Home / Ragam

Rabu, 24 November 2021 - 15:00 WIB

Dukung Hukuman Mati Bagi Korupsi, Begini Kata Ketua KPK

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri / rmol.id

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri / rmol.id

Kaltimminutes.co – Jaksa Agung ST Burhanuddin yang akan menerapkan pidana hukuman mati bagi pelaku korupsi. Terkait hal tersebut Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri  menyatakan dukungannya.

Firli juga menyatakan bahwa pihaknya sebelumnya telah menyampaikan konsep hukuman mati bagi tindak pidana korupsi.

“Setuju. Bahkan, saya pernah menyampaikan perlu dibuat pasal tersendiri sehingga 30 tindak pidana korupsi bisa dikenakan hukuman mati,” kata Firli, saat usai menghadiri Webinar Sinergitas Pemberantasan Narkoba, Korupsi dan Terorisme, di Mapolda Bali, Rabu (24/11).

Firli menyatakan para pelaku korupsi memang harus dihukum mati.

Namun terlepas dari itu perlu diingat , kata dia, bahwa di Indonesia adalah negara hukum dan tentu prosesnya harus mengikuti hukum.

Baca Juga :  Aduan PT IBP ke BK DPRD Kaltim Berbuntut Panjang, Ketua Komisi I Meradang

“Kami KPK dan seluruh segenap anak bangsa yakin bahwa para pelaku korupsi itu harus dilakukan hukuman mati. Tapi, ingat negara kita, adalah negara hukum. Konsekuensinya adalah hukum menjadi panglima,” ujarnya.

“Semua proses harus mengikuti prosedur hukum. Hukuman mati sampai hari ini hanya diatur dalam Pasal 2 Ayat 2 UU 31 Tahun 1999. Syarat hukuman mati adalah tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan bencana maupun dalam keadaan tertentu. Tetapi Pasal 2 ayat 1 ini bisa dikenakan terhadap pelaku korupsi kalau dia melakukan tindak pidana korupsi Pasal 2 Ayat 1,” ujar Firli.

Seperti diketahui, Jaksa Agung ST Burhanuddin berkukuh akan menerapkan pidana hukuman mati bagi pelaku korupsi meski mendapat penolakan dari para aktivis Hak Asasi Manusia (HAM).

Baca Juga :  Agar Jokowi Nyaman Melintas, BBPJN Kaltim "Dandani" Ruas Jalan Menuju Bandara APT Pranoto 

Menurutnya, para aktivis HAM mendapat dukungan dari dunia internasional. Mereka mendorong setiap negara untuk menghapus regulasi hukuman mati dengan dalih hak hidup merupakan hak mutlak yang tidak dapat dicabut oleh siapapun kecuali Tuhan.

“Penolakan para aktivis HAM ini tentunya tidak dapat kami terima begitu saja. Sepanjang konstitusi memberikan ruang yuridis dan kejahatan tersebut secara nyata sangat merugikan bangsa dan negara, maka tidak ada alasan bagi kami untuk tidak menerapkan hukuman mati,” kata Burhanuddin dalam webinar yang digelar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, secara daring, Kamis (18/11). (*)

Artikel ini telah tayang di merdeka.com dengan judul “Ketua KPK Sepakat Koruptor Harus Dihukum Mati”. https://www.merdeka.com/peristiwa/ketua-kpk-sepakat-koruptor-harus-dihukum-mati.html

Share :

Berita Terkait

Ragam

Pasca Lebaran, Dinkes Samarinda Lakukan Rapid dan Swab Tes di Pasar Segiri Samarinda, Hasilnya Tunggu 2 Hari

Ragam

Klaim Sejumlah Aset Nagara, Sejumlah Orang Akan Digugat Balik Pemprov Sulawesi Selatan

Ragam

Wakil Wali Kota Terpilih Wafat Sebelum Dilantik, KPU Balikpapan Sampaikan Teknis Pergantian

Ragam

Politik Santun, Andi Harun Puji Lawan Politik di Pilwali Samarinda, Sebut Barkati Kesatria Politik

Ragam

Pokja 30 Ingkatkan Potensi Gratifikasi di Proyek MYC, Sebut Pernah Terjadi di Proyek Jalan Tol

Ragam

Hari ke-7 Pencarian Balita Raffa Yang Tenggelam di SKM, Tim SAR Hentikan Proses Pencarian

Ragam

KKP APT Pranoto Benarkan Ada 6 Orang Diduga Terjangkit Virus Corona Diperiksa di APT Pranoto, Bagaimana Hasilnya??

Ragam

Aset Bermasalah jadi Catatan BPK, Ini Respon Isran Noor