Home / Ragam

Selasa, 19 Januari 2021 - 17:44 WIB

Hasil LHK BPK Kaltim, Soroti Pihak Penerima Gaji dari PI 10 Persen, Padahal Tak Terlibat Langsung di Pengelolaan

Sambutan Dadek Nademar, Kepala BPK Kaltim saat memberikan sambutan dalam penyerahan laporan pemeriksaan keuangan pengelolaan PI 10 persen Blok Mahakam

Sambutan Dadek Nademar, Kepala BPK Kaltim saat memberikan sambutan dalam penyerahan laporan pemeriksaan keuangan pengelolaan PI 10 persen Blok Mahakam

Kaltimminutes, Samarinda – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kaltim, menggelar penyampaian hasil pemeriksaan keuangan atas pendapatan participating interest 10 persen atahun 2018-2020, kepada Pemprov Kaltim, Pemkab Kukar, dan DPRD Kaltim.

Penyampaian hasil pemeriksaan yang digelar di Kantor BPK Kaltim, Senin (18/1/2021) ini, guna memaparkan hasil temuan dari BPK terkait pengelokaan PI 10 persen.

Isran Noor, Gubernur Kaltim, menyampaikan dari 2018 hingga 2021 ini, Kaltim telah menerima Rp 280 miliar. Dana tersebut langsung menjadi pendapatan daerah Kaltim.

“Sudah dapat, sekitar Rp 280 miliar. Masuk menjadi pendapatan daerah, penggunaannya tertuang di APBD Kaltim,” kata Isran, ditemui di Kantor BPK Kaltim.

Isran menegaskan dirinya belum mengetahui berapa total yang diterima Kaltim dan Pemkab Kukar, dari hasil penerimaan PI 10 persen Blok Mahakam tersebut.

Pasalnya, dana penerimaan itu juga dikelola perusahaan PT Migas Mandiri Pratama Kutai Mahakam (MMPKM), selanjutnya diserahkan ke perusahaan daerah PT MMP Kaltim, sebagai induk perusda.

“Sisanya masih ada, aku belum tahu juga berapa sisanya. Ada di perusda otoritasnya kan ada di mereka juga. Dikelola oleh mereka,” sambungnya.

Baca Juga :  Supermarket di Jakarta Heboh, Dua Warga Belanja Menggunakan APD

Ditanya soal temuan dan rekomendasi BPK, Isran mengaku belum membaca detail laporan hasil pemeriksaan BPK. Nantinya, pihak pemprov akan mempelajari terlebih dahulu laporan tersebut dan rekomendasi yang dijalankan.

“Saya belum baca detail apa masukan dari BPK perwakilan Kaltim. Nanti dipelajari dulu bersama staf, hasil pemeriksaannya apa, rekomendasinya apa,” tegasnya.

Sementara itu, Dadek Nandemar, Kepala BPK Kaltim mengungkap pemeriksaan yang dilakukan termasuk kategori pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Beberapa dugaan temuan yang pihaknya sampaikan dalam laporan pemeriksaan. Nadek menegaskan beberapa temuan pihaknya berkaitan dengan akuntabel dan transparansi pengelolaan.

“Kami mendorong agar pengelolaan PI 10 persen, agar lebih transparan dan akuntabel,” ungkap Nadek.

Selain itu, BPK Kaltim juga mendorong adanya SOP pengelolaan penghasilan dari PI. Pasalnya, BPK menduga ada pihak-pihak yang tidak terlibat dalam pengelolaan PI, namun menerima gaji dari pendapatan tersebut.

“PI sebagian membayar gaji di perusda, selama dia bekerja boleh ya. Tapi kami mendorong ada SOP perusahaan, jangan sampai yang tidak bekerja juga mendapat gaji yang bersumber dari PI 10 persen,” jelasnya.

Baca Juga :  Padahal Lagi Physical Distancing, 5000 Massa Geruduk Mapolrestabes Surabaya, Ada Apa?

Diketahui, dari tahun 2018 hingga 2021 ini, Kaltim telah menerima rupiah dari pengelolaan PI 10 persen Blok Mahakam, sekitar kurang lebih Rp 500 miliar.

Sebagian telah diterima Pemprov Kaltim, sebagian masih dikelola Perusda MMP Kaltim. Dana tersebut digunakan untuk gaji, dan operasional MMP Kaltim.

“Itu jadi catatan, tapi dasarnya ada mereka. Secara aturan RUP sebagian dimasukan ke pemprov sebagai deviden, sebagian lagi masih di perusahaan,” tegasnnya.

Terkait praktik pendapatan PI diuntukan sebagai gaji, boleh dilakukan. Selama ada SOP yang menjadi dasar menaungi kebijakan tersebut.

Menurutnya, bagi pegawai yang bekerja langsung menghasilkan pendapatan dari PI, dapat diberikan apresiasi dan prestasi

“Masih ada yang kerja indikasinya. Mana yang kerja mana yang tidak dibuatkan dulu SOPnya. Saya susah juga nilainya, ada SOPnya dulu. Kalau gak ada aturannya kami gak bisa menyalahkan juga kan,” pungkasnya. (*)

Share :

Berita Terkait

Ragam

Kajati Kaltim Lakukan Penyidikan Terhadap LPJ Dana Desa yang Diduga Bermasalah di 4 Desa Kutim

Ragam

Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa Tolak Pengesahan UU Cipta Kerja Ricuh di Balikpapan

Ragam

78 Lab Sudah Dipersiapkan, Jokowi Minta Gugus Tugas Covid-19 Perluas Jangkauan Tes PCR

Ragam

[BREAKING NEWS] Meroket!! Kasus Positif Covid-19 di Berau Bertambah 11 Kasus, 10 Kasus dari Klaster Gowa, 1 Kasus Penularan Lokal

Ragam

Malaysia Lockdown, Pemerintah Beri Akses Internet Gratis ke Seluruh Warga

Ragam

DPRD Bontang Ingatkan Warga Waspada Penyebaran Virus Corona

Ragam

Tenaga Medis Lakukan Uji Swab, 5 Layanan RS Sayang Ibu Balikpapan Ditutup Sementara

Ragam

Wali Kota Andi Harun Kunjungi Lokasi Banjir di Samarinda Seberang, Beri Bantuan hingga Menguatkan