Home / Ragam

Rabu, 13 Oktober 2021 - 16:49 WIB

APBDP Kaltim 2021 Batal Disahkan Karena Telah Melewati Batas Waktu, Isran Noor: Tenang Aja

Isran Noor, Gubernur Kaltim

Isran Noor, Gubernur Kaltim

Kaltimminutes.co, Samarinda – Mengacu pada surat resmi Kemendagri RI melalui Dirjen Bina Keuangan Daerah, bernomor: 903/5598/keuda.

DPRD dan Pemprov Kaltim nyatakan tidak ada pengesahan APBD perubahan 2021 ini.

Surat itu menyebut pengambilan keputusan bersama oleh DPRD dan kepala daerah mengenai raerda tentang perubahan APBD, dilakukan paling lambat 3 bulan sebelum tahun anggaran berakhir.

Ketentuan itu telah diamanatkan dalam Pasal 317 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Artinya karena telah melewati ketentuan batas waktu, maka APBD perubahan tidak dapat disahkan atau dilaksanakan.

Baca Juga :  Kerjasama dengan Bank Kaltimtara dan BRI, Pemprov Kaltim Segera Cairkan Bansos Dampak Covid-19

Isran Noor, Gubernur Kaltim enggan berkomentar terkait tidak bisa disahkannya APBDP lantaran melewati batas waktu yang ditentukan Kemendagri.

“Masa (tidak disahkan). Kenapa memang,” kata Isran Noor, menjawab pertanyaan awak media, Rabu (13/10/2021).

Isran membantah molornya pembahasan KUPA PPAS hingga berlarut-larut, lantaran tidak ditemuinya kesepakatan anggaran antara TAPD Kaltim dan Banggar DPRD.

“Siapa bilang belum dapat kesepakatan,” tuturnya.

Sesuai jadwal pembahasan APBDP, rancangan KUPA PPAS mestinya telah disahkan paling lambat akhir September lalu.

Hanya saja, hingga pertengahan Oktober ini, baik TAPD dan Banggar belum ada pengesahan terkait rancangan KUPA PPAS.

Baca Juga :  Soal Januari Boleh Gelar Belajar Tatap Muka, Isran Noor Sebut Tunggu Petunjuk Teknis Kementerian

“Kenapa gak disahkan (kemarin-kemarin). Gak apa-apa, tenang aja,” jawabnya singkat.

Diberitakan sebelumnya, Pemprov Kaltim melalui TAPD disampaikan telah menutup pembahasan APBDP bersama DPRD Kaltim.

Alasannya, karena sudah melewati batas waktu yang pelaksanaan APBDP maksimal 3 bulan tahun berjalan.

Muhammad Sabani, Sekretaris Provinsi Kaltim menyatakan pihaknya akan patuh terhadap aturan yang disampaikan Kemendagri melalui surat resminya.

“Ikuti aja surat mendagri. Acuannya itu undang-undang, permendagri, lalu surat itu jadi acuan. Kalau dasar hukumnya begitu tentu kami harus turuti dasar hukum,” kata Sabani. (*)

Share :

Berita Terkait

Ragam

Damkar Samarinda Bagikan Nasi Bungkus ke Korban Banjir, Dapur Umum Didirikan di Beberapa Titik

Ragam

Hujan Lebat di Samarinda, Satu Pemotor Tewas Tertimpa Pohon Tumbang

Ragam

Hasil Rapid Test Tunjukan Positif Belum Tentu Corona, Ini Cara Kerjanya

Ragam

Dua Bulan Lebih Covid-19 Mewabah di Kaltim, 500 Miliar Anggaran Penanganan Corona Belum Seluruhnya Terserap, Jadi Catatan DPRD Kaltim

Ragam

Benahi Longsor di Samarinda Seberang, PUPR Kaltim Akan Bangun Dinding Penahan Tanah

Ragam

Waduh!! Satu Keluarga Dinyatakan Positif Covid-19 di Berau, Salah Satunya Bocah 8 Tahun

Ragam

Update Covid-19 Kaltim 27 Maret: PDP Bertambah Lima Orang, Kukar Terbanyak

Ragam

Bisa Ditarik Tunai, Berikut Jadwal Pencairan Dana KJP Plus