Home / Ragam

Rabu, 16 Desember 2020 - 17:49 WIB

Belanja Tidak Terduga Kaltim Hanya Dianggarkan Rp 200 Miliar, Bagaimana Penanganan Covid-19, Ini Jawaban Gubernur

Isran Noor, Gubernur Kaltim ditemui di Kantor Gubernur Kaltim

Isran Noor, Gubernur Kaltim ditemui di Kantor Gubernur Kaltim

Kaltimminutes.co, Samarinda – APBD Kaltim 2021 telah disahkan Pemprov bersama DPRD Kaltim, sebesar Rp 11,61 triliun.

Pada postur anggaran 2021 mendatang, Pemprov Kaltim menggelontorkan Rp 200 miliar untuk belanja tidak terduga (BTT).

Isran Noor, Gubernur Kaltim mengungkap Rp 200 miliar anggaran BTT lebih rendah 60 persen dari anggaran 2020 yang sebesar Rp 500 miliar.

“APBD Kaltim 2021 pemprov menganggarkan belanja tak terduga sebesar Rp 200 miliar, atau 60 persen dari BTT tahun 2020,” kata Isran, dikonfirmasi Rabu (16/12/2020).

Dana belanja tidak terduga ini pada tahun 2020 dianggarkan untuk penanganan Covid-19 di Bumi Mulawarman.

Baca Juga :  Isran Noor Beri Sambutan di Seminar Nasional APHTN-HAN, Nama Fidel Castro Disebut

Pada tahun 2021 BTT dianggarkan lebih rendah. Padahal pandemi Covid-19 diprediksi masih akan membayangi Kalimantan Timur hingga 2021 mendatang.

Untuk itu, Pemprov Kaltim telah bersiap menggelontorkan anggaran di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) guna penanganan dampak Covid-19.

Penanganan Covid-19 kini dianggarkan di masing-masing OPD terkait.

“Anggaran penanganan Covid-19 sudah dimasukan ke program dan kegiatan OPD terkait,” jelasnya.

“Seperti penanganan dampak Covid-19 bidang kesehatan, telah dianggarkan di Dinas Kesehatan Kaltim dan rumah sakit milik pemprov,” sambungnya.

Baca Juga :  Sabar! Kaltim Akan Miliki Alat PCR, Bisa Lakukan Tes Covid-19 Sendiri di AWS Samarinda

Sementara untuk penanganan dampak ekonomi telah dianggarkan dalam program Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kaltim. Tidak hanya di ekonomi, Pemprov bahkan menganggarkan untuk bidang pertanian.

Karenanya, anggaran BTT tidak lagi diperuntukan dalam penanganan dampak Covid-19.

BTT akan digunakan sewaktu-waktu guna kebutuhan mendesak seperti bencana alam dan bencana sosial, yang anggarannya tak masuk di OPD.

“Belanja tidak terduga anggarannya tidak dimasukan atau tidak tersedia di masing-masing OPD,” pungkasnya. (*)

Share :

Berita Terkait

Ragam

Terkait Dugaan Pungli di Lingkup OPD Pemkot Samarinda, Herdiansyah Hamzah Sebut Jangan Dibiarkan Mengambang, Aparat Harus Usut

Ragam

Terobos Dua Area IPA Tanpa Izin, Perumdam Tirta Kencana Laporkan Penerobos ke Polisi

Ragam

Pokir Dewan Diduga Jadi Lahan Belah Semangka, Sabani: Usulan Pokir Masuk APBD Sudah Sesuai Aturan

Ragam

Deteksi Penyebaran Covid-19, Pemprov Kaltim Segera Lakukan Rapid Test

Ragam

Nah!! Kejati Kaltim Masih Dalami Berkas Laporan Beberapa Laporan Dugaan Korupsi di Proyek Pembangunan

Ragam

Sampaikan Lewat Medsos, Samsun Sebut Postingan Sisi Positif UU Cipta Kerja Atas Nama Pribadi, Bukan Sebagai Anggota Dewan

Ragam

Soroti Rencana Penyertaan Modal Rp300 M ke Bankaltimtara, Pengamat Ekonomi: Jangan Sampai Untuk Tutupi Kredit Macet, Lebih Baik Direksi Diganti

Ragam

Lokasi Calon IKN di Kaltim Berpotensi Gempa