Kaltimminutes.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menyatakan kesiapannya untuk mengambil alih pengerjaan proyek-proyek pengendalian banjir di wilayah kota, terutama jika proses penanganan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Balai Wilayah Sungai (BWS) tak kunjung menunjukkan progres nyata.
Pernyataan ini disampaikan Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) PUPR Samarinda, Hendra, menyikapi belum maksimalnya keterlibatan pemerintah provinsi dan BWS dalam penanganan beberapa titik krusial pengendali banjir.
“Kami melihat ada beberapa saluran penting seperti Sungai Rapak Binuang dan saluran bawah PM Noor yang belum tersentuh normalisasi. Kalau dari provinsi dan balai terlalu lama, Wali Kota sudah menyampaikan kesiapan untuk ambil alih pekerjaan itu,” ujar Hendra dalam keterangannya, Rabu (11/6/2025).
Ia menjelaskan bahwa Wali Kota Samarinda telah memberi arahan agar seluruh sektor pengendalian banjir dipersiapkan secara mandiri jika kolaborasi lintas pemerintahan tersendat. Rencana pengajuan anggaran pengendalian banjir tahun 2026 juga telah disusun oleh PUPR Kota sebagai langkah antisipatif.
“Kami siapkan intervensi anggaran dari APBD kota. Untuk 2026, perencanaannya sudah mulai berjalan. Jika memungkinkan, beberapa pekerjaan yang belum jalan diambil alih,” tambahnya.
Sejauh ini, PUPR masih fokus pada pembangunan kolam-kolam retensi sebagai penahan air. Namun, capaian pengadaan lahan dan pengerjaan fisik masih jauh dari target.
“Totalnya baru sekitar 7 sampai 8 hektare yang bisa kami kerjakan, padahal target idealnya 70 hektare. Tahun ini saja kami genjot sekitar 5 hektare, dan mudah-mudahan ada tambahan 10 hektare,” ungkap Hendra.
Diketahui, Kota Samarinda masih menghadapi banjir rutin di sejumlah wilayah seperti Jalan Juanda, Gerilya, Damanhuri, Fly Over, Suryanata, AWS, hingga Kadrie Oening. Bahkan di kawasan Simpang Empat Sempaja, genangan bisa muncul tiba-tiba meski hujan tak begitu deras.
Menurut Hendra, hal ini menunjukkan bahwa banyak jaringan drainase dan saluran air yang belum tersambung sempurna dari wilayah hulu hingga ke hilir, khususnya menuju Sungai Karang Mumus.
Lebih lanjut, PUPR juga menyoroti kebutuhan anggaran besar untuk menangani banjir secara menyeluruh.
“Hanya untuk Sungai Karang Mumus saja, BWS memperkirakan butuh hampir Rp900 miliar. Padahal kami saat ini hanya mengandalkan APBD sekitar Rp200 miliar plus bantuan sekitar Rp400 miliar. Masih kurang jauh,” katanya.
Tak hanya itu, tantangan pengendalian banjir juga bertambah akibat faktor eksternal seperti naiknya muka air sungai mahakam dan intensitas cuaca ekstrem yang meningkat. Beberapa tanggul yang sebelumnya dibangun kini mulai terendam karena elevasi dan desain lama dianggap tak lagi relevan.
“Desain harus dievaluasi. Beberapa titik kemarin sudah terendam, padahal tidak seharusnya. Ini jadi pelajaran bahwa desain lama sudah tak sesuai dengan kondisi terbaru,” tegas Hendra.
Dengan berbagai tantangan yang ada, Dinas PUPR berharap dukungan lintas sektor dan percepatan koordinasi antara pemerintah kota, provinsi, dan pusat bisa segera diwujudkan agar proyek-proyek pengendalian banjir tak terus tertunda.
(Redaksi)
