Home / Ragam

Senin, 20 April 2020 - 15:59 WIB

396 Miliar Potensi PAD Kaltim Sektor Pajak Kendaraan Bermotor Diprediksi Tak Terserap Akibat Layanan Samsat Ditutup Hingga Akhir Mei 2020

Kaltimminutes.co, Samarinda – Pandemi Covid-19, telah memukul telak aktivitas pelayanan publik di Indonesia, termasuk juga Kaltim.

Salah satu yang terkena imbas adalah Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat). Bapenda Kaltim terpaksa menutup layanan Samsat di Kaltim, sebagai langkah menekan penyebaran Covid-19 di masyarakat.

Diketahui, layanan pengurusan surat dan pajak kendaraan bermotor di Kaltim ini, ditutup dari 24 Maret hingga 29 Mei 2020.

Penutupan sementara Samsat ini ditanggapi oleh Syafruddin, Anggota DPRD Kaltim. Udin— sapaan akrabnya menyampaikan, penutupan Samsat akan berimbas langsung pada menurunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak kendaraan bermotor.

Ketua Fraksi PKB DPRD Kaltim ini mengingatkan Pemprov Kaltim agar memilah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mana yang mestinya ditutup.

“Ada OPD pungut, seperti Bapenda Kaltim. Sekarag kan samsat-samsat ditutup semua gitu loh, harusnya gak boleh ditutup, supaya warga bisa bayar pajak. Artinya agar tidak terlalu banyak penundaan masyarakat yang membayar pajak, ya sudah, kami dorong agar Pemprov Kaltim segera mengaktifkan kembali OPD pungut itu,” kata Syafruddin, dikonfirmasi Minggu (19/4/2020).

Menurut Udin, dengan dibukanya layanan pembayaran pajak ini, membuat pendapatan negara dan pendapatan daerah dapat tetap bergerak.

“Ini kan, masa semua ditutup. Kan bisa dibuat mekanisme pembayarannya seperti apa, antrenya seperti apa. Kan yang bayar pajak kan bukan orang dari luar, orang dari Kaltim aja,” tegasnya.

Baca Juga :  Dianggap Berperilaku Baik, 565 Warga Binaan Lapas Samarinda Diberi Remisi, Dua Diantaranya Langsung Bebas

Sementara itu, Ismiati, Kepala Bapenda Kaltim menyampaikan, pihaknya melakukan penutupan layanan Samsat, sesuai perintah dari Kapolri. Pasalnya, pelayanan di Samsat juga dilakukan bersama Dirlantas Polda Kaltim dan asuransi Jasa Raharja.

“Dengan adanya petunjuk Kapolri itu, kami adakan rapat tim pembina Samsat. Hasilnya, karena kondisi Covid-19 ini, ya kami tutup layanan itu sejak tanggal 24 April hingga 29 Mei 2020,” ungkap Ismiati.

Terkait dorongan DPRD Kaltim yang meminta Samsat dibuka kembali, Ismiati mengaku pihaknya masih mengevaluasi penutupan layanan ini. Bapenda tidak bisa membuat keputusan sendiri untuk membuka. Butuh pertimbangan dari Dirlantas Polda dan Jasa Raharja, untuk melihat kapan waktu yang dianggap aman untuk membuka layanan kembali.

Meski menutup pelayanan di kantor, Ismi menegaskan layanan pembayaran pajak masih bisa dilakukan. Salah satunya adalah melayani Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB) kendaraan baru masih jalan.

Layanan ini masih dibuka secara online, karena staf Bapenda Kaltim tidak langsung bertemu wajib pajak, semua administrasi dilakukan oleh kepolisian dan si pembeli kendaraan. Dokumen balik nama itu lalu diproses oleh staf Bapenda Kaltim, untuk penetapan pajak dan lain-lain.

“Jadi tetap kerja sebenarnya. Staf bapenda di Samsat itu Senin dan Kamis ada turun. Mengerjakan yang BBN KB (balik nama kendaraan baru) jadi yang gak sepenuhnya tutup,” jelasnya.

Baca Juga :  Permukiman di RT 28 Akan Dibongkar Guna Normalisasi SKM, Pemkot Samarinda Mantapkan Sosialisasi Ganti Rugi

“Pembayaran pajak kendaraan bermotor yang 1 dan 5 tahun itu kan juga bisa melalui pembayaran e-Samsat, bisa bayar ke ATM,” sambungnya.

Diketahui ada beberapa sektor pajak yang jadi wewenang Bapenda Kaltim, yakni pajak kendaraan bermotor tahunan, biaya balik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak bahan bakar. Pembayaran pajak hanya terhambat di penerimaan sektor pajak kendaraan bermotor.

“Pajak air permukaan itu perusaahan langsung bayar, pajak bahan bakar juga dibayar langsunh perusahaan ke kas daerah, semuanya ke kas daerah,” sebutnya.

Dikonfirmasi terkait dampaknya ke Pendapatan Asli Daerah (PAD), Ismiati menyampaikan imbas dari penutupan ini memang sangat terasa di PAD Kaltim.

Bapenda Kaltim menargetkan PAD dari pajak biaya balik nama kendaraan bermotor (BBN KB) sebesar Rp 1 triliun rupiah.

“Jadi kalau kami tutup dua bulan, ada sekitar Rp 250 miliar target pajak tidak terealisasi atau tertunda,” tegasnya.

Secara keseluruhan sektor pajak kendaraan bermotor, Bapenda Kaltim mampu menerima Rp 6 miliar per harinya. Dengan ditutupnya layanan Samsat ini dari 24 Maret – 29 Mei 2020 (66 hari tutup), berarti ada sekitar Rp 396 miliar pajak yang tidak masuk atau tertunda ke PAD Kaltim.

“Tiap hari kami menerima Rp 6 miliar, otomatis kami tutupnya dua bulan ya dikalikan saja berapa jumlahnya. Dari tanggal 23 Maret – 29 Mei 2020,” pungkasnya. (rkm//)

Share :

Berita Terkait

Ragam

Soal Januari Boleh Gelar Belajar Tatap Muka, Isran Noor Sebut Tunggu Petunjuk Teknis Kementerian

Ragam

Ada 4 Pasien Diisolasi Karena Covid-2019 di Kaltim, Status Pengawasan

Ragam

Terkait Rencana Pembatasan PKL di Tepian Mahakam, Netizen Bilang Begini

Ragam

Cegah Penularan Covid-2019, PPU Liburkan Sekolah Selama Sepekan

Ragam

Seksi 5 Tol Balsam Longsor, Komisi III Agendakan Panggil BPJT dan Jasa Marga

Ragam

Kapal Pengangkut Batubara Tabrak Tiang Jembatan Mahakam, DPRD Samarinda Kritik Sikap Pemprov Kaltim

Ragam

Rabu Siang Beredar Kabar Rektor Unmul Positif Corona, Ini Penjelasan Wakil Rektor

Ragam

Sah!! Seno Aji Dilantik Jadi Wakil Ketua DPRD Kaltim Gantikan Andi Harun