Home / Ragam

Kamis, 13 Januari 2022 - 08:37 WIB

14 Kali Ditolak MK, Sejumlah Tokoh Tetap Berjuang Lakukan Gugatan Presidential Threshold 

Gedung Mahkamah Konstitusi (sumber foto Bisnis.com)

Gedung Mahkamah Konstitusi (sumber foto Bisnis.com)

Kaltimminutes.co – Ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold di UU Pemilu ramai digugat sejumlah tokoh nasional. Meski kerap di tolak Mahkamah Konstitusi (MK) sejumlah tokoh tersebut tetap kekeh untuk melakukan gugatan.

Plt. Ketua Kode Inisiatif Violla Reininda mencatat ada 14 gugatan terhadap pasal 222 UU Pemilu. Sejumlah gugatan tersebut belum ada satupun permohonan uji materi yang diterima MK

“Putusan pengujian presidential threshold di Mahkamah Konstitusi pada 2017-2020 total 14 pengujian, 5 ditolak, 9 tidak dapat diterima,” kata Violla Rabu (12/1) seperti dilansir dari CCNindonesia.com.

Violla membeberkan 5 permohonan ditolak MK karena tidak memiliki alasan menurut hukum, Satu pemohon memiliki pokok permohonan prematur, 4 permohonan tidak memiliki legal standing, 3 permohonan sudah diputus pada permohonan sebelumnya, dan 1 permohonan kabur.

Meski demikian sejumlah tokoh tetap melakukan permohonan kepada MK agar aturan aturan ambang batas pencalonan presiden dibatalkan. Tercatat setidaknya ada 8 gugatan terhadap pasal 222 UU Pemilu yang diterima MK sejak akhir 2021.

Baca Juga :  Mulai Hari Ini, Siswa SMA/SMK Akan Belajar Online di Rumah

Beberapa di antaranya, seperti mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo dan politikus Partai Gerindra Ferry Juliantono, menunjuk kuasa hukum Refly Harun. Meski berbeda permohonan, tuntutan mereka sama: menghapus presidential threshold.

Refly Harun mengatakan kliennya tetap optimistis gugatan dikabulkan. Ia menilai selama ini MK menolak gugatan ambang batas pencalonan presiden dikarenakan pengaruh oligarki politik.

“Saya menganggap tidak diterimanya itu justru karena kuatnya cengkeraman oligarki. Kita ingin menguji kembali independensi Mahkamah Konstitusi karena pasal presidential threshold yang jelas secara konstitusi tidak ada, dampaknya juga kita rasakan buruk bagi demokrasi,” kata Refly saat dihubungi CNNIndonesia.com, 15 Desember 2021.

Refly mengatakan ia yakin gugatan kali akan diterima MK. Hal itu dikarenakan mereka menggunakan argumentasi hukum lain. Berbeda dengan gugatan-gugatan sebelumnya.

Baca Juga :  Sepanjang Tahun 2021, Berikut Capaian Kerja Polda Kaltim

“Yang baru adalah fakta ke depan sudah jelas ada parpol yang tidak bisa mengajukan capres. Kalau 2019, barangkali masih hipotesis. Sekarang sudah pasti tidak bisa. Misalnya, partai-partai baru, Partai Gelora, Partai Ummat, Prima, itu tidak bisa mengajukan calon karena tidak punya kursi,” ujarnya.

Sementara penggugat lainnya yakni Fahira Idris mengatakan tetao kan menlakukan gugatan tersebut karena menurutnya presidential threshold  tidak baik untuk demokrasi.

“Ada kesenjangan luar biasa antara keinginan para pembuat Undang-Undang Pemilu yang ngotot agar ambang batas 20 persen dipertahankan dengan kehendak publik luas agar ambang batas dihapuskan. Itulah kenapa norma ambang batas pemilihan presiden ini terus diuji di MK,” ucap Fahira lewat pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, 29 Desember 2021.

(*)

Share :

Berita Terkait

Ragam

Awang Singgung Ada Perusahaan Tambang Raksasa di Kaltim, Tak Jelas Bantuannya ke Penanganan Covid-19

Ragam

 Setiap Hari  Coffee Gelar Mural Fest , Panitia Gandeng EO Lokal

Ragam

Buntut Polemik Toa Masjid, PA 212 Minta Jokowi Pecat Menag Yaqut

Ragam

Terapkan Syarat Perjalanan yang Diterbitkan Pemerintah, KKP Samarinda Sebut Akan Diberlakukan di Bandara dan Pelabuhan

Ragam

Menambah Berat Badan? Berikut 4 Jenis  Teh yang Disarankan untuk Anda Coba

Ragam

Diskes Akui Belum Terima Informasi Kapan Pemulangan 14 Warga Kaltim di Natuna

Ragam

Gunung Manggah Jadi Jalur Tengkorak, Dishub Samarinda Akan Tempatkan Personel Lapangan

Ragam

Belum Dapat Info Pasti, Muhammad Syafranuddin Sebut Kunjungan Presiden Jokowi ke Kaltim Masih Wacana