Home / Ragam

Kamis, 6 Februari 2020 - 23:19 WIB

Belum Ada Izin Mendagri, Pelantikan 15 Kepsek di Samarinda Terancam Tidak Sah

ilustrasi/google

ilustrasi/google

Kaltimminutes.co, Samarinda – Pelantikan 15 Kepala Sekolah (Kepsek) di lingkungan Pemerintahan Kota (Pemkot) Samarinda terancam tak sah karena tak dapatkan izin dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).

Pelantikan itu diketahui digelar pada Rabu (5/2/2020) kemarin, yang dilantik langsung oleh Sekretaris Kota (Sekkot) Samarinda, Sugeng Chairuddin mewakili Walikota Samarinda.

Berhubungan kabar dibatalkan itu, Sugeng Charudin saat ditemui di Ruang Kerjanya, Kamis (6/2/2020), ia menyebut tidak tahu terkait ada atau tidak surat persetujuan dari Kemendagri.

“Saya tidak tahu, karena tidak lihat suratnya. Kalau aku bilang tidak, ternyata nanti ada (suratnya),” kata Sugeng.

Dijelaskan Sugeng, kepsek itu bukanlah jabatan struktural tetapi hanya sebatas tambahan atau bisa juga disebut sebagai pejabat fungsional. Katanya, karena bukan bagian dari struktural tak perlu ada surat izin dari Mendagri dalam proses mutasinya.

Baca Juga :  Pengurus DPD Golkar Kaltim Lakukan Penelusuran Hukum Terkait Aset Pemkot yang Ditempati

“Kalau menurut kami tidak perlu, karena dia hanya tugas tambahan,” ungkap Sugeng.

Sementara itu, saat wartawan Diksi.co konfirmasi Kepala Bidang Perencanaan dan Promosi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Samarinda, Sofyan Adi Wijaya menyebutkan berdasarkan surat edaran Mendagri pelantikan pejabat mesti mendapatkan izin dulu.

“Ada surat edaran dari Mendagri kalau pelantikan pejabat itu kan harus izin dulu,” kata Adi saat dikonfirmasi melalui via telepon.

Baca Juga :  Jokowi Tak Larang Warga Mudik Lebaran, Tapi Pemudik Akan Berstatus ODP dan Wajib Isolasi Mandiri 14 Hari

Disebutkan, soal mutasi serta pelantikan kepsek juga wajib mendapatkan izin dahulu dari Mendagri walaupun hanya tambahan saja atau fungsional.

“Jadi kami sampaikan ke Dinas Pendidikan (Disdik) Kota untuk berkordinasi ke Provinsi, apakah lewat BKD nya atau Disdiknya, untuk mengusahakan soal izin mereka (15 kepsek) ke Mendagri melalui Provinsi,” pungkasnya.

Adi menyebutkan secara pribadi, bahwa pelantikan 15 Kepsek kemarin itu tak dapat dikatakan sah, bahkan sebaiknya dibatalkan saja, mengingat syarat administrasi ke Mendagri belum dijalankan.

“Kalau saya menganggapnya mesti ada pembatalan, karena kita harus melalui tahap izin dulu. Setelah izinya keluar baru itu disahkan lagi,” ungkapnya. (rkm//)

Share :

Berita Terkait

Ragam

Petani Laporkan Penyerobotan Lahan untuk Tambang kepada Presiden

Ragam

Ada Dugaan Beberapa Nama Terlibat Dana Bankeu APBD 2020, GMPPKT Desak Kejati Kaltim untuk Usut Tuntas

Ragam

Supermarket di Jakarta Heboh, Dua Warga Belanja Menggunakan APD

Ragam

Kaltim Siap Lakukan Pembatasan Sosial Skala Besar, Agenda Pamungkas Tangani Covid-19 Tanpa Harus Lockdown

Ragam

Rumah PDP Mengamuk di Jalan Pemuda Dipasangi Police Line, Hari Ini Dilakukan Pemeriksaan Swab

Ragam

Gelar Operasi Penegakan Protokol Kesehatan, Petugas Malah Temukan THM Jual Miras Ilegal

Ragam

Melalui Surat Edaran Pemkot Samarinda, DLH Minta Warga Simpan Sampah selama 2 Hari saat Lebaran

Ragam

Hasil Riset, Minum Jus Jeruk dengan Kulitnya Disebut Bisa Tangkal Covid-19