Home / Ragam

Senin, 31 Mei 2021 - 15:43 WIB

BPK Beri Sederet Catatan Evaluasi dan Rekomendasi kepada Pemprov Kaltim, Isran Noor: Akan Segera Dilakukan

Harry Azhar Aziz, Anggota VI BPK RI ditemui usai penyampaian opini WTP kepada Pemprov Kaltim, di DPRD Kaltim Senin (31/5/2021)

Harry Azhar Aziz, Anggota VI BPK RI ditemui usai penyampaian opini WTP kepada Pemprov Kaltim, di DPRD Kaltim Senin (31/5/2021)

Kaltimminutes.co, Samarinda – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan Pemprov Kaltim, tahun anggaran 2020.

Opini WTP itu diberikan BPK setelah sebelumnya melakukan pemeriksaan kepada LKPJ Gubernur Kaltim.

WTP ini jadi opini ke delapan secara berturut-turut diterima Pemprov Kaltim.

Harry Azhar Aziz, Anggota VI BPK RI, mengungkap selain memeriksa laporan keuangan, BPK juga melakukan pemeriksaan kinerja yang bertujuan mengevaluasi dan memberikan penekanan pada aspek kinerja

“Tidak hanya memberikan penilaian dengan hanya berupa opini saja, tapi juga dapat memberikan informasi terkait kinerja dan prosedur yang menjadi perhatian publik,” kata Harry, Senin (31/5/2021).

Lantaran dinilai tidak ditemukan pelanggaran dalam mengelola keuangan, BPK secara resmi memberikan opini WTP, kepada Pemprov Kaltim.

Baca Juga :  Fase Pertama Vaksinasi, Belum Semua Nakes di Kaltim Dapat Jatah Vaksin

“Hasil pemeriksaan BPK yang telah dilakukan secara standar pemeriksaan keuangan negara, maka BPK menyimpulkan opini dalam laporan keuangan Pemprov Kaltim tahun anggaran 2020, yaitu wajar tanpa pengecualian (WTP),” jelasnya.

Meski telah mendapat opini WTP, BPK juga memberikan sederet catatan evaluasi dan rekomendasi kepada Pemprov Kaltim.

Beberapa rekomendasi yang diberikan di antaranya pengelolaan aset, kinerja BUMD, dan pengelolaan anggaran bantuan sosial.

“BPK masih menemukan permasalahan yang hendaknya menjadi perhatian pemprov kaltim, melalui rekomendasi BPK. Yakni agar dilakukan perbaikan terhadap  penyaluran dan pertangungjawaban atas bantuan sosial,  perbaikan tata kelola BUMD, kerjasama penataan barang milik daerah dengan pihak ketiga,” paparnya.

Baca Juga :  Berturut-turut Sabet Penghargaan KLA 2021, Andi Harun Sampaikan Apresiasi kepada Semua Pihak dan OPD

BPK RI meminta Pemprov Kaltim segera menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan.

“Pemprov harus memberikan perhatian serta segera menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan BPK,” tegasnya.

Sementara itu, Isran Noor, Gubernur Kaltim, menjelaskan perbaikan sesuai rekomendasi BPK segera dilakukan oleh pihaknya.

“Itu perbaikan-perbaikan yang harus dilaksanakan dalam pengelolaannya. Aset ini memang masalahnya berlanjut terus,” ungkapnya.

Baik aset maupun pengelolaan BUMD mesti bertujuan guna kepentingan peningkatan ekonomi.

Pihaknya segera membuat program pemanfaatan aset sebagai sarana peningkatan pendapatan daerah.

“Ada saran memang harus dikelola untuk kepentingan peningkatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (*)

Share :

Berita Terkait

Ragam

Pernyataan Isran Kerap Jadi Meme Lelucon, Dirinya Akui Sempat Disarankan Melapor ke Polisi

Ragam

Kabar Bahagia! Pasangan Suami Istri Ini Sembuh Bersamaan dari Covid-19 di Balikpapan

Ragam

Tinjau Lokasi Inti IKN, Pemprov Kaltim Berencana Bebaskan 13 Hektare Lahan untuk Suplai Air Baku

Ragam

Kabar Gembira, Tiga Pasien Positif Covid-19 di Balikpapan Dinyatakan Sembuh

Ragam

Transfer DBH Pusat ke Kaltim Baru 40,1 Persen, Kaltim Dihantui Defisit Anggaran 

Ragam

Pasca Libur Panjang, Pemkot Balikpapan Temukan 7 Warga Reaktif Covid-19

Ragam

Update Covid-19 Kaltim Per 22 Mei 2020: Tambahan 5 Kasus Positif, dari Kubar, Kukar dan Kutim, 3 Kasus Diduga Satu Keluarga

Ragam

Update Covid-19, 579 Positif dan Korban Meninggal Capai 49 Orang