Home / Ragam

Kamis, 24 Februari 2022 - 13:17 WIB

Gugatan Gatot Nurmantyo Terkait Presidential Threshold Ditolak MK, Ini Alasannya

Gedung MK /HO

Gedung MK /HO

Kaltimminutes.co – Gugatan mantan Panglima TNI, Gatot Nurmantyo terkait presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Sebagaimana diketahui ambang batas pencalonan presiden termuat dalam Undang-Undang Pemilu.
MK menolak gugatan bernomor 70/PUU-XIX/2021 yang diajukan Gatot.

“Amar putusan mengadili, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima,” kata ketua majelis hakim, Anwar Usman membacakan amar putusannya, Kamis (24/2).

Dalam putusannya, Anwar mengatakan gugatan yang diajukan para pemohon tidak beralasan menurut hukum karena Gatot selaku pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonannya.

Baca Juga :  Selamat!! Wali Kota Samarinda Raih Penghargaan WTP ke-7 dari BPK

Lebih lanjut ia mengatakan, sesuai undang-undang yang berlaku tidak memungkinkan mengabulkan gugatan atas Pasal 222 Undang-Undang Pemilu.

“Pokok permohnan pemohon tidak dipertimbangkan ,” kata Anwar.

Anwar menyebut dukungan sesungguhnya terhadap calon presiden dan wakil presiden ditentukan saat Pemilu.

Sementara, syarat bahwa dukungan partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional merupakan dukungan awal.

Selain Gatot, permohonan uji materil itu diajukan oleh anggota DPD RI, Fahira Idris, Edwin Pratama Putra, dan Tamsil Linrung denga nomor perkara 6/PUU-XX/2022, dan Ferry Joko Yuliantono dengan nomor perkara 66/PUU-XIX/2021.

Baca Juga :  Kata Mahfud MD Soal Keturunan PKI Boleh Masuk TNI: MK Sudah Lebih Dulu

Kemudian Ikhwan Mansyur Situmeang dengan nomor 7/PUU-XX/2022 dan Bustami Zainudin dan Fachrul Razi dengan nomor perkara 68/PUU-XIX/2021.

Gugatan yang diajukan tersebut masih menunggu putusan dari MK.

Gatot menggugat Pasal 222 UU Pemilu. Didampingi kuasa hukumnya, Refly Harun, Gatot meminta agar MK menyatakan pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan mengikat.

(*)

Share :

Berita Terkait

Ragam

Hadiri Vaksinasi Booster Calon Jamaah Haji, Wali Kota Balikpapan Sampaikan Hal Ini

Ragam

Kasus dengan Luhut Binsar Pandjaitan, Fatia Maulidiyanti Tegaskan Siap ke Meja Hijau

Ragam

BPOKK DPP Partai Demokrat Kaltim Sebut Calon Ketua DPD Harus Miliki Komitmen Politik

Ragam

Dorong Pengadaan Mandiri Vaksin Untuk Kaltim, Muhammad Samsun: APBD Kita Kuat Kok

Ragam

Kota Balikpapan Masuk PPKM Level 1, Akankah Kuota Siswa PTM Ditambah? Ini Jawaban Kadisdik

Ragam

Kamis Pagi, Data Penghitungan Suara KPU Samarinda Telah Masuk 55 Persen, Andi Harun-Rusmadi Unggul Tipis

Ragam

UNU Kaltim Dukung Pemindahan IKN, Berharap Masyarakat Mendapatkan Banyak Manfaat Positif

Ragam

Kabar Baik!! Dua Pasien Covid-19 di Samarinda dan Balikpapan Dinyatakan Sembuh, Kasus Sembuh Bertambah Jadi 8 Orang