Home / Ragam

Sabtu, 20 November 2021 - 14:15 WIB

Fasilitas Kantor Akan Dikenakan Pajak, Ini Penjelasan Sri Mulyani 

Menteri Keuangan, Sri Mulyani /bisnis.com

Menteri Keuangan, Sri Mulyani /bisnis.com

Kaltimminutes.co – Pemerintah akan menarik pajak terhadap penghasilan natura alias fasilitas yang diterima pekerja di kantor. Hal ini diberlakukan seiring diubahnya aturan soal penghasilan natura. Semula, penghasilan jenis ini tidak dikenai pajak lantaran tidak dihitung sebagai pendapatan.

Barang pemberian kantor bakal menjadi objek pajak baru. Hal itu diatur di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP. Dalam UU tersebut diatur bahwa natura atau kenikmatan yang diterima oleh karyawan akan dikenakan pajak.

Menteri Keuangan Sri Mulyani buka suara mengenai pemberlakuan pajak natura atau pajak yang selama ini dibebaskan atau dikecualikan dari pemasukan, akan dihitung sebagai penghasilan.

Sri Mulyani menegaskan, bukan berarti semua fasilitas kantor akan dikenakan pajak dengan aturan ini. Sebab, akan diatur batasan nilai barang natura yang dikenakan pajak.

Baca Juga :  Ibu Tiga Anak di Samarinda Tertangkap Curi Kosmetik Senilai Ratusan Juta, Ini Kronologinya

Fasilitas kantor yang dimaksud dapat berupa laptop, ponsel, hingga makan dan minum yang tidak akan menjadi objek Pajak Penghasilan (PPh) bagi karyawan.

“Jadi kita akan memberikan suatu threshold tertentu,” ujarnya dalam acara Kick Off UU HPP, dikutip Sabtu (20/11/2021).

Menurut Sri Mulyani, pengenaan pajak atas natura atau fasilitas kantor yang diberikan perusahaan baru akan dikenakan bagi pimpinan perusahaan, salah satunya Chief Executive Officer (CEO).

Sebab, kata Sri Mulyani, biasanya para petinggi perusahaan akan mendapat fringe benefit atau sejumlah manfaat yang jauh lebih besar dibandingkan karyawan lainnya.

Sri Mulyani mengatakan kebijakan ini diambil untuk menciptakan keadilan dan selayaknya dikenakan pajak. Dalam paparannya, pajak natura bagi karyawan dapat dibiayai oleh pemberi kerja atau perusahaannya.

Baca Juga :  Seperti Film, Polisi dan Dua Remaja Kejar-kejaran di Jalan

Artinya, sejumlah fasilitas kantor yang diberikan kepada karyawan tidak akan dikenakan pajak penghasilan dan tidak termasuk ke dalam pengenaan pajak atas natura.

Pajak atas natura mulai diberlakukan usai Kementerian Keuangan bersama Komisi XI DPR RI mengundangkan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Tidak hanya natura, aturan ini juga memuat objek pajak baru seperti pajak karbon dan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau yang biasa disebut dengan Tax Amnesty Jilid II. (*)

Artikel ini telah tayang di cnbcindonesia.com dengan judul “Sri Mulyani Blak-blakan Soal Fasilitas Kantor akan Kena Pajak”. https://www.cnbcindonesia.com/news/20211120085417-4-293032/sri-mulyani-blak-blakan-soal-fasilitas-kantor-akan-kena-pajak.

Share :

Berita Terkait

Ragam

Tim Seleksi Sekprov Kaltim Dibentuk dengan Masa Kerja di Bawah 6 Bulan, Syafruddin: Tidak Ideal

Ragam

Jembatan Mahakam Ditabrak Lagi, Isran Noor Sebut Kalau Terbukti Lalai Akan Disanksi

Ragam

3 Bapaslon di Kaltim Buat Kerumunan Saat Mendaftar, Isran Noor: Saya Tak Ada Kewenangan Beri Sanksi

Ragam

PPKM Level 4 Diperpanjang hingga 6 September, Namun Pemprov Perkenankan Beberapa Pelonggaran Dibanding Pembatasan Sebelumnya

Ragam

Update Nasional Kasus Covid-19 Per Minggu (20/4): Ada Penambahan 4 Kasus Positif di Kaltim, Total 63 Kasus

Ragam

Update Covid-19 Kaltim 11 Juni 2020: Pasien Positif Tambah 3 Kasus, dari Kubar dan Balikpapan

Ragam

Waspada!! Jambret Kembali Beraksi di Balikpapan, 2 Pelaku Berhasil Diamankan

Ragam

Resmikan Bantuan Rehabilitasi Rumah Tak Layak Huni di Balikpapan, Isran Noor Bilang Begini