Home / Ragam

Selasa, 23 November 2021 - 22:28 WIB

Anggaran Pemprov Belum Ada Kepastian, POPDA Kaltim Terancam Batal

Hearing Komisi IV DPRD Kaltim dan Dispora se-Kaltim.

Hearing Komisi IV DPRD Kaltim dan Dispora se-Kaltim.

Kaltimminutes.co, Samarinda – Batal disahkannya APBD Perubahan 2021 ternyata berimbas terhadap rencana penyelenggaraan pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) di Kabupaten Paser.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Ely Hartati Rasyid mengatakan, batalnya POPDA Kaltim tersebut disebabkan belum adanya kepastian anggaran dari Pemprov Kaltim.

“Ini sih juga bagian dari imbas batalnya APBD-P Kaltim 2021 ya. Jadi ternyata berdampak ke POPDA ini. Yang akhirnya anggaran POPDA itu dasar penganggarannya tidak bisa dieksekusi,” ungkap Ely sapaanya saat ditemui usai hearing bersama bersama Dispora Kaltim dan Dispora Kabupaten/Kota se-Kaltim di Gedung E lantai 1 DPRD Kaltim pada, Selasa (23/11/2021).

Dalam rapat yang berlangsung lebih kurang 60 menit itu, Komisi IV banyak menampung pertanyaan yang bersumber dari Dispora Kabupaten Paser. Khususnya kejelasan rencana penyelenggaraan POPDA ke depan.

Baca Juga :  Permudah Pemilu 2024, KPU Lakukan Penyederhanaan Desain Surat Suara

“Mereka (Dispora Paser) mempertanyakan bagaimana kejelasan agenda ini,” kata Ely.

Ely menambahkan, rancangan anggaran POPDA turut dipertanyakan. Dispora se-Kaltim menduga ada miskoordinasi antara Dispora Kaltim dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim.

Dijelaskan Ely, tuan rumah kegiatan POPDA diberikan kepada Kabupaten Berau, namun pada detik-detik Kabupaten Berau batal menjadi tuan rumah dan di gantikan oleh Kabupaten Paser. Namun saat itu, penganggaran yang dilakukan oleh BPKAD pun tidak secara otomatis berpindah ke tuan rumah baru yang mengakibatkan anggaran tidak dapat dicairkan.

Baca Juga :  Bentangkan Spanduk Tolak UU Minerba dan Gagalkan Omnibus Law, Koalisi Masyarakat Sipil Kaltim Aksi di Depan Kantor Gubernur

“Jadi kami melihat dari situ bahwa BPKAD ini tidak lentur,” ucap Ely.

Politisi PDIP itu menyayangkan sikap Pemprov Kaltim yang seperti tidak peduli. Sebab dalam menyusun anggaran sebut Ely membutuhkan banyak perhitungan dan pertimbangan.

“Mereka bisa diberi kepastianlah secara lisan, apakah ditunda atau dibatalkan. Pemprov Kaltim harus jelas,” tegas Ely.

Terpisah, Kepala Dispora Kaltim, Agus Tiannur mengakui adanya miskoordinasi dengan pihak BPKAD. Ia pun dalam waktu dekat berencana akan melakukan rapat dengan Gubernur dan BPKAD terkait dengan keputusan pelaksanaan POPDA tahun 2021 ini.

“Besok akan kami rapatkan dulu, jadi belum bisa dipaparkan apakah ditunda atau dibatalkan,” ujarnya. (*)

Share :

Berita Terkait

Ragam

Kabar Baik, Plasma Konvalesen 75 Persen Bantu Perawatan Pasien Gejala Berat Covid-19

Ragam

9.475 Pekerja Kena PHK dan Dirumahkan, Pemprov Kaltim Siapkan 3,08 Miliar untuk Bantuan Dampak Sosial

Ragam

Tugas Pjs Hanya di Masa Kampanye, Diharap Bantu Jaga Netralitas ASN di Pilkada

Ragam

Terkait Rencana Pembatasan PKL di Tepian Mahakam, Netizen Bilang Begini

Ragam

Realisasi Vaksin Dosis Pertama di Kaltim Baru 17 Persen, Wakil Ketua DPRD Minta Pemerintah Kirimkan Lebih Banyak Dosis Vaksin

Ragam

Kritik Pembuatan Sumur Resapan, PDIP Sebut Manfaatnya Tak Sebanding dengan Anggaran yang Dikeluarkan

Ragam

Peringati Hari Sumpah Pemuda, HMI Gelar Vaksinasi dengan Menyalurkan 1000 Dosis untuk Pelajar

Ragam

Tarif Tol Balsam Diprediksi Berlaku Maret, PT JMB Tunggu SK Menteri PUPR