Home / Ragam

Sabtu, 2 Oktober 2021 - 18:52 WIB

Andi Muhammad Afif Rayhan Harun Sebut Kawasan Polder Air Hitam Bisa Difungsikan Sebagai Tempat Wisata yang Menarik

Anggota DPRD Samarinda, Andi Muhammad Afif Rayhan Harun/kaltimtoday.co

Anggota DPRD Samarinda, Andi Muhammad Afif Rayhan Harun/kaltimtoday.co

Kaltimminutes.co, Samarinda – Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda Andi Muhammad Afif Rayhan Harun angkat bicara terkait nasib pedagang kaki lima (PKL) di Kota Samarinda.

Anggota legislatif yang baru saja dilantik menggantikan koleganya Arbain di Fraksi Gerindra itu menyadari bahwa sumber ekonomi masyarakat menengah ke bawah banyak berasal dari aktivitas berdagang.

Namun ditegaskan Afif sapaanya, para PKL perlu bersinergi dengan pemerintah kota agar tidak ada lagi perbedaan persepsi atas penegakkan aturan yang berlaku.

“PKL dan pemerintah bersama DPRD juga harus sama-sama memahami aturan yang ada. Jangan sampai demi kepentingan masing-masing pihak banyak dampak buruk terjadi. Misalnya kemacetan dan carut-marutnya tata kota kita,” ujar Afif saat dihubungi, Sabtu (2/10/2021).

Baca Juga :  Segera Jauhi, 5 Kebiasaan Sehari-hari Ini Bisa Merusak Kesehatan Mata

Sebagai contoh, Afif mengatakan, kawasan polder air hitam dapat difungsikan sebagai tempat wisata yang menarik. Hal tersebut dapat menjadi wadah berdagang para PKL yang langsung dikelola oleh dinas terkait.

“PKL-PKL di tepian contohnya bisa pindah kesana juga. Jadi terpusat semua fungsi berjalan dengan baik,” tuturnya.

Jika rencana tersebut dapat terealisasi, Afif menyakini aktivitas ekonomi masyarakat di kawasan tersebut dapat mendongkrak PAD Kota Samarinda baik dari sektor pajak pariwisata, maupun dari peluang kerjasama pihak ketiga.

Baca Juga :  Masih Proses Pembahasan, UMK Samarinda Tahun 2022  Belum Bisa Dipastikan

“Kalau perputaran ekonomi di kawasan itu berjalan dengan baik dan dikelola dengan bai sudah pasti punya manfaat bagi pendapatan daerah,” imbuhnya.

Sebab itu, Afif mengimbau para pedagang untuk selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menghindari adanya kerugian materil akibat terjaring penertiban.

“Masyarakat juga harus patuh. Kita harus sama-sama memutus kebiasaan buruk menempati lahan tanpa izin,” pungkasnya. (*)

Share :

Berita Terkait

Ragam

Tangani Permasalahan Tunggakan Iuran Perusahaan, Kejari Samarinda Akan Berusaha Bantu BPJS 

Ragam

BPKAD Kaltim Gelar Bimtek, Inspektorat di Daerah Diminta Ketat Awasi Penyaluran Bantuan Keuangan

Ragam

Diduga Terlibat Bisnis PCR, Luhut dan Erick Thohir Resmi Dilaporkan ke Polisi

Ragam

Diduga Ada Pungli di Lapak Pasar Segiri ke Pedagang, Kadis Perdagangan Sebut Bukan Wewenang Pihaknya

Ragam

Satpol PP Balikpapan Tata Ulang Fasilitas Umum di Pasar Pandansari

Ragam

Mengenal Sosok Calon Walikota Samarinda Nomor Urut 2, Berikut Fakta Terbaru Andi Harun yang Jarang Diketahui Orang

Ragam

Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa Tolak Pengesahan UU Cipta Kerja Ricuh di Balikpapan

Ragam

Konfirmasi Positif Covid-19 Tambah 8 Kasus, Semua dari Kukar, Klaster Ijtima Gowa dan Penularan Lokal