Home / Ragam

Rabu, 10 Maret 2021 - 17:54 WIB

Evaluasi Aset Daerah, 348 Bidang Tanah Milik Pemprov Kaltim Ternyata Belum Bersertifikat

Muhammad Sabani, Sekretaris Provinsi Kaltim, ditemui di Kantor Gubernur Kaltim

Muhammad Sabani, Sekretaris Provinsi Kaltim, ditemui di Kantor Gubernur Kaltim

Kaltimminutes.co, Samarinda – DPRD Kaltim mendesak Pemprov Kaltim mulai mendata dan mengelola aset provinsi yang saat ini dianggap tercecer.

Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Veridiana Huraq Wang, menyampaikan pihaknya menemukan masih banyak aset Paemprov Kaltim yang bermasalah.

Untuk itu, DPRD Kaltim tangah membahas penanganan aset itu. Ada peluang dewan membuat panitia khusus.

“Aset Pemprov Kaltim kan masih banyak yang bermasalah,” kata Veridiana, Rabu (10/3/2021).

Menurut politisi PDI Perjuangan Kaltim terebut, masalah pengelolaan aset di Bumi Mulawarman, lantaran banyak aset yang belum bersertifikat hingga terdata.

“Banyak yang belum terdata, banyak yang belum bersertifikat,” jelasnya.

Baca Juga :  Waduh!!! Di Samarinda Ada Pematangan Lahan Belum Kantongi Izin Lingkungan, Komisi III Angkat Bicara

Sementara itu, Muhammad Sabani, Sekretaris Provinsi Kaltim, membenarkan masih banyak aset Pemprov Kaltim yang belum terdata dan tersertifikat.

Dirinya menjelaskan dari inventarisir yang dilakukan oleh BPKAD Kaltim, per 21 November 2019, Kaltim memiliki aset senilai Rp32 triliun.

“Terhadap  aset dengan senilai Rp32,019 triliun tersebut terdiri dari tanah, gedung, lahan dan peralatan mesin serta jalan dan irigasi,” ungkap Sabani.

Untuk aset tanah, Pemprov Kaltim memiliki 570 bidang tanah. Dari jumlah tersebut, 242 bidang tahan, senilai Rp1,18 triliun, telah bersertifikat. Sementara sisanya tidak.

Baca Juga :  Oppo F15 Diluncurkan Bulan ini, Pertama Kali di India

“Sisanya 348 bidang tanah senilai Rp5,12  triliun belum bersertifikat,” tegasnya.

Perhitungan nilai aset itu setelah dilakukan appraisal di tahun 2019, namun tidak dilakukan update nilai aset setiap tahun.

Pemprov beralasan tidak adanya update itu sesuai ketentuan. Update nilai baru dilakukan bila pihak pemerintah daerah akan melakukan pemanfaatan aset tersebut.

“karena ketentuannya demikian kecuali ketika dilakukan pemanfaatan terhadap aset,” pungkasnya.

Pemprov Kaltim diketahui telah membangun MoU dengan Kejati Kaltim, untuk penyelamatan aset. Pihaknya saat ini berupaya melakukan sertifikasi terhadap seluruh aset. (*)

Share :

Berita Terkait

Politik

Andi Harun Kerap Sampaikan Program Disertai dengan Candaan dalam Kunjungannya ke Masyarakat

Politik

Hasil Hitung Cepat Paslon Andi Harun-Rusmadi Menang, Tim Pendukung Paslon 03 Ucapkan Selamat

Ragam

Soal Indeks Inovasi Kaltim Rendah, Pemprov Lakukan Klarifikasi, Begini Katanya

Ragam

Hingga Sabtu (2/5/2020) Ada 17 Kematian PDP di Kaltim, Ini Rinciannya

Ragam

Gelombang Penularan Virus Sudah Berakhir, Rilis Dinkes Samarinda Puncak Covid-19 Terjadi di September-Oktober 2020

Ragam

Lakukan Isolasi di RSUD AWS, Andi M. Ishak Sampaikan Terima Kasih Untuk Doa yang Mengalir ke Dirinya dan Istri

Ragam

Selamatkan Aset, Andi Harun Minta Lahan Eks Lokasisasi Bayur Diinventarisir Jadi Aset Pemerintah

Ragam

Dugaan Penyelewengan Bankeu 2020 Mengalir ke Sejumlah Daerah di Kaltim, Mahasiswa Minta Kejati Selidiki