Home / Ragam

Kamis, 6 Februari 2020 - 23:19 WIB

Belum Ada Izin Mendagri, Pelantikan 15 Kepsek di Samarinda Terancam Tidak Sah

ilustrasi/google

ilustrasi/google

Kaltimminutes.co, Samarinda – Pelantikan 15 Kepala Sekolah (Kepsek) di lingkungan Pemerintahan Kota (Pemkot) Samarinda terancam tak sah karena tak dapatkan izin dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).

Pelantikan itu diketahui digelar pada Rabu (5/2/2020) kemarin, yang dilantik langsung oleh Sekretaris Kota (Sekkot) Samarinda, Sugeng Chairuddin mewakili Walikota Samarinda.

Berhubungan kabar dibatalkan itu, Sugeng Charudin saat ditemui di Ruang Kerjanya, Kamis (6/2/2020), ia menyebut tidak tahu terkait ada atau tidak surat persetujuan dari Kemendagri.

“Saya tidak tahu, karena tidak lihat suratnya. Kalau aku bilang tidak, ternyata nanti ada (suratnya),” kata Sugeng.

Dijelaskan Sugeng, kepsek itu bukanlah jabatan struktural tetapi hanya sebatas tambahan atau bisa juga disebut sebagai pejabat fungsional. Katanya, karena bukan bagian dari struktural tak perlu ada surat izin dari Mendagri dalam proses mutasinya.

Baca Juga :  Data Lengkap Update Kasus Covid-19 di Kaltim, Per Jumat (17/4/2020)

“Kalau menurut kami tidak perlu, karena dia hanya tugas tambahan,” ungkap Sugeng.

Sementara itu, saat wartawan Diksi.co konfirmasi Kepala Bidang Perencanaan dan Promosi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Samarinda, Sofyan Adi Wijaya menyebutkan berdasarkan surat edaran Mendagri pelantikan pejabat mesti mendapatkan izin dulu.

“Ada surat edaran dari Mendagri kalau pelantikan pejabat itu kan harus izin dulu,” kata Adi saat dikonfirmasi melalui via telepon.

Baca Juga :  Sering Pantau Prokes di Warung, Ganjar Dinobatkan sebagai Gubernur Terbaik Program Penyehatan Pangan Nasional

Disebutkan, soal mutasi serta pelantikan kepsek juga wajib mendapatkan izin dahulu dari Mendagri walaupun hanya tambahan saja atau fungsional.

“Jadi kami sampaikan ke Dinas Pendidikan (Disdik) Kota untuk berkordinasi ke Provinsi, apakah lewat BKD nya atau Disdiknya, untuk mengusahakan soal izin mereka (15 kepsek) ke Mendagri melalui Provinsi,” pungkasnya.

Adi menyebutkan secara pribadi, bahwa pelantikan 15 Kepsek kemarin itu tak dapat dikatakan sah, bahkan sebaiknya dibatalkan saja, mengingat syarat administrasi ke Mendagri belum dijalankan.

“Kalau saya menganggapnya mesti ada pembatalan, karena kita harus melalui tahap izin dulu. Setelah izinya keluar baru itu disahkan lagi,” ungkapnya. (rkm//)

Share :

Berita Terkait

Ragam

Penanganan Banjir di Kota Tepian, Pemkot Samarinda Minta Lahan Eks Bandara Temindung Jadi RTH atau Relokasi Warga SKM

Ragam

Oknum Komisi III DPRD Kaltim Diduga Titipkan Nama Hero Mardanus Jadi Kadis PUPR, Sabani Membantah

Ragam

Penertiban PKL Kembali Dilakukan, Beberapa Lapak Pedagang di Polder Air Hitam Diamankan Satpol-PP

Ragam

Diskes Samarinda Pastikan Belum Temukan Kasus Warga Samarinda Positif Covid-2019

Ragam

Waduh!! Mobil Pickup Tiba-tiba Terbakar Saat Menanjak di Jalur Gunung Sampah

Ragam

Satu Keluarga Dinyatakan Positif Covid-19 di Balikpapan

Ragam

Dua Anggota DPRD Balikpapan Diduga Reaktif Covid-19, Rizal Effendi Enggan Berkomentar

Ragam

Lantik 92 Pejabat Struktural Pemerintah Kota, Wali Kota Andi Harun: Jabatan Adalah Amanah