Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
Politik

Quick Count Catat Keunggulan Prabowo-Gibran, PDIP Siap Jadi Oposisi

33
×

Quick Count Catat Keunggulan Prabowo-Gibran, PDIP Siap Jadi Oposisi

Sebarkan artikel ini
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto

Kaltimminutes.co — Pemilihan Presiden telah telah usai dilangsungkan pada 14 Februari 2024 kemarin.

Hasil hitung cepat atau quick count mencatat keunggulan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.

Example 300x600

Di momentum gelaran pesta demokrasi ini, PDIP menegaskan jika pihaknya siap untuk menjadi oposisi.

Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto. Ia menuturkan PDIP punya pengalaman panjang sebagai oposisi, yaitu usai Pemilu 2004 dan 2009.

“Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi. Bahkan, tugas di luar pemerintahan, suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri,” kata Hasto dalam keterangan tertulis, Kamis (15/2).

Hasto mengatakan partai politik oposisi penting untuk menjalankan fungsi check and balances terhadap jalannya pemerintahan.

Menurut Hasto, berkaca dari dua periode pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi.

Ia pun mengatakan PDIP siap berjuang baik lewat fraksi partai di parlemen, maupun di partai secara institusi.

“Karena apapun yang terjadi dalam dinamika politik nasional, kami punya kewajiban untuk menyampaikan apa yang terjadi kepada rakyat,” kata dia.

Namun, Hasto mengaku PDIP tak akan diam dengan sejumlah dugaan kecurangan selama proses pemilihan kemarin.

Dia menyoroti pemilih di luar negeri yang kesulitan mencoblos karena teknis administratif. Hasto yakin dugaan kecurangan selama pemilihan terjadi mulai dari hulu hingga hilir.

“Kecurangan dari hulu ke hilir memang benar terjadi. Hanya saja kita berhadapan dengan dua hal. Pertama, pihak yang ingin menjadikan demokrasi ini sebagai kedaulatan rakyat tanpa intervensi manapun. Kemudian, pihak yang karena ambisi kekuasaan dan ini diawali dari rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi,” pungkasnya.

(*)

Example 300250
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *