Home / Pariwara / Ragam

Senin, 10 Februari 2020 - 19:54 WIB

Jaga Kedaulatan Perairan, DPRD Kaltim Rancang Perda Zonasi Kelautan

Kaltimminutes.co, Samarinda – Draft rancangan peraturan daerah (raperda) zonasi kelautan atau wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sampai saat ini masih menjadi masalah di beberapa provinsi termasuk di Kaltim.

Perda zonasi kelautan dan pulau-pulau kecil dianggap beberapa pihak melegitimasi sekaligus melanggengkan perampasan ruang hidup masyarakat pesisir di Indonesia melalui sejumlah proyek pembangunan.

Diantaranya, reklamasi, pertambangan pasir dan migas, industri pariwisata berbasis utang, konservasi berbasis utang, perkebunan kelapa sawit, dan pembangan infrastruktur untuk pelabuhan serta industri maritim.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Provinsi Kaltim Makmur HAPK usai rapat Paripurna, Senin (10/2/2020) di gedung DPRD Kaltim Samarinda.

Baca Juga :  Peringatan Harlah ke-22 PKB, Garda Bangsa Gelar Dialog Publik dan Syukuran

Makmur mengimbau agar pihak-pihak yang bertanggung jawab baik pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota tidak lagi saling melempar persoalan kewenangan.

“Terutama laut ini kan sangat luas, tentu harus betul-betul kita payungi dengan perda ini, baik pusat, provinsi dan kabupaten wajib bersama-sama menjaga potensi laut,” ujar Makmur.

Lanjutnya, potensi laut Kaltim begitu banyak meliputi wisata bawah laut, wisata bahari, dan hasil laut yang beragam serta berlimpah.

Selain itu, sebagai langkah evaluasi, Makmur berharap Raperda Kaltim dan Raperda Kota dapat saling bersinergi.

Baca Juga :  Terkait Penataan Aset Daerah, Akademisi Unmul Sebut KPK Datangi Kantor DPD Golkar Kaltim Sudah Tepat 

“Harapan saya ke depan kita bukan hanya bicara Raperda perda sistem zonasi kelautan semata, Raperda Kaltim dan Raperda Samarinda Kota juga perlu dibicarakan,” tuturnya.

Dkatakan Makmur, setelah menerima beberapa raperda yang masuk ke DPRD Kaltim, ternyata masih saja ditemukan raperda yang tidak dilengkapi dengan dokumen.

“Setelah kami evaluasi, ada Raperda yang masuk tanpa dilengkapi dokumen. Itu yang akan kami kembalikan. Kami sangat selektif sekali periode ini untuk menaati peraturan-peraturan daerah yang disampaikan pemerintah pusat,” ungkapnya. (rkm//)

Share :

Berita Terkait

Ragam

Anggota DPRD Kaltim Dapat Tunjangan Hari Raya, Ini Besarannya

Ragam

RIB Lawan Covid-19 Serahkan Bantuan APD ke Petugas Medis di Bapelkes Samarinda

Ragam

Update Nasional Kasus Covid-19 Per Minggu (20/4): Ada Penambahan 4 Kasus Positif di Kaltim, Total 63 Kasus

Ragam

PCR di AWS Samarinda Tunggu Lolos Pemantauan Mutu Kemenkes RI, Agar Bisa Tes Sampel Swab se-Kaltim

Ragam

Kecelakaan Maut di Simpang Gunung Lipan, Mobil Vs Motor: 1 Tewas 2 Luka-luka

Ragam

Hadi Mulyadi Tak Gelar Open House, Halal Bihalal Diingatkan Tak Lebih 100 Orang

Ragam

Vaksinasi Selama Ramadan, Satgas Balikpapan Siapkan Jadwal Malam

Ragam

Ratusan Warga Bergerombol di Taman Samarendah Tak Indahkan Physical Distancing, Plt Kadinkes Kaltim Beri Respon Ini