Home / Ragam

Rabu, 19 Januari 2022 - 17:20 WIB

DPR Sahkan RUU IKN Menjadi UU, Pemerataan Pembangunan di Daerah Penyangga IKN Harus di Perhatikan

Ilustrasi Istana Negara di IKN ( Sumber foto: Bisnis.com)

Ilustrasi Istana Negara di IKN ( Sumber foto: Bisnis.com)

Kaltimminutes.co, Samarinda – Melalui mekanisme rapat paripurna, DPR RI secara resmi mengesahkan Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) pada Selasa (18/1/2022) kemarin.

Harapan besar pemindahan IKN ini adalah pemerataan pembangunan ke seluruh wilayah Indonesia.

Termasuk juga daerah penyangga ibu kota negara di Sepaku, Penajam Paser Utara.

Hadi Mulyadi, Wakil Gubernur Kaltim, berharap pemerintah pusat turut memperhatikan pembangunan daerah penyangga IKN.

Harapannya pembangunan kabupaten/kota di Kaltim dapat dilakukan secara merata, sehingga pemindahan IKN akan berdampak ke ekonomi secara langsung.

“Jangan sampai IKN berdiri, tetapi Balikpapan, Samarinda, Kutai Kartanegara ketinggalan pembangunannya,” kata Hadi Mulyadi, Selasa (18/1/2022) kemarin.

Pembangunan IKN di Sepaku, dapat mengkonekkan pembangunan ke seluruh kabupaten/kota di Kaltim.

Baca Juga :  Masuk Kaltim dari Luar Daerah, Diwajibkan Kantongi Keterangan Non Reaktif Rapid Test dan Negatif Swab PCR

Hal itu menjadi langkah awal pemerataan ekonomi di Indonesia bagian timur, dimulai dari Bumi Mulawarman.

“Yang menjadi contoh pertama Kaltim dulu, harus dibangun secara merata dengan 10 daerah yang ada didalamnya,” terang Hadi.

Hal senada juga disampaikan oleh Prof Masjaya, Rektor Universitas Mulawarman.

Prof Masjaya menyampaikan hal yang juga krusial dalam proses pemindahan IKN adalah memastikan pemerataan pembangunan yang merambat ke daerah penyangga.

Seperti diketahui, tahap awal pemindahan dan pembangunan IKN akan mengerjakan akses masuk ke lokasi IKN.

Akses uang akan dibangun yakni jalan dan pelabuhan.

Baca Juga :  Ingat Mulai Hari Ini, Kafe, Warkop hingga Hiburan Wisata di Samarinda Diminta Tak Beroperasi Usai Pukul 19.30 Wita

Masjaya menyampaikan infrastruktur pendukung di daerah penyangga turut wajib dikembangan terlebih akses koneksi IKN melalui daerah-daerah penyangga tersebut.

“Yang sensitif sebenarnya, jangan sampai membangun IKN kemudian melupakan daerah penyangga,” jelasnya, Rabu (19/1/2022).

Kala konsultasi publik yang digelar Pansus RUU IKN pekan lalu, akademisi Universitas Mulawarman telah menyampaikan catatan dan masukan secara tertulis terkait rencana pemindahan IKN ke Kaltim.

Berbagai sorotan termuat dalam catatan tertulis itu.

Salah satu yang utama adalah pemerataan pembangunan tidak hanya di lokasi IKN, namun juga daerah penyangga.

“Secara tertulis catatan dan masukan telah kami disampaikan secara lengkap, semoga jadi perhatian,” tegasnya.

(*)

Share :

Berita Terkait

Ragam

Khusus Guru dan Tenaga Kesehatan, Kaltim Dapat Jatah 2.143 Formasi CPNS Tahun 2021

Ragam

Resmikan Masjid Subulana, Wali Kota Andi Harun Sampaikan Harapan dan Beri Apresiasi Kepada Panitia Pembangunan Masjid 

Ragam

Bikin Haru!! Ini Pengakuan Ibunda dan Diana, Gadis Penjual Es Kelapa yang Lagi Viral di Samarinda

Ragam

Beri Solusi Atasi Persoalan Parkir Truk, Andi Harun Minta Pertamina Alihkan Suplai Solar Subsidi ke SPBU Pinggiran Kota

Ragam

Pesawat Tergelincir dan Tabrak Rumah Warga Saat Mendarat di Paniai Papua, Ini Penyebabnya

Ragam

Hilang Sejak Hari Minggu Lalu, Pria Paruh Baya Ditemukan Tak Bernyawa dengan Tangan Terikat

Ragam

Jubir Satgas Covid-19 Kaltim Minta Warga Waspadai Penularan Virus di Lingkungan Keluarga, Ini Alasannya

Ragam

Staf Sekretariat DPRD Samarinda Dinyatakan PDP Covid-19, Ayah dari Anak 13 Tahun PDP yang Meninggal Dunia