Home / Ragam

Selasa, 24 Agustus 2021 - 13:36 WIB

Habiskan Dana Rp34 Miliar, Pembangunan Rumah Dinas Bupati PPU Kaltim Menuai Sorotan

Abdul Gafur Mas'ud/kaltimtoday.co

Abdul Gafur Mas'ud/kaltimtoday.co

Kaltimminutes.co – Berita Nasional yang dikutip Kaltimminutes.co tentang pembangunan rumah dinas PPU menuai sorotan.

Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur menghabiskan anggaran lebih-kurang Rp34 miliar dalam membangun proyek pembangunan rumah jabatan.

Pembangunan rumah dinas Bupati tersebut menuai sorotan.

Dihimpun detikcom, Selasa (24/8/2021), pembangunan rumah jabatan Bupati PPU itu berada di jalan pesisir pantai Kelurahan Sungai Paret, Kecamatan Penajam.

Bangunan fisik rumah sudah rampung 100 persen namun masih ada pembangunan fasilitas penunjang lainnya.

Berikut fakta-fakta yang dihimpun detikcom soal pembangunan rumah dinas Bupati PPU:

1. Fasilitas ‘Dermaga’

Informasi mengenai proyek pembangunan rumah jabatan Bupati PPU ini sebelumnya dilansir dari Antara, Senin (23/8). Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Penajam Paser Utara Edi Hasmoro menjelaskan, pembangunan rumah itu masih membutuhkan tambahan anggaran.

Tambahan anggaran dibutuhkan untuk beberapa pengerjaan lanjutan seperti pagar hingga ‘dermaga’.

“Beberapa jenis pengerjaan lanjutan rumah kepala daerah itu, seperti pagar, ornamen, taman (landscape), dermaga, serta pengerjaan interior rumah,” ujarnya.

Namun, proyek pembangunan rumah jabatan Bupati Penajam Paser Utara tersebut mengalami perubahan kontrak dalam perjanjian (addendum) kontrak.

Anggaran sejumlah pengerjaan lanjutan rumah jabatan kepala daerah, menurut Edi Hasmoro, dialihkan untuk pemasangan jaringan listrik sepanjang 2 kilometer.

“Pemasangan jaringan listrik didahulukan karena kebutuhan listrik di rumah jabatan bupati sangat mendesak,” ucapnya.

Pemasangan instalasi listrik rumah jabatan kepala daerah itu dibutuhkan anggaran sekitar Rp 1,9 miliar.

Pengadaan listrik, kata dia, sebagai kebutuhan mendesak karena instalasi listrik diperlukan untuk kebutuhan rumah jabatan Bupati Penajam Paser Utara. Untuk proses pembangunan, meliputi pagar, ornamen, taman, dan dermaga dilakukan bersamaan dengan pengerjaan interior rumah jabatan kepala daerah.

2. Target Selesai Tahun Ini

Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas’ud (AGM) menargetkan pembangunan rumah dinas itu dan fasilitas penunjang lainnya rampung 100 persen di tahun ini.

“Kalau saya sih harus rampung tahun ini, saya mewajibkan rampung tahun ini,” kata Gafur saat dihubungi, Senin (23/8).

Gafur menjelaskan, selama ini pimpinan daerah di PPU belum mempunyai rumah dinas. Gafur lantas membandingkannya dengan daerah-daerah lain.

“Kabupaten Penajam Paser Utara itu tidak punya rumah dinas, beda dengan kabupaten lain. Kabupaten lain itu punya semua, kabupaten Kubar, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Balikpapan. Kalau Balikpapan oke lah ya karena kota tua, Samarinda kota tua tapi yang baru-baru itu sudah punya rumah dinas semua. Kabupaten Penajam Paser Utara itu sudah 20 tahun nggak punya rumah dinas, jadi kita membuat rumah dinas,” ujar dia.

3. Rumdin Bupati Sudah Lama Direncanakan

Menurut Gafur, pembangunan rumah dinas bupati sebenarnya sudah lama direncanakan dan dianggarkan. Namun hal itu tidak terealisasi sampai kemudian mulai dibangun pada 2020.

“Karena pejabat yang lalu nggak tahu kenapa saya, belum dibuat-buat. Padahal anggarannya sudah tembus Rp 3 triliun, Rp 2,8 triliun tapi kabupaten kita nggak pernah. Saya inginkan untuk martabat kita sendiri kabupaten kita harus punya rumah dinas,” kata Gafur.

4. Pejabat di PPU Ngontrak

Gafur juga mengungkap pembangunan rumah dinas saat ini baru untuk bupati saja. Sedangkan pejabat forkopimda yang lain mulai dari Wakil Bupati hingga Ketua DPRD belum mempunyai rumah dinas.

