Home / Ragam

Kamis, 6 Februari 2020 - 23:19 WIB

Belum Ada Izin Mendagri, Pelantikan 15 Kepsek di Samarinda Terancam Tidak Sah

ilustrasi/google

ilustrasi/google

Kaltimminutes.co, Samarinda – Pelantikan 15 Kepala Sekolah (Kepsek) di lingkungan Pemerintahan Kota (Pemkot) Samarinda terancam tak sah karena tak dapatkan izin dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).

Pelantikan itu diketahui digelar pada Rabu (5/2/2020) kemarin, yang dilantik langsung oleh Sekretaris Kota (Sekkot) Samarinda, Sugeng Chairuddin mewakili Walikota Samarinda.

Berhubungan kabar dibatalkan itu, Sugeng Charudin saat ditemui di Ruang Kerjanya, Kamis (6/2/2020), ia menyebut tidak tahu terkait ada atau tidak surat persetujuan dari Kemendagri.

“Saya tidak tahu, karena tidak lihat suratnya. Kalau aku bilang tidak, ternyata nanti ada (suratnya),” kata Sugeng.

Dijelaskan Sugeng, kepsek itu bukanlah jabatan struktural tetapi hanya sebatas tambahan atau bisa juga disebut sebagai pejabat fungsional. Katanya, karena bukan bagian dari struktural tak perlu ada surat izin dari Mendagri dalam proses mutasinya.

Baca Juga :  2 Santri Dinyatakan Positif dan 6 PDP Dirawat, Magetan Resmi Jadi Klaster Baru Penyebaran Covid-19 di Kaltim

“Kalau menurut kami tidak perlu, karena dia hanya tugas tambahan,” ungkap Sugeng.

Sementara itu, saat wartawan Diksi.co konfirmasi Kepala Bidang Perencanaan dan Promosi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Samarinda, Sofyan Adi Wijaya menyebutkan berdasarkan surat edaran Mendagri pelantikan pejabat mesti mendapatkan izin dulu.

“Ada surat edaran dari Mendagri kalau pelantikan pejabat itu kan harus izin dulu,” kata Adi saat dikonfirmasi melalui via telepon.

Baca Juga :  Mahasiswa Geruduk Kejati Kaltim, Minta Aparat Telusuri Dua Proyek Diduga Dikerjakam Asal-asalan

Disebutkan, soal mutasi serta pelantikan kepsek juga wajib mendapatkan izin dahulu dari Mendagri walaupun hanya tambahan saja atau fungsional.

“Jadi kami sampaikan ke Dinas Pendidikan (Disdik) Kota untuk berkordinasi ke Provinsi, apakah lewat BKD nya atau Disdiknya, untuk mengusahakan soal izin mereka (15 kepsek) ke Mendagri melalui Provinsi,” pungkasnya.

Adi menyebutkan secara pribadi, bahwa pelantikan 15 Kepsek kemarin itu tak dapat dikatakan sah, bahkan sebaiknya dibatalkan saja, mengingat syarat administrasi ke Mendagri belum dijalankan.

“Kalau saya menganggapnya mesti ada pembatalan, karena kita harus melalui tahap izin dulu. Setelah izinya keluar baru itu disahkan lagi,” ungkapnya. (rkm//)

Share :

Berita Terkait

Ragam

Kepala BKD Kaltim Dinyatakan Sembuh dari Corona, Langsung Tancap Gas Persiapan Seleksi SKB CPNS September Mendatang

Ragam

Tangani Permasalahan Banjir di Samarinda, Andi Harun Sebut Tengah Siapkan Lahan 18 Hektare Untuk Bangun Polder

Ragam

Bisa Ditarik Tunai, Berikut Jadwal Pencairan Dana KJP Plus

Ragam

Bea Cukai Balikpapan Musnahkan Ratusan Sex Toys dan Barang Lain Hasil Sitaan

Ragam

DPRD Kaltim Rapat Anggaran Tertutup hingga Buat Tatib Khusus Jurnalis, Pengamat: Dewan Sedang Merencanakan Kejahatan

Ragam

Muspandi Anggota DPRD Kaltim Meninggal Dunia, Sempat Dirawat di ICU Ruang Tulip, Status Pasien Covid-19

Ragam

BPSN Kaltim Beber Dugaan Kecurangan Pilkada Kutai Timur, Terungkap Saat Rapat Pleno Kecamatan

Ragam

Disdik Kaltim Perpanjang Masa Belajar di Sekolah Hingga Situasi Aman dari Wabah Covid-19