Home / Ragam

Kamis, 10 Juni 2021 - 22:09 WIB

Isran Terbitkan Pergub Ini, Dewan Buka Opsi Hak Interpelasi

Sutomo Jabir, anggota DPRD Kaltim/ IST

Sutomo Jabir, anggota DPRD Kaltim/ IST

Kaltimminutes.co, Samarinda – Per 24 Agustus 2020 tahun lalu, Gubernur Kaltim menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2020.

Isinya mengenai tata cara pemberian, penyaluran, dan pertanggung jawaban belanja bantuan keuangan pemerintah daerah.

Pergub inipun dinilai Komisi II DPRD Kaltim, mangganggu serapan pembangunan di daerah, pasalnya dengan terbitnya pergub ini usulan kegiatan minimal Rp2,5 miliar.

Hal itu diatur dalam pasal 5 ayat 4, berisi besaran bantuan keuangan minimal Rp2,5 miliar per paket kegiatan.

Sutomo Jabir, Anggota Komisi II DPRD Kaltim, menerangkan tidak hanya mengganggu program bankeu yang diusulakan kabupaten/kota. Pergub tersebut juga berpotensi menghambat program pokok pikiran anggota dewan kepada konstituennya.

“Pasti mengganggu karena usulan masyarakat tidak selamanya besar-besar sampai 2,5 miliar. Apalagi kalau dalam bentuk kelompok tani atau kelompok nelayan yang jumlahnya terbatas,” kata Sutomo Jabir, dihubungi Kamis (10/6/2021).

Baca Juga :  Pemkot Balikpapan Tiadakan Perayaan Tahun Baru 2021, THM Bakal Ditutup

Pergub 49/2020 dinilai mengganggu program yang telah ada saat di kabupaten/kota.

Daerah yang menerima bankeu kebingungan untuk menggabungkan program yang dianggaran kecil menjadi total Rp2,5 miliar. Akibatnya, sampai saat ini tidak semua program dijalankan yang bersumber dari bantuan keuangan.

“Kabupaten/kota penerima bankeu bingung program yang awalnya kecil-kecil harus digabung minimal Rp2,5 miliar sehingga belum ada yang dilaksanakan di semua kab/kota,” jelasnya.

Bukan tanpa langkah, Sutomo Jabir mengungkap pihaknya di Komisi II DPRD Kaltim telah beberapa kali berkoordinasi dengan pihak Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kaltim.

Namun pihak TAPD yang diketuai Sekprov Kaltim, tidak bisa memberikan solusi.

Tidak berhenti sampai di situ, Komisi II juga berkomunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Jawaban kementerian Kaltim satu-satunya provinsi yang melakukan pematokan bankeu.

Baca Juga :  Waspada Covid-19 Memuncak di Kaltim, Andi Ishak : Ingat virus ini belum berakhir

“Kami juga tidak mengerti apa dasar dan pertimbangan adanya pembatasan itu, bahkan kami juga sudah konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri, Kaltim satu-satunya provinsi yang melakukan pembatasan bankeu minimal Rp2,5 miliar,” paparnya.

Pihaknya berharap pimpinan di DPRD Kaltim mengundang Gubernur Kaltim, untuk rapat koordinasi terkait penerbitan pergub tersebut.

Bahkan, jika pelaksanaan Pergub 49/2020 itu ke depannya dinilai fatal dan berdampak luas kepada masyarakat, DPRD Kaltim bisa saja menggunakan hak interpelasi atau hak angket, yang sudah diatur dalam undang-undang.

“Kalau dinilai fatal dan efeknya berdampak luas ke masyarakat, kami bisa menggunakan hak interpelasi atau hak angket sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan,” pungkasnya.

Share :

Berita Terkait

Ragam

[WARTAMERTA] Pria Berjaket Ojol Ditemukan Kejang-kejang di Jalan Aminah Syukur, Ternyata Miliki Riwayat Ayan

Ragam

Jelang Hari Pencoblosan, AH: Pilwali Wajib Saling Memuliakan

Ragam

Jelang Perayaan Natal, Penjual Pernak Pernik Hiasan Sepi Pembeli, Karena Pandemi?

Ragam

Jalan PM Noor Kerap Makan Korban Jiwa, Andi Harun: Segera Ditindak Lanjuti

Ragam

Kebun Warga Diduga Rusak Akibat Dekat Area Tambang, Ini Respon Wakil Rakyat

Ragam

Pembangunan Perpustakaan Samarinda Sempat Jadi Polemik, Ini Tawaran Kreatif Andi Harun

Ragam

Diduga Miliki Penyakit Penyerta Hipertensi, 1 Pasien Covid-19 Klaster Kampung Baru Balikpapan Meninggal Dunia

Ragam

Kampung Tangguh, Senjata Baru Pemkot Samarinda Tanggal Corona