Home / Ragam

Sabtu, 29 Februari 2020 - 02:15 WIB

Bahas Tapal Batas Daerah IKN, Kemendagri Minta Penjelasan Pemprov Kaltim

 

Kaltimminutes.co, Samarinda – Rombongan dari Kementerian Dalam Negeri RI, melakukan pertemuan dengan Biro Pemerintahan Setprov Kaltim, Jumat (28/2/2020).

Rombongan dari Kemendagri dipimpin oleh Andriyani Widi Pranoto, Kasi Batas Antar Daerah Wilayah IIB Kemendagri. Rapat tersebut membahas lokasi ibu kota negara (IKN), serta persiapan batas wilayah IKN dan daerah lain.

“Kami masuk dalam tim pemindahan IKN untuk bidang perencanaan tata ruang dan pertanahan. Kami ingin mengetahui peraturan daerah cakupan pengamanan di masing-masing daerah inti maupun penunjang,” kata Andriyani, saat memberikan pemaparan dalam rapat tersebut.

Sementara itu, Imanuddin, Plt Karo Pemerintahan Setprov Kaltim, menyampaikan untuk masalah pergub pertanahan sedang berproses, sementara perwali tentang batas desa dan daerah di IKN, telah selesai di masing-masing kabupaten/kota penyangga IKN.

“Dalam rangka percepatan IKN, kabupaten/kota sudah siap. Sementara pergub masih dikaji oleh Kemendagri,” kata Iman, usai rapat bersama perwakilan Kemendagri.

Baca Juga :  Isran Noor Beri Sambutan di Seminar Nasional APHTN-HAN, Nama Fidel Castro Disebut

Meski pergub pertanahan di IKN masih berproses, namun Iman meyakinkan bahwa kabupaten/kota telah memfasilitasi tapal batas antar daerah dan pengamanan tanah dari spekulan.

“Belum ada informasi. Paling tidak daerah sudah memfasilitasi. Khususnya yang di PPU. Diharapkan bulan Maret sudah terkonsolidasi di daerah,” jelasnya.

“Diharapkan semua batas desa sudah clear. Sebelum legalitas tentang IKN terbit. Makanya memang Kemendagri sudah buat analisa batas wilayah itu bisa diinformasikan ke tingkat pusat,” sambungnya.

Sementara itu, Isran Noor, Gubernur Kaltim yang dikonfirmasi belum lama ini, menyebut Pergub IKN masih berproses di Kemendagri.

“Kita menunggu saya dari Kementerian Dalam Negeri RI,” sebut Isran.

Nantinya usai rampung di Kemendagri, pihaknya langsung menerbitkan rapergub tersebut resmi menjadi Pergub IKN.

Baca Juga :  Jelang Pergantian Tahun, Isran Noor Ajak Warga Tafakur Daripada Bikin Perayaan Berlebihan

“Tunggu dulu dari Kemendagri, dikembalikan ke kami, terus ditetapkan menjadi pergub,” imbuhnya.

Pergub IKN akan berfokus pada pengendalian dan pemanfaatan lahan. Secara umum, pergub ini diperuntukan kepada kepala daerah, yang wilayahnya masuk kawasan IKN, serta daerah penyangga agar tidak melakukan hal-hal terkait lahan.

Dalam rapergub lahan IKN nantinya juga akan membatasi izin tinggal di kawasan sekitar lokasi pembangunan IKN. Secara spesifik, pergub tersebut akan memberi panduan tentang kawasan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dijadikan kawasan tinggal di kawasan IKN.

“Di pergub nanti akan lebih banyak arahan kepada bupati/wali kota daerah penyangga, camat, notaris, untuk lakukan berbagai pengendalian dan tidak melegalisir akte izin jual beli dalam jumlah besar,” pungkasnya. (rkm //)

Share :

Berita Terkait

Ragam

Kapal Terbakar di Pulau Atas, Pihak Perusahaan Sebut Tak Ada Muatan, Investigasi Dilakukan Pihak Kepolisian

Ragam

Wali Kota Rizal Effendi Beri Penjelasan Terkait 1 Pasien Positif Covid-19 Meninggal di Balikpapan

Ragam

Hingga Sabtu (2/5/2020) Ada 17 Kematian PDP di Kaltim, Ini Rinciannya

Ragam

Presiden Jokowi Teken Keppres, Masukan Gubernur Dalam Dewan Pengarah Gugus Tugas Penanganan Covid-19

Ragam

Tahapan Pemilu Saat Pandemi Covid-19, Tak Patuhi Protokol Kesehatan Paslon Bisa Didiskualifikasi dari Pencalonan

Ragam

Pemilihan Duta Sadar Hukum, Cara Kejati Kaltim Berantas Bullying di Sekolah

Ragam

Peringatan Hari Jadi Kota Samarinda, Wali Kota Ziarah ke Makam Pahlawan

Ragam

Di Malaysia, Lagu “Lathi” Heboh Dianggap Pemanggilan Setan, Ini Komentar Weird Genius