Baca Juga :  Siap-siap!! Tarif Tol Balsam Berlaku Pertengahan Juni 2020, Ini Rincian Tarifnya

“Wakil bupati karena tidak ada rumah dinasnya akhirnya rumahnya yang dikontrak. Kalau saya ka, rumah saya nggak mau dikontrak. Jadi saya pakai yang sementara ini memakai gedung rumah PKK, itu yang saya jadikan rumah dinas saat ini,” ujar Gafur.

Atas hal itu, Gafur ingin segera merealisasi rumah dinas untuk bupati. Dia menegaskan rumah tersebut bukan rumah pribadi, melainkan untuk bupati yang sedang menjabat.

“Kalau saya begitu saya menjabat, saya tidak mau mengontrak rumah. Saya pakai gedung yang tidak terpakai, rumahnya rumah PKK. Itulah yang saya jadikan rumah dinas, sudah hampir 3 tahun. Di tahun 2020 saya minta supaya ada rumah dinasnya Bupati Penajam Paser Utara. Kan itu bukan rumah pribadi itu, rumahnya bupati siapa pun bupatinya akan tinggal di situ, ada rumah dinasnya. Makanya saya ingin merealisasikan rumah dinas tersebut karena itu bukan rumah pribadi,” ujar Gafur.

5. Alasan Rumah Dinas Dilengkapi ‘Dermaga’

Gafur menjelaskan alasan pembangunan rumah dinas bakal dilengkapi dengan ‘dermaga’ atau tempat sandar speedboat. Gafur mengatakan ‘dermaga’ itu untuk memudahkan transportasi ke daerah lain.

“Kalau dermaga itu, kebetulan… Bukan dermaga sebenarnya, tempat sandar speedboat kecil itu loh. Tempat penumpang, jadi ada tangganya turun karena rumahnya ada di pinggir pantai,” kata Gafur.

“Nah karena kita itu kalau dari Balikpapan ke Penajam harus lewat laut yang lebih cepat maka kita bikin parkiran speed-nya di situ,” sambung Gafur.

Gafur menegaskan, tempat sandar kecil yang bakal dibangun bukan seperti pelabuhan. Selain itu, sambung Gafur, penentuan rumdin bupati di pinggir pantai sudah direncanakan pada periode bupati sebelumnya.

“Jadi untuk mempercepat, mempermudah transportasi. Kita buat aja, karena di pinggir laut. Bukan ada dermaga, pelabuhan gitu, nggak. Cuma tempat naiknya, kalau kita naik kapal ke rumah itu loh,” ujar Gafur.

6. Total Luas Lahan 2 Hektare

Gafur menjelaskan, realisasi fisik bangunan rumdin Bupati itu sudah mencapai 100 persen. Namun masih ada biaya yang perlu dibayarkan.

“Progres pembayaran sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp 21 M. Sisa utang belum dibayarkan pemkab sebesar Rp 13 M,” ujar Gafur.

“Pekerjaan terdiri dari tiang pancang sheet pile, timbunan, geotekstik, bangunan utama, jalan lingkungan, tempat parkir, jaringan listrik,” sambung Gafur.

Meskipun bangunan fisik sudah 100 persen, Gafur menjelaskan, masih ada pembangunan fasilitas penunjangnya. Salah satu di antaranya dermaga.

“Yang belum dikerjakan untuk lanjutan terdiri dari interior rujab, pelabuhan jetty, lanscab, lanjutan pagar,” ujar Gafur.

7. Tanggapan Kemendagri

Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian, mengatakan anggaran belanja rumah dinas kepala daerah memang diamanatkan dalam undang-undang.

“Untuk rumah jabatan itu memang diamanatkan dalam PP 109 tahun 2000 di pasal 6 bahwa kepala daerah itu diberikan masing-masing satu rumah jabatan beserta perlengkapan dan pemeliharaannya, namun juga kita harus memperhatikan dasar-dasar dalam keuangan negara,” kata Ardian, kepada wartawan, Senin (23/8).

Baca Juga :  Video Lelaki Mainkan Alat Kelamin saat Mengendarai Motor Viral di Jagat Maya Samarinda, Berikut Videonya

Meski begitu, penggunaan belanda daerah harus digunakan dengan menyesuaikan kondisi yang ada. Terutama di masa pandemi ini.

“Dalam pasal 3 UU 17 tahun 2003 tentang keuangan negara itu disebutkan bahwa keuangan negara itu harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan undang-undangan, harus efisien, harus ekonomis, harus transparan, bertanggung jawab dan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan,” ujar Ardian.

