akan diperbesar dengan oligarki yang sama karena akumulasi akan bertambah terus,” kata Rocky dalam diskusi daring, Senin (21/12).

Selama ambang batas masih 20 persen, kata Rocky, target Indonesia hijau di 2024 tak akan tercapai. Sebab, pemerintahan saat ini sudah di-infus oleh oligarki. Sehingga kebijakan yang menguntungkan oligarki akan dipelihara.

Baca Juga :  DPRD Kaltim Soroti Pemasangan Pipa Gas di Samboja Berdampak pada Warga

“Deskripsi politik kita sekarang ini menunjukkan bahwa tidak mungkin bahwa akan ada Indonesia hijau di 2024 atau 100 tahun Indonesia kalau peralatan politik tidak dibenahi dari sekarang. Nah peralatan politik itu yang kita bilang presidential threshold,” ujar Rocky.

Terkait hal tersebut Rocky mengatakan ketentuan presidential threshold 20 persen harus dihapus, dengan demikian akan ada kompetisi evaluasi yang seimbang. Dengan begitu oligarki tak akan mendapat jalan begitu saja untuk berkuasa di 2024.

“Untuk itu kita dorong presidential threshold itu dibikin nol supaya ada kompetisi dan evaluasi dari oposisi,” tuturnya.

Sementara sebelumnya Puan Maharani mengatakan tak ada pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

“Di DPR revisi undang-undang sudah final tidak akan dibahas lagi, itu sesuai dengan kesepakatan yang ada,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/12/2021) dilansir dari cnnindonesia.com.

Baca Juga :  Pasar Pandan Sari Balikpapan Ditertibkan, Pedagan Minda Ada Aturan Main

Dalam keterangannya, Puan Maharani memastikan tak ada wacana untuk membahas revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu soal presidential threshold (PT) atau ambang batas pencalonan calon presiden 20 persen.

Puan Maharani mengatakan UU pemilu sudah final, oleh karenanya tak akan ada topik pembicaraan di antara fraksi di DPR.

“Di DPR revisi undang-undang sudah final tidak akan dibahas lagi, itu sesuai dengan kesepakatan yang ada,” ujar puan.

Puan berharap semua pihak bisa menerima ketentuan soal presidential threshold yang sudah final dan tak akan menjadi pembahasan di parlemen.

“Kita berharap keputusan yang sudah dilaksanakan tersebut bisa dihormati semua pihak,” katanya. (*)

 

Share :

Berita Terkait

Ragam

Sejumlah PKP2B Belum Serahkan Data CSR, Hadi Mulyadi Dorong DPRD Kaltim Turut Lakukan Pengawasan

Ragam

Update Covid-19 di Kaltim: Pasien Positif Tambah 4 Kasus, Pasien Sembuh Tambah 9 Kasus, 139 Pasien Masih Jalani Perawatan

Ragam

Rusmadi Sebut Perlu Libatkan Pemerintah dan Pengusaha Swasta untuk Wujudkan Kota Layak Anak di Samarinda

Ragam

Pemkot Balikpapan Tiadakan Perayaan Tahun Baru 2021, THM Bakal Ditutup

Ragam

Satgas Covid-19 Beri Aturan Kegiatan Skala Besar, Dinkes Balikpapan: Seluruh Peserta Harus Sudah Vaksin Booster

Ragam

Usai Lakukan Peresmian Tol Balsam, Presiden Jokowi Yakinkan Pemindahan IKN Tetap Dalam Rencana Negara

Ragam

BNPB Berikan Bantuan Helikopter ke Kaltim Untuk Penanggulangan Bencana

Ragam

Jadi Polemik , Dinas Sosial DKI Jakarta Anggarkan Dana Hibah Ratusan Juta Rupiah ke Sejumlah Yayasan