Home / Ragam

Selasa, 12 Mei 2020 - 04:03 WIB

Dua Bulan Lebih Covid-19 Mewabah di Kaltim, 500 Miliar Anggaran Penanganan Corona Belum Seluruhnya Terserap, Jadi Catatan DPRD Kaltim


Kaltimminutes.co, Samarinda – Ketua Panitia Khusus (Pansus) Covid-19 DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, menyebut serapan anggaran percepatan penanganan Covid-19 belum terserap 100 persen.

Dibuktikan dengan belum disalurkan seluruh anggaran penanganan Covid-19 yang telah disahkan DPRD Kaltim sebesar 500 miliar

“Itu (dana) belum ada yang turun sampai saat ini,” lugas Hasan, saat ditemui di DPRD Kaltim, Senin (11/05/2020) siang.

Diperkuat dengan belum adanya batuan yang turun dari Pemprov Kaltim ke 10 kabupaten kota.

“Uang provinsi masih ada Rp 500 miliar, sama sekali belum dipergunakan, alasanya masih menunggu data penerima bantuan,” tambahnya.

Baca Juga :  Musala Dinsos Samarinda Dibangun Swadaya, Andi Harun Ikut Menyumbang

Lebih lanjut, sejak disahkannya anggaran, Hasan mengatakan bahwa Pansus belum menerima data penerima bantuan.

Sebab itu, pada rapat paripurna diputuskan Pansus percepatan penangan Covid-19 diperpanjang hingga 1 bulan kedepan.

“Menurut laporan tidak ada satupun rumah sakit rujukan Covid-19 di Kaltim yang memiliki alat PCR untuk mempercepat pemeriksaan sampel PDP Covid-19 di daerah. Jadi apa yang harus dinilai atau direkomendasikan. Makanya, wajib masa kerja pansus ini diperpanjang hingga satu bulan mendatang. Apa lagi, kinerja tim gugus tugas juga belum ada yang tercapai,” pungkas Politikus Golkar yang juga duduk sebagai Ketua Komisi III DPRD Kaltim.

Baca Juga :  Digelar Sederhana, Upacara Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan RI di Kantor Gubernur Kaltim Tetap Khidmat

Untuk Diketahui, mulanya dana penanganan Covid-19 di Kaltim hanya Rp 388,58 miliar. Setelah dilakukan realokasi meningkat menjadi Rp 500 miliar.

Realokasi ini sendiri sebagai tindak lanjut sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama atau SKB Menteri Dalam Negeri ( Mendagri )  dan Menteri Keuangan ( Menkeu ) nomor : 119/2813/SJ, nomor : 177/ KMK.07/2020.

SKB dua menteri sendiri berisikan tentang percepatan penyelesaian anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2020 dalam rangka penanganan Covid-19, serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional. (rkm//)

Share :

Berita Terkait

Ragam

Tangkal Covid-2019, Wartawan Diminta Beri Jarak 3 Meter Saat Wawancara Narsum di Kantor Gubernur

Ragam

Rabu Beredar Info Satu Pasien di Kaltim Positif Covid-2019

Ragam

Penuhi Layanan KTP El, Pemprov Kaltim Beri Bantuan Alat Cetak dan Rekam ke Kab/Kota

Ragam

Pasien Positif Covid-19 Terus Bertambah, Total 893 Pasien Positif di Indonesia

Ragam

Penyelenggara Pilkada Diminta Tegas Jika Ada Pelanggaran, Ini Deteksi Dini Oleh Pihak Kepolisian

Ragam

Bapenda Sebut Ada 4 Hotel di Samarinda Tunggak Pembayaran Pajak

Ragam

Diduga Tenggelam, Balita Hilang di Sungai Anak Karang Mumus

Ragam

Resepsi Pernikahan Berpotensi Ada Penyebaran Covid-19, Dua Kasus Positif Kaltim Miliki Riwayat Hadiri Resepsi