Home / Ragam

Senin, 31 Mei 2021 - 15:43 WIB

BPK Beri Sederet Catatan Evaluasi dan Rekomendasi kepada Pemprov Kaltim, Isran Noor: Akan Segera Dilakukan

Harry Azhar Aziz, Anggota VI BPK RI ditemui usai penyampaian opini WTP kepada Pemprov Kaltim, di DPRD Kaltim Senin (31/5/2021)

Harry Azhar Aziz, Anggota VI BPK RI ditemui usai penyampaian opini WTP kepada Pemprov Kaltim, di DPRD Kaltim Senin (31/5/2021)

Kaltimminutes.co, Samarinda – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan Pemprov Kaltim, tahun anggaran 2020.

Opini WTP itu diberikan BPK setelah sebelumnya melakukan pemeriksaan kepada LKPJ Gubernur Kaltim.

WTP ini jadi opini ke delapan secara berturut-turut diterima Pemprov Kaltim.

Harry Azhar Aziz, Anggota VI BPK RI, mengungkap selain memeriksa laporan keuangan, BPK juga melakukan pemeriksaan kinerja yang bertujuan mengevaluasi dan memberikan penekanan pada aspek kinerja

“Tidak hanya memberikan penilaian dengan hanya berupa opini saja, tapi juga dapat memberikan informasi terkait kinerja dan prosedur yang menjadi perhatian publik,” kata Harry, Senin (31/5/2021).

Lantaran dinilai tidak ditemukan pelanggaran dalam mengelola keuangan, BPK secara resmi memberikan opini WTP, kepada Pemprov Kaltim.

Baca Juga :  Kasus PDP Covid-19 di Kaltim Bertambah Tiga Orang, Kasus Positif Masih 11 Orang

“Hasil pemeriksaan BPK yang telah dilakukan secara standar pemeriksaan keuangan negara, maka BPK menyimpulkan opini dalam laporan keuangan Pemprov Kaltim tahun anggaran 2020, yaitu wajar tanpa pengecualian (WTP),” jelasnya.

Meski telah mendapat opini WTP, BPK juga memberikan sederet catatan evaluasi dan rekomendasi kepada Pemprov Kaltim.

Beberapa rekomendasi yang diberikan di antaranya pengelolaan aset, kinerja BUMD, dan pengelolaan anggaran bantuan sosial.

“BPK masih menemukan permasalahan yang hendaknya menjadi perhatian pemprov kaltim, melalui rekomendasi BPK. Yakni agar dilakukan perbaikan terhadap  penyaluran dan pertangungjawaban atas bantuan sosial,  perbaikan tata kelola BUMD, kerjasama penataan barang milik daerah dengan pihak ketiga,” paparnya.

Baca Juga :  Hendak Masuk Kaltim, Wajib Miliki Keterangan Negatif Covid-19 Hasil Tes PCR

BPK RI meminta Pemprov Kaltim segera menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan.

“Pemprov harus memberikan perhatian serta segera menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan BPK,” tegasnya.

Sementara itu, Isran Noor, Gubernur Kaltim, menjelaskan perbaikan sesuai rekomendasi BPK segera dilakukan oleh pihaknya.

“Itu perbaikan-perbaikan yang harus dilaksanakan dalam pengelolaannya. Aset ini memang masalahnya berlanjut terus,” ungkapnya.

Baik aset maupun pengelolaan BUMD mesti bertujuan guna kepentingan peningkatan ekonomi.

Pihaknya segera membuat program pemanfaatan aset sebagai sarana peningkatan pendapatan daerah.

“Ada saran memang harus dikelola untuk kepentingan peningkatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (*)

Share :

Berita Terkait

Ragam

Ternyata Masih Ada 37 PDP Klaster Ijtima Gowa yang Menunggu Hasil Swab, Kasus Positif Akan Meningkat di Klaster Ini?

Ragam

Mantap!!, Tiongkok Klaim Temukan Vaksin Covid-19

Ragam

Tidak Hanya Manusia, Kucing Juga Jadi Korban Banjir, Sejumlah Pemuda Buat Aksi Beri Makan Kucing di Lokasi Banjir Samarinda

Ragam

Selamatkan Aset, Andi Harun Minta Lahan Eks Lokasisasi Bayur Diinventarisir Jadi Aset Pemerintah
Manajemen Sephia Coffee Balikpapan saat berfoto bersama pihak Yayasan Fokus Balikpapan/ IST

Ragam

Asyik, Kedai Kopi di Balikpapan Diajak Sediakan Ruang untuk Literasi ke Millenial

Ragam

Potret Kedekatan Cawali Samarinda Nomor 2 Andi Harun dengan Warga

Ragam

Antisipasi Kasus Covid-19 Makin Melonjak, Dinkes Kaltim Siapkan Asrama BPSDM Jadi Lokasi Karantina

Ragam

Mahasiswa Soroti Proyek Bandara Samarinda Baru, DPRD Kaltim Didesak Lakukan Investigasi