Home / Ragam

Minggu, 4 April 2021 - 16:47 WIB

Dinas Pertanahan Diusulkan Dibubarkan, Wali Kota Ungkap Harus Didasari Kajian Teknis

Andi Harun, Wali Kota Samarinda

Andi Harun, Wali Kota Samarinda

Kaltimminutes.co, Samarinda – Komentar keras Anggota Komisi III DPRD Samarinda Anhar beberapa waktu lalu terkait Dinas Pertanahan mendapat tanggapan dari Wali Kota Samarinda Andi Harun.

Sebelumnya Anhar meminta Wali Kota Samarinda membubarkan Dinas Pertanahan lantaran dinilai gagal menjalankan fungsinya yang berbuntut pada minimnya serapan anggaran.

Andi Harun yang ditemui awak media beberapa waktu lalu menegaskan usulan tersebut tidak boleh bersifat politis. Karena menyangkut keberadaan dinas, disebut mantan wakil ketua DPRD Kaltim ini, harus betul-betul  miliki kajian teknis.

“Kalau mereka punya kajian akademis, punya pertimbangan-pertimbangan rasional silakan ajukan ke pemkot. Nanti bisa dibahas,” tutur Andi Harun.

Baca Juga :  Dosen Kedokteran Unmul Sebut Cuaca Panas Bisa Bunuh Virus Corona

Jika terbukti usulan pembubaran dinas ini sifatnya politis, maka kata AH sapaan karib Wali Kota, akan menghindarinya.

“Yang penting kita menjaga harmonisasi,” ucap ketua Gerindra Kaltim itu.

Persoalan IMTN yang disebut-sebut menjadi biang masalah kini telah dilimpahkan kepada Asisten I Pemkot Samarinda dan sudah dikaji. Meski, dirinya tak menampik terdapat celah kekurangan pada suatu regulasi.

Perda Samarinda 2/2019 dan Perwali Samarinda 61/2019 tentang IMTN disinyalir menjadi musababnya.

“Mungkin iya, ada kebijakan penerbitan IMTN yang salah. Tapi tidak harus Dinas Pertanahan yang dihapuskan. Itu terlalu gegabah,” ucapnya.

Baca Juga :  Angin Segar Tenaga Honorer, Dapat Asuransi hingga Dana Pensiun

Usulan pembubaran Dinas Pertanahan lantaran kebijakan IMTN, menurutnya terlalu menyederhanakan masalah.

“Bahwa ada kebijakan yang keliru, mungkin iya. Tapi tidak bisa cara mengatasi kekeliruan itu dengan membubarkan rumahnya. Kita perbaiki SOP dan standarnya,” terangnya.

Sementara menambahkan, Asisten I Pemkot Samarinda Tejo Sutarnoto mengungkapkan, persoalan IMTN sudah ditindaklanjuti dan dievaluasi bersama masukkan-masukan dari DPRD, Cqmat, dan Lurah.

“Nanti secara teknis coba dikomunikasikan dengan Kabag Hukum,” ujarnya. (*)

Share :

Berita Terkait

Ragam

Update Covid-19 Per 27 Mei 2020: Konfirmasi Positif Tambah 3 Kasus, Pasien Sembuh Tambah 6

Ragam

Pemkot Samarinda Rencanakan Dua Proyek MYC, Pembangunan Terowongan dan Pembangunan Pintu Air Karang Mumus

Ragam

Berkapasitas 5000 Jemaah, Masjid Milik Pemprov Kaltim Rampung Dibangun, Diresmikan 24 Juli Mendatang

Ragam

Peringatan Harlah Balikpapan, Isran Noor Sampaikan Ini

Ragam

[BREAKING NEWS] Update Nasional Per 30 April Capai 10.118 Kasus, Kaltim Hari Ini Tambah 15 Kasus, Total 134 Pasien Positif Covid-19

Ragam

Presiden Borneo FC Turut Respon Pilwali Samarinda, AH-Rusmadi Disebutnya Pilihan Terbaik

Ragam

2400 Kit Rapid Test Disiapkan Dinkes Kaltim, ODP, PDP, dan Keluarga Pasien Positif Covid-19 Jadi Sasaran Prioritas

Ragam

LBH Samarinda Ingatkan Bahaya Proyek Tahun Jamak Jadi Lahan Korupsi hingga Jadi Proyek Balas Budi