Home / Ragam

Selasa, 22 Juni 2021 - 01:03 WIB

Himpunan Dayak Kaltim Sebut Upaya Melengserkan Makmur HAPK dari Ketua DPRD Merupakan Tindakan Zalim

Kelompok Organisasi Masyarakat yang tergabung dalam Gerakan

Kelompok Organisasi Masyarakat yang tergabung dalam Gerakan "SORAK" Bersatu, Senin (21/6/2021).

Kaltimminutes.co, Samarinda – Gabungan Organisasi Masyarakat (Ormas) Kalimantan Timur nyatakan dukungan moral kepada Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK yang terancam lengser dari kursi pimpinan DPRD Kaltim.

Ketua Umum Perhimpunan Dayak Kalimantan Timur (PDKT) Kota Samarinda Rudi Sulistyo mengatakan, upaya melengserkan Makmur HAPK dari kursi pimpinan DPRD Kaltim merupakan tindakan zalim.

“Ada berita-berita yang mengguncang Kaltim. Tahu-tahu dapat surat seolah-olah ada yang bersalah. Beliau orang baik mau dizalimi. Beliau (Makmur HAPK) bukan saja milik Berau tapi milik Kaltim juga,” ujarnya kepada awak media saat menggelar konferensi pers di angkringan Sudut Pandang, Jalan Dr. Soetomo, Senin (21/6/2021) malam.

Rudi menambahkan, jasa seorang Makmur HAPK dalam mempertahankan Kabupaten Berau tetap menjadi bagian dari Kaltim juga patut dihargai dan tidak sepantasnya dilengserkan dari jabatan Ketua DPRD yang secara tidak langsung adalah pimpinan wakil rakyat Kaltim.

Baca Juga :  Desakan Pergantian Ketua DPRD Masuk Jadwal Banmus, Makmur Respon Santai, Ini Katanya

“Beliau juga sudah berjasa mempertahankan Berau tetap berada sebagai bagian dari Kalimantan Timur,” tegasnya.

Sementara itu, dari kaca mata politik Helmi Djamanie, Ketua Umum Pengurus Besar GEPAK menilai keinginan mengganti posisi Ketua DPRD Kaltim  merupakan hasrat politik akan kekuasaan.

Lanjutnya, bahwa Kaltim yang telah ditunjuk sebagai Ibu Kota Negara (IKN) dan Samarinda sebagai penyokong harus dijaga kondusifitasnya.

“Jangan sampai karna hal ini kondusifitasnya terganggu, oleh segelintir orang yang nafsu akan kekuasaan, maka ini adalah gerakan moral yang kami berikan kepada Makmur HAPK sebagai tokoh senior dalam partai,” bebernya.

Ia menyampaikan, melalui surat yang diberikan oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar, Erlangga Hartato terkait pergantian antar waktu Ketua DPRD Kaltim merupakan permasalahan yang harus diputuskan melalui unsur pimpinan DPRD.

Baca Juga :  Jokowi Bangun Kawasan Industri Hijau di Tanah Boy Thohir, Kakak Eric Thohir

“Kenapa harus Ketua DPRD yang diganti, menurut UU No.17 tahun 2014 itu menyatakan bahwa pimpinan DPRD Kota, Kabupaten, Provinsi, RI merupakan kolektif kolegial artinya jika ada surat seperti itu dan pimpinan tersebut tidak mentanda tangani maka tidak bisa digantikan,” tegasnya.

Tambahnya, Dalam hal ini dari seluruh himpunan ormas kaltim memberikan dukungan moral serta membentuk perkumpulan Solidaritas Rakyat Kaltim (SORAK) Bersatu.

“Ini sebagai bentuk dukungan kami dalam menjaga kondusifitas di masyarakat Kaltim. Kami akan minta bertemu dengan unsur pimpinan DPRD Kaltim,” pungkasnya. (*)

Share :

Berita Terkait

Ragam

Memasuki Masa Pensiun, Nama Calon Pengganti Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto Jadi Perbincangan

Ragam

UN Kembali Ditiadakan, 11 Ribu Siswa SD dan SMP di Balikpapan Akan Dinyatakan Lulus

Ragam

Cegah Penyebaran Omicron, Ini 7 Langkah yang Disiapkan Pemerintah

Ragam

Penanganan Longsor di Samarinda Seberang, Dinas PUPR Kaltim Bangun Dinding Penahan Tanah yang Bakal Rampung Akhir Tahun 2021 

Ragam

Lockdown Kaltim Dilanjutkan Tiap Akhir Pekan, Yudha: Kami Berlakukan Terus Sampai Corona Turun

Ragam

Jalan Rusak Kerap Dikeluhkan Warga, AH: Pemerintah Seharusnya Prioritaskan Hasil Reses Terkait Infrastruktur

Ragam

KKSD Minta Jangan Terlalu Dalam Pelajari Agama, MUI: Fokus Tumpas Perusuh NKRI

Ragam

Kritik Wakil Ketua KPK, Mantan Penyidik: Kades Korupsi Tetap Dipidana