Home / Pariwara / Ragam

Senin, 10 Februari 2020 - 19:54 WIB

Jaga Kedaulatan Perairan, DPRD Kaltim Rancang Perda Zonasi Kelautan

Makmur HAPK, Ketua DPRD Kaltim

Makmur HAPK, Ketua DPRD Kaltim

Kaltimminutes.co, Samarinda – Draft rancangan peraturan daerah (raperda) zonasi kelautan atau wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sampai saat ini masih menjadi masalah di beberapa provinsi termasuk di Kaltim.

Perda zonasi kelautan dan pulau-pulau kecil dianggap beberapa pihak melegitimasi sekaligus melanggengkan perampasan ruang hidup masyarakat pesisir di Indonesia melalui sejumlah proyek pembangunan.

Diantaranya, reklamasi, pertambangan pasir dan migas, industri pariwisata berbasis utang, konservasi berbasis utang, perkebunan kelapa sawit, dan pembangan infrastruktur untuk pelabuhan serta industri maritim.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Provinsi Kaltim Makmur HAPK usai rapat Paripurna, Senin (10/2/2020) di gedung DPRD Kaltim Samarinda.

Baca Juga :  Menyedihkan, Viral Video Seorang Anak Menangis Lihat Ibunya Meninggal di Pelataran Toko

Makmur mengimbau agar pihak-pihak yang bertanggung jawab baik pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota tidak lagi saling melempar persoalan kewenangan.

“Terutama laut ini kan sangat luas, tentu harus betul-betul kita payungi dengan perda ini, baik pusat, provinsi dan kabupaten wajib bersama-sama menjaga potensi laut,” ujar Makmur.

Lanjutnya, potensi laut Kaltim begitu banyak meliputi wisata bawah laut, wisata bahari, dan hasil laut yang beragam serta berlimpah.

Selain itu, sebagai langkah evaluasi, Makmur berharap Raperda Kaltim dan Raperda Kota dapat saling bersinergi.

Baca Juga :  Tengah Penyusunan Anggaran, Banggar DPRD Kaltim Target APBD 2021 Rampung Akhir November

“Harapan saya ke depan kita bukan hanya bicara Raperda perda sistem zonasi kelautan semata, Raperda Kaltim dan Raperda Samarinda Kota juga perlu dibicarakan,” tuturnya.

Dkatakan Makmur, setelah menerima beberapa raperda yang masuk ke DPRD Kaltim, ternyata masih saja ditemukan raperda yang tidak dilengkapi dengan dokumen.

“Setelah kami evaluasi, ada Raperda yang masuk tanpa dilengkapi dokumen. Itu yang akan kami kembalikan. Kami sangat selektif sekali periode ini untuk menaati peraturan-peraturan daerah yang disampaikan pemerintah pusat,” ungkapnya. (rkm//)

Share :

Berita Terkait

Ragam

Waduh!! Ada 17 Kasus Penyebaran Lokal Covid-19 di Kaltim, Sebagian Besar Satu Keluarga

Ragam

Kronologi Penemuan Jenazah Wanita Hamil Ditemukan di Indekos Semarang

Ragam

Unjuk Rasa UU Omnibus Law Berpotensi Jadi Klaster, Dinkes Samarinda Belum Berencana Lakukan Rapid Test Massal

Ragam

Anggaran Proyek Fisik Dipotong Untuk Lawan Covid-19

Ragam

Dosen Kedokteran Unmul Sebut Cuaca Panas Bisa Bunuh Virus Corona

Ragam

4 Staf Bappeda Terkonfirmasi Positif, Aswin: Kantor Bappeda Kami Tutup Sementara

Ragam

Kasus Positif Covid-19 di Kaltim Bertambah 13 Kasus, dari Kukar (7), Kutim (3), Samarinda (1), PPU (1), dan Paser (1)

Ragam

Tim Seleksi Sekprov Kaltim Dibentuk Oktober atau November, Ketua DPRD Kaltim: Saya Belum Baca Aturannya