Home / Ragam

Rabu, 13 Mei 2020 - 17:50 WIB

Ini Jawaban Syaharie Jaang, Saat Dinilai Ada yang Diuntungkan di Pergeseran Anggaran Tangani Covid-19

Syaharie Jaang, Wali Kota Samarinda

Syaharie Jaang, Wali Kota Samarinda

Kaltimminutes.co, Samarinda – Selasa (12/5/2020) kemarin, Walikota Samarinda Syaharie Jaang merespon tudingan Siswadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda pada saat konferensi pers di ruang kerjanya.

Pemerintah Kota (Pemkot) dituding tertutup mengenai pergeseran ataupun penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalaman penanganan Covid-19 oleh Siswadi.

“Kami coba ketahui ini permainan siapa, di Pemkot dan siapa yang mengambil keuntungan dalam proyek kemanusiaan penanganan covid-19 ini,” ucapnya bertanya-bertanya.

“Hal ini dibuktikan, beberapa kali DPRD mengundang Pemkot, selalu tidak hadir dengan alasan corona-corona,” lanjut Siswadi.

Siswadi pun mengatakan bahwa Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkot Samarinda Beserta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapedda) Kota Samarinda tidak transparan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Baca Juga :  Dapat Jatah 2000 pcs, Kaltim Distribusikan APD ke Rumah Sakit Rujukan Covid-19

Terkait hal itu, Syaharie Jaang saat ditemui awak media, menyampaikan bahwa ia sangat menghormati apa yang dikatakan oleh pihak dewan. Namun, Jaang menyebutkan bukan berarti tidak menghargai pihak dewan.

“Saya menghormati semua pihak. Menghormati apa yang menjadi statment dari Ketua DPRD dan teman-teman dewan lainya, tapi bukan kami tidak menghargai dan tidak mengkomunikasikan. Nanti pak Sekda (Sekretaris Daerah Kota) yang menjelasi,” kata Syaharie Jaang saat ditemui awak media di Rumah Jabatan Walikota Samarinda, Rabu (13/5/2020).

Baca Juga :  [BREAKING NEWS] Ini Tanggapan Plt Kadinkes Kaltim Soal Informasi Penambahan 7 Kasus Positif Covid-19 di PPU Hari Ini

Jaang menambahkan saat disinggung soal pembangunan-pembangunan fisik pun yang lebih mengetahui mekanisme anggaran. Sebab, kata Jaang, dia adalah politisi maka tidak mau terlibat dalam hal untuk menghindari kemungkinan rawan kepentingan.

“Tanya sama Sekda karena mekanisme anggaran itu kan saya selama ini tidak mau mencampuri hal-hal yang teknis. Saya hanya kebijakan umum, apalagi saya orang politik tidak mau saya nanti ada kepentingan-kepentingan apa masuk di dalam program pemerintah. Jadi tanya ke Sekretaris daerah,” pungkasnya. (*)

Share :

Berita Terkait

Ragam

Minimalisir Terjadinya PSU Saat Hari Pencoblosan, Bawaslu Samarinda Gelar Sosialisasi Teknis Pemilihan Partai dan Timses

Politik

Rilis Survei JIP di 5 Daerah Pemilihan di Samarinda, Paslon Andi Harun-Rusmadi Unggul di Seluruh Dapil

Ragam

Deteksi Dini Penyebaran Covid-19, Seluruh Pegawai di Kantor Gubernur Kaltim Akan Diswab Massal

Ragam

6 Faskes Ini Sediakan Layanan Rapid Test Bagi Warga Balikpapan yang Hendak Keluar Daerah

Ragam

Pemasangan APK di Angkot, Bawaslu Samarinda Tunggu Langkah Penertiban Dari Dishub

Ragam

Belanja Tidak Terduga Kaltim Hanya Dianggarkan Rp 200 Miliar, Bagaimana Penanganan Covid-19, Ini Jawaban Gubernur

Ragam

Ratusan Warga Bergerombol di Taman Samarendah Tak Indahkan Physical Distancing, Plt Kadinkes Kaltim Beri Respon Ini

Ragam

Beredar Kabar, Kadis DPMPTSP Dapat Saham di Perusahaan Reklame yang Mengurus Izin, Akui Satu Titik Milik Anaknya