Home / Ragam

Rabu, 19 Februari 2020 - 20:40 WIB

Jalan Tengah Jalur Gunung Manggah, Dishub Samarinda Akan Ajukan Revisi Perwali

Kaltimminutes.co, Samarinda – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda bakal usulkan revisi Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 40 Tahun 2011 ke Bagian Hukum Pemerintah Kota (Pemkot).

Hal itu dilakukan sebagai tindak lanjut atas kejadian kecelakaan yang terjadi di Jalan Gunung Manggah.

“Nanti revisi itu kami bawa ke Bagian Hukum Pemerintah Kota, nanti mereka yang selesaikan,” kata Ismansyah, saat dikonfirmasi pada Rabu (19/2/2020).

Selain itu, katanya, revisi itu juga sebagai upaya mencari solusi terkait surat PT Paula Jaya yang meminta kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda agar dapat mencabut larangan kendaraan mobil besar roda enam (6) ke atas melewati Jalan Gunung Manggah.

Terkait pencabutan larangan itu, Kepala Dishub Samarinda, Ismasnyah mengatakan pihaknya tak akan mencabut larangan itu melainkan memilih jalan revisi Perwali No. 40 Tahun 2011 dan akan mengatur jadwal yang tepat bagi aktivitas kendaraan-kendaraan perusahaan.

Baca Juga :  Lanjutan Aksi Penolakan Pengesahan UU Cipta Kerja, Anggota DPRD Kaltim Temui Pendemo, Desak Gubernur Hadir Saat Unjuk Rasa

“Bukan dicabut, selama ini sudah ada Perwali Nomor 40 Tahun 2011 itu, melarang kendaraan terutama mobil molen masuk ke kota, terkait dengan itu kami akan melakukan penambah ruas jalan yang tidak boleh dimasuki mobil perdimensi di atas 2,1,” kata Ismansyah.

“Menyikapi PT Paula Jaya, kami akan menerapkan oprasional angkutan itu berdurasi jam, misalnya dia tidak boleh lewat dari jam 8 sampai jam 10 tidak boleh, nanti jam 10 ke jam 12 boleh. Begitu anak-anak pulang sekolah dan aktivitas masyarakat sibuk kami stop dulu,” lanjutnya.

Mengenai revisi itu, pihak Dishub akan mengkaji bersama pihak hukum. Kata Ismansyah, bakal ada ruas-ruas jalan dalam kota yang tidak diperbolehkan dilewati kendaraan besar.

Baca Juga :  Sampaikan Lewat Medsos, Samsun Sebut Postingan Sisi Positif UU Cipta Kerja Atas Nama Pribadi, Bukan Sebagai Anggota Dewan

“Nanti kami kaji sama pihak hukum, kalau soal teknis kami yang buat itu. Bagaimana memberi kenyamanan agar kendaraan-kendaraan berat tidak masuk dalam ruas-ruas jalan dalam kota. Tapi untuk pengecualiannya kontainer itu mutlak (hanya boleh) malam,” ungkap Ismansyah.

Menurut Ismansyah revisi Perwali mengenai jadwal jam operasi kendaraan itu penting karena tidak bisa juga aktivitas perusahaan ditahan semuanya.

Ia katakan, jika demikian akan berdampak pada inflasi ekonomi.

“Kami gak mau juga menahan semua mobil, tapi nanti ekonomi rada tersendat-sendat, nanti inflasi, barang kurang, bahaya juga,” tuturnya.

Sementara ini, pihak Dishub masih melakukan survei-survei jalan sebelum membahas rapat secara intens dengan pihak hukum.

“Belum. Perlu survei ruas-ruas jalan mana yang memang mesti kami amankan dari kendaraan-kendaraan besar,” tutupnya. (rkm//)

Share :

Berita Terkait

Ragam

Dinkes Yakinkan Tak Ada Pasien Covid-19 di Balikpapan Tolak Melakukan Karantina Masa Penyembuhan

Ragam

Tak Ingin Ada Korban Lagi, BPJN Segera Tangani Jalan PM Noor Samarinda

Ragam

BKD Kaltim Batasi Layanan Kepegawaian Usai Didi Rusdiansyah Positif Covid-19, Seluruh Staf Isolasi Mandiri di Rumah

Ragam

Kabar Gembira!! Puluhan Petugas Medis Awalnya Reaktif Covid, Setelah Dites Ulang Hasilnya Negatif, Kemungkinan Reaktif Palsu

Ragam

UMKT Bikin Cara Unik Daftar Kuliah, Sediakan Jalur Khusus Influencer

Ragam

Hindari Konflik Sosial, Ketua HMI Berau Ingatkan Pemkab Berau Agar Penyaluran BLT Tepat Sasaran dan Transparan

Ragam

Bahas Tapal Batas Daerah IKN, Kemendagri Minta Penjelasan Pemprov Kaltim

Ragam

BREAKING NEWS – Update Covid 12 April: Lima PDP Bertambah, Sebagian Besar Dari Klaster Ijtima Gowa