Dia meminta kepala daerah mengesampingkan kepentingan lain selain untuk penanganan COVID. Menurutnya pembangunan rumah dinas di tunda terlebih dahulu.

“Tentunya di tengah pandemi COVID, rasa patut dan adil itu harus benar-benar menjadi perhatian pemerintah daerah, saya kurang paham kondisi faktual yang ada di Penajem Paser Utara serta urgensi dari pembangunan rumah bupati tersebut. Kalau memang di tengah pandemi ini penganggaran Penajam Paser Utara terbatas, sebaiknya pembangunan rumah dinas itu ditunda terlebih dahulu. Solusinya tentu dengan menyewakan rumah dinas bagi kepala daerah atau wakil kepala daerah,” ujar Ardian.

8. Sorotan dari DPR

Sorotan pertama datang dari Ketua DPP Golkar, Zulfikar Arse Sadikin. Anggota Komisi II DPR RI ini menyoroti etika pembangunan rumah dinas Bupati PPU yang dilakukan saat pandemi Corona.

“Terkait dengan jumlah biaya yang dianggarkan, harus dilihat secara teknis dan fungsi. Namun demikian di tengah kondisi kita saat ini, pertimbangan etis juga sangat ditekankan,” ujar Zulfikar.

PKB juga angkat bicara. PKB mengingatkan adanya rawan rekayasa anggaran untuk balik modal politik.

“Saya melihat kecenderungan kepala daerah menciptakan proyek-proyek besar melalui APBD untuk mendapatkan keuntungan finansial dengan mengatur perusahaan pelaksana, rentan terjadi di banyak daerah. Faktor pemicunya, menurut saya, adalah sistem politik elektoral yang berkonsekuensi mahalnya biaya politik yang harus dikeluarkan seorang kandidat. Akibatnya, kekuasaan yang dihasilkan dari mekanisme elektoral yang mahal, tentu rawan terhadap rekayasa anggaran untuk pengembalian modal politik,” kata Sekretaris Gerakan Sosial dan Kebencanaan DPP PKB Luqman Hakim kepada wartawan, Senin (23/8).

Pembelaan datang dari Partai Demokrat. Untuk diketahui, Abdul Gafur Mas’ud merupakan ketua DPC Partai Demokrat Kota Balikpapan.

“Pengadaan dan pembangunan rumah dinas bupati sebagai fasilitas pendukung kelancaran tugas adalah fasilitas yang bersifat standar adanya, termasuk untuk PPU,” kata Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, kepada wartawan, Senin (23/8).

Kamhar menyesalkan pemerintahan PPU periode sebelumnya tidak menyiapkan rumah dinas.

“Sangat disayangkan masa pemerintahan periode-periode terdahulu belum menyiapkan, padahal umumnya daerah-daerah yang seusia PPU atau bahkan lebih muda telah memiliki fasilitas rumah dinas bupati dan wakil bupati. Padahal PPU terbilang sebagai salah satu kabupaten dengan besaran APBD yang cukup tinggi,” kata Kamhar. (*)

Artikel ini telah tayang di detik.com dengan judul ‘8 Fakta Rumah Dinas Bupati PPU Miliaran Rupiah Dilengkapi ‘Dermaga’ https://news.detik.com/berita/d-5693768/8-fakta-rumah-dinas-bupati-ppu-miliaran-rupiah-dilengkapi-dermaga/3

Share :

Berita Terkait

Ragam

Ketika Imbauan MUI Tak Berefek, Warga Masih Gelar Salat Idulfitri Berjamaah di Tengah Pandemi
Ilustrasi Kaltim senyap

Ragam

Keluh Kesah Warganet Soal Lockdown 2 Hari, Ada Sebut Soal Salah Pilih

E-Sports

Mantap Wal!!, Final PMPL Indonesia Seasion 1 Ditonton Lebih Dari 150 Ribu Penonton di Live Straming

Ragam

Realisasi Vaksinasi Masih Rendah, Isran Noor Kejar Janji Presiden Tambah Vaksin di Kaltim

Ragam

PPKM Diperpanjang, Polresta Samarinda Masih Berlakukan Pola Pengetatan yang Sama

Ragam

Tiap Paslon Berjanji Siap Menang Siap Kalah, Kapolres Minta Janji Dipegang

Ragam

Isran Noor Tegaskan Patuhi Protokol Kesehatan di HUT Balikpapan

Ragam

Syaharie Jaang, Walkot Samarinda Positif Covid-19, Suhu Tubuh Sempat 37 Derajat