Home / Ragam

Minggu, 5 September 2021 - 16:43 WIB

DPRD Kaltim Dorong Pemprov Lobi Pusat Agar Kebagian Jatah Pendapatan Tol Balsam

Suasana Gerbang Tol Manggar (Tol Balsam) di Balikpapan/ IST

Suasana Gerbang Tol Manggar (Tol Balsam) di Balikpapan/ IST

Kaltimminutes.co, Samarinda – Rabu (8/9/2021) besok, masa uji coba tarif nol rupiah Seksi 1 dan Seksi 5 Tol Balsam berakhir.

Ke depannya, seluruh rusa Tol Balikpapan-Samarinda (Seksi 1 hingga Seksi 5) bakal dikenakan tarif Rp1.250 per kilometernya.

Dari rilis PT Jasamarga Balikpapan Samarinda (JBS), tarif Tol Balsam dari Gerbang Tol Karang Joang ke Simpang Jembatan Ahmad Amins, sebesar Rp111,5 ribu untuk kendaraan golongan 1, terbesar golongan 5 dengan tarif Rp223 ribu.

Sementara dari Gerbang Tol Manggar ke Gerbang Simpang Jembatan Ahmad Amin untuk kendaraan golongan 1 dengan tarif Rp125 ribu, golongan 5 tarif Rp251 ribu.

JBS sebelumnya sempat memprediksi seluruh ruas Tol Balsam bakal dilalui pengguna tol berkisar antara 8.000-10.000 kendaraan/ hari.

Artinya pendapatan besar bakal diterima dari Tol Balsam.

Menangkap potensi pendapatan dari Tol Balsam, DPRD Kaltim mendorong Pemprov Kaltim turut serta berusaha mendapatkan pundi-pundi pemasukan daerah.

Baca Juga :  Tangani Banjir di Balikpapan, Komisi III DPRD Kaltim Kawal Proyek Normalisasi Sungai Ampal

Salah satunya disampaikan Syafruddin, Anggota Komisi III DPRD Kaltim. Ia mendorong pemerintah daerah harus melakukan pendekatan dengan operator tol atau balai pengatur tol.

“Agar Kaltim juga kebagian royalti lah, entah berapa lah tapi kan tetap harus kebagian,” kata Syafruddin, Minggu (5/9/2021).

Pasalnya, Tol Balsam dianggap jalan tol yang tidak murni investasi. Ada gelontoran APBD Kaltim sebesar Rp3,1 triliun di ruas jalan Seksi 1.

“Harus dipikirkan juga Kaltim agar kebagian juga hasil jalan tol ini,” jelasnya.

Diketahui Tol Balsam dengan total panjang jalan 99,35 kilometer, menyerap investasi sebesar Rp11,89 triliun.

Dari penyampaian Mochamad Basoeki Hadimoeljono, Menter PUPR RI 2019 lalu, Tol Balsam sebagian besar dari dukungan pinjaman Tiongkok.

Porsi pembiayaan 90 persen loan Tiongkok, 10 persen porsi APBN dan APBD Kaltim.

Memahami besarnya pinjaman dana ke Negeri Tirai Bambu, Syafruddin mengungkap pembayaran pinjaman hal utama. Usai pinjaman Tiongkok lunas, barulah pemerintah daerah bisa berupaya mendapatkan pemasukan dari Tol Balsam.

Baca Juga :  Belum Ada Edaran dari Kementerian Soal Pembatalan UN, Kadisdik Minta Siswa Tetap Belajar di Rumah

Perkiraan pelunasan pinjaman itu berkisar antara jangka waktu 10 hingga 15 tahun. Untuk itu, pengelola tol diminta transparan terkait pendapatan tol tiap tahunnya.

“Pengelola jalan tol juga harus transparan, misalnya per tahun dapatnya berapa kemudian nanti kalau seandainya sudah bisa menutupi utang kepada Loan Tiongkok itu baru nanti ya Pemprov Kaltim harus kebagian,” tegasnya.

Tidak muluk-muluk, Udin sapaan karibnya meyebut Pemprov Kaltim bisa memperjuangkan pendapatan 100 rupiah sampai 500 rupiah dari penetapan tarif Rp1.250 per kilometer saat ini.

“Kami kawal, nanti kami ingatkan gubernur untuk melakukan pendekatan itu. Apalagi masih banyak daerah yang harus diperhatikan. Terutama akses jalan dan drainase,” pungkasnya. (*)

Share :

Berita Terkait

Ragam

Pasien Sembuh Covid-19 Terus Meningkat, Per Kamis Ada Penambahan 6 Pasien Sembuh, Total 134 Kasus Sembuh

Ragam

Orang Tua Pasien PDP Meninggal Samarinda Miliki Riwayat Perjalanan ke Beberapa Kota di Kaltim dan Kalsel

Ragam

Waduh!!! Di Samarinda Ada Pematangan Lahan Belum Kantongi Izin Lingkungan, Komisi III Angkat Bicara

Ragam

Cegah Penyebaran Covid-2019, Farmasi Unmul Produksi Hand Sanitizer

Ragam

Kabar Kilang Bontang Batal Dibangun, Pemkot Bentuk Tim Khusus

Ragam

Usai Swab Massal di APT Pranoto Pekan Lalu, Dinkes Samarinda Belum Berencana Swab Massal di Pelabuhan dan Terminal

Ragam

KLB Covid-19, Kaltim Kekurangan Alat Medis dan Desinfektan

Ragam

Cegah Penularan Covid-19 di Pasar, Lapak Pedagang Dipasangi Tirai Plastik