Home / Ragam

Rabu, 19 Februari 2020 - 20:40 WIB

Jalan Tengah Jalur Gunung Manggah, Dishub Samarinda Akan Ajukan Revisi Perwali

Kaltimminutes.co, Samarinda – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda bakal usulkan revisi Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 40 Tahun 2011 ke Bagian Hukum Pemerintah Kota (Pemkot).

Hal itu dilakukan sebagai tindak lanjut atas kejadian kecelakaan yang terjadi di Jalan Gunung Manggah.

“Nanti revisi itu kami bawa ke Bagian Hukum Pemerintah Kota, nanti mereka yang selesaikan,” kata Ismansyah, saat dikonfirmasi pada Rabu (19/2/2020).

Selain itu, katanya, revisi itu juga sebagai upaya mencari solusi terkait surat PT Paula Jaya yang meminta kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda agar dapat mencabut larangan kendaraan mobil besar roda enam (6) ke atas melewati Jalan Gunung Manggah.

Terkait pencabutan larangan itu, Kepala Dishub Samarinda, Ismasnyah mengatakan pihaknya tak akan mencabut larangan itu melainkan memilih jalan revisi Perwali No. 40 Tahun 2011 dan akan mengatur jadwal yang tepat bagi aktivitas kendaraan-kendaraan perusahaan.

Baca Juga :  Hujan Intensitas Tinggi Sebabkan Longsor, Sejumlah Rumah Warga di PurbaIingga Roboh

“Bukan dicabut, selama ini sudah ada Perwali Nomor 40 Tahun 2011 itu, melarang kendaraan terutama mobil molen masuk ke kota, terkait dengan itu kami akan melakukan penambah ruas jalan yang tidak boleh dimasuki mobil perdimensi di atas 2,1,” kata Ismansyah.

“Menyikapi PT Paula Jaya, kami akan menerapkan oprasional angkutan itu berdurasi jam, misalnya dia tidak boleh lewat dari jam 8 sampai jam 10 tidak boleh, nanti jam 10 ke jam 12 boleh. Begitu anak-anak pulang sekolah dan aktivitas masyarakat sibuk kami stop dulu,” lanjutnya.

Mengenai revisi itu, pihak Dishub akan mengkaji bersama pihak hukum. Kata Ismansyah, bakal ada ruas-ruas jalan dalam kota yang tidak diperbolehkan dilewati kendaraan besar.

Baca Juga :  Komisi II DPRD Kaltim Akan Gelar Pembahasan Akhir Rekomendasi Perusda

“Nanti kami kaji sama pihak hukum, kalau soal teknis kami yang buat itu. Bagaimana memberi kenyamanan agar kendaraan-kendaraan berat tidak masuk dalam ruas-ruas jalan dalam kota. Tapi untuk pengecualiannya kontainer itu mutlak (hanya boleh) malam,” ungkap Ismansyah.

Menurut Ismansyah revisi Perwali mengenai jadwal jam operasi kendaraan itu penting karena tidak bisa juga aktivitas perusahaan ditahan semuanya.

Ia katakan, jika demikian akan berdampak pada inflasi ekonomi.

“Kami gak mau juga menahan semua mobil, tapi nanti ekonomi rada tersendat-sendat, nanti inflasi, barang kurang, bahaya juga,” tuturnya.

Sementara ini, pihak Dishub masih melakukan survei-survei jalan sebelum membahas rapat secara intens dengan pihak hukum.

“Belum. Perlu survei ruas-ruas jalan mana yang memang mesti kami amankan dari kendaraan-kendaraan besar,” tutupnya. (rkm//)

Share :

Berita Terkait

Ragam

Penuhi Layanan KTP El, Pemprov Kaltim Beri Bantuan Alat Cetak dan Rekam ke Kab/Kota
Guru Udin saat bersama Andi Harun-Rusmadi/ IST

Ragam

Akrab Diselingi Saling Bercanda, Guru Udin Kunjungi Andi Harun-Rusmadi

Ragam

Mantan Wali Kota Balikpapan Tutup Usia, Rizal Effendi Sampaikan Salam Perpisahan di Instagram

Ragam

Cegah Penularan Covid-19 di Pasar, Lapak Pedagang Dipasangi Tirai Plastik

Ragam

Kapolda Kaltim Titip Pesan ke Warga Bontang untuk Tangkal Hoaks

Ragam

Ini Penjelasan Medis Soal Bayi Usia 3 Minggu di Samarinda Menangis Keluarkan Darah

Ragam

[BREAKING NEWS] Update Sabtu (25/4), Kasus Positif Covid-19 di Balikpapan Bertambah 2 Kasus, Total 27 Kasus Corona

Ragam

Pejabat Daerah Tak Terima THR, Ini Kemungkinan Jumlah THR yang Diterima Gubernur, Wagub, dan Sekprov Kaltim