Home / Ragam

Rabu, 15 September 2021 - 19:00 WIB

APBD Perubahan 2021 Belum Sepakati, Ini Kata Pemprov dan DPRD Kaltim 

Muhammad Sabani, Ketua TAPD Kaltim dan Syafruddin, anggota Banggar DPRD Kaltim/Diksi.co

Muhammad Sabani, Ketua TAPD Kaltim dan Syafruddin, anggota Banggar DPRD Kaltim/Diksi.co

Kaltimminutes.co, Samarinda – Hingga pertengahan September 2021 ini, baik Pemprov Kaltim maupun DPRD belum bersepakat mengenai nota keuangan APBD perubahan Kaltim 2021.

Pemprov melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kaltim telah menyampaikan KUPA PPAS kepada DPRD melalui Badan Anggaran (Banggar).

Muhammad Sabani, Ketua TAPD Kaltim menyebut belum disepakatinya nota keuangan KUPA PPAS 2021, lantaran pihak DPRD belum memasukan pokok pikiran anggota dewan dalam postur rencana anggaran APBD perubahan.

“Yang jelas kami sudah sampaikan KUAP PPAS. Sekarang tinggal pokok pikirannya yang belum ada,” kata Sabani, Rabu (15/9/2021).

Dalam dokumen KUPA PPAS, diusulkan pendapatan daerah sebesar Rp9,22 triliun, sementara belanja daerah sebesar Rp12,17 triliun.

Usulan penerimaan dan belanja daerah itu selanjutnya akan dibahas secara internal oleh DPRD Kaltim.

“Kami sudah sampaikan, tinggal dewan yang menindaklanjuti,” jelasnya.

Baca Juga :  Kejar Target Pembahasan, Banggar DPRD Kaltim Bahas Anggaran hingga Larut Malam

Dikonfirmasi soal keterlambatan kesepakatan nota keuangan, bisa berakibat molornya pembahasan APBDP bahkan APBD murni 2022, Sabani menegaskan semua kembali ke keputusan dewan di Karang Paci.

“Terserah dewan, sekarang bolanya di dewan, bukan di kami,” imbuhnya.

Bukan Pokir, DPRD Masalahkan Serapan Rendah

Belum masuknya pokok pikiran anggota dewan memperlambat pengesahan nota keuangan KUPA PPAD 2021, dibantah oleh Syafruddin, Anggota Banggar DPRD Kaltim.

“Bukan soal pokok pikiran yang jadi masalah itu, pokok pikiran tidak ada masalah,” ungkapnya.

Udin sapaan karibnya menyebut, belum adanya kesepakatan penerimaan dan belanja daerah lantaran pihaknya mempertanyakan rendahnya serapan APBD murni 2021.

Sebelumnya, APBD murni diketok dengan nilai Rp10,61 triliun, dari angka tersebut realisasi serapan anggaran hingga akhir Agustus 2021 baru sekitar 36,40 persen.

Baca Juga :  Pansel Tetapkan 3 Nama Calon Kadis PUPR Kaltim, Sabani Sangkal Ada Nama Titipan

Rendahnya serapan anggaran itu, Banggar lalu mempertanyakan terkait urgensi pembahasan APBD perubahan.

“Yang jadi masalah, urgensi membahas APBD perubahan itu apa, yang murni saja serapannya 36,40 persen. Ngapain lagi dibahas di perubahan,” paparnya.

Bahkan di APBDP, Pemprov Kaltim mengusulkan penambahan belanja daerah, sebesar Rp558,34 miliar. Itu artinya, usulan belanja daerah di APBDP akan mengalami kenaikan menjadi Rp12,17 triliun.

Menurut Udin, jika belanja daerah diusulkan naik, hal itu justru menambah beban OPD melakukan penyerapan anggaran.

Jangan sampai, di akhir tahun APBD tidak terserap maksimal dan melahirkan SiLPA yang besar nantinya.

“DPRD berpandangan, mari bersama-sama fokus tuntaskan saja yang ada ini, tidak perlu ada penambahan beban belanja, tidak perlu ada perubahan nomenklatur belanja. Yang ada saja masih rendah, ini sudah pertengahan September,” pungkasnya. (*)

Share :

Berita Terkait

Ragam

Waduh!! Ada 17 Kasus Penyebaran Lokal Covid-19 di Kaltim, Sebagian Besar Satu Keluarga

Ragam

Kloter Pertama 1,2 Juta Dosis Vaksin Covid-19 untuk Indonesia, Kaltim Berharap Dapat Jatah

Ragam

4 Staf Bappeda Terkonfirmasi Positif, Aswin: Kantor Bappeda Kami Tutup Sementara

Ragam

6 Faskes Ini Sediakan Layanan Rapid Test Bagi Warga Balikpapan yang Hendak Keluar Daerah

Ragam

Terkait Penataan Aset Daerah, Akademisi Unmul Sebut KPK Datangi Kantor DPD Golkar Kaltim Sudah Tepat 

Ragam

Bocah 8 Tahun Meninggal di Bontang Miliki Hasil Rapid Test Reaktif Covid-19, Sang Ayah Diduga Miliki Riwayat ke Jakarta

Ragam

Lockdown Akhir Pekan Berlanjut, Hadi Mulyadi Ungkap Tetap Pikirkan Keinginan Warga

Ragam

Sebulan Bergulir, Polresta Samarinda Gelar Perkara di Bareskrim Mabes Polri Terkait Kasus Dugaan Cek Kosong