Home / Ragam

Jumat, 12 November 2021 - 18:30 WIB

Jawab Kontroversi Permendikbud PPKS, Nadiem Makarim: Cuma Demi Cegah Kekerasan Seksual

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia / suara.com

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia / suara.com

Kaltimminutes.co – Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim menjabarkan alasan mengapa terbitnya Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021, tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus.

Nadiem menyebut kalau peraturan itu untuk menjawab keresahan civitas akademika kampus khususnya para mahasiswa soal tidak adanya regulasi yang melindungi mereka dari tindakan kekerasan seksual di kampus.

Sebagai informasi Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 akhir-akhir menuai banyak kontroversi.

“Permen ini mengacu pada satu isu untuk mencegah kekerasan seksual, hanya kekerasan seksual,” dalam diskusi Merdeka Belajar episode 14 ‘Kampus Merdeka dari Kekerasan Seksual’ yang berlangsung virtual, Jumat (12/11).

Lebih lanjut, Nadiem menjelaskan definisi kekerasan seksual yang tertuang dalam Permendikbudristek Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Menurutnya, kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh, dan atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan atau fisik termasuk mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.

Nadiem mengatakan definisi itu sangat penting diperjelas, karena Permendikbudristek PPKS di Lingkungan Perguruan Tinggi hanya menyasar kekerasan seksual.

Baca Juga :  Bukan 40 Nakes, Dinkes Bontang Sebut Tenaga Medis yang Hasil Rapid Test Positif Covid-19 Hanya 30 Orang

“Ada banyak sekali isu di luar permen ini yang tidak menyasar atau tidak masuk kategori kekerasan seksual. Permen ini tugasnya hanya satu mendefinisikan kekerasan seksual dan memberikan langkah-langkah pencegahan dan penanganan kasus-kasus kekerasan seksual,” ujarnya.

Mantan CEO Go-Jek ini menambahkan, fokus daripada Permendikbudristek PPKS di Lingkungan Perguruan Tinggi adalah korban.

“Ini mohon dimengerti bagi banyak masyarakat, kita melihat ini semua daripada perspektif korban. Jadi kalau kita sedang merancang peraturan, kita merancang beberapa aktivitas-aktivitas, perilaku yang dalam definisi kekerasan seksual yang bisa dialami korban tersebut,” ujarnya.

Nadiem mengatakan pihaknya menyusun Permen tersebut dengan mengacu pada standar nasional dan internasional.

Menurutnya, standar nasional kategori kekerasan seksual di Permendikbudristek PPKS di Lingkungan Perguruan Tinggi mengacu pada Komnas Perempuan. Sedangkan standar internasional mengacu pada Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF) serta Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

“Semua kategorisasi ini kita tidak ciptakan kategorisasi sendiri. Kita mengacu standar nasional, acuan Komnas Perempuan, dan juga standar internasional, standar best practice dari UNICEF dan WHO,” kata Nadiem

Baca Juga :  Disahkan Gubernur, APBD Kaltim Turun Rp1,45 Trilun di Perubahan 2020

Ia menerangkan, inovasi terbesar dalam Permendikbudristek PPKS di Lingkungan Perguruan Tinggi ialah menjelaskan permutasi dari kekerasan seksual mulai dari yang bersifat fisik, non fisik, verbal, hingga melalui teknologi informasi dan komunikasi.

Menurutnya, kekerasan seksual yang dilakukan secara online sering dianggap sepele, padahal bisa memiliki dampak psikologis yang lebih parah dari kekerasan fisik.

Sebagai informasi, Permendikbudristek PPKS di Lingkungan Perguruan Tinggi menuai kontroversi karena beberapa pihak memprotes aturan tersebut.

Salah satu kader Muhammadiyah dan sejumlah ormas menilai aturan tersebut memiliki masalah dari sisi formil dan materiil. Salah satunya, karena adanya pasal yang dianggap bermakna legalisasi seks bebas di kampus.

Penolakan juga datang dari pihak yang menamakan diri Majelis Ormas Islam yang meminta agar Permendikbud tersebut dicabut karena secara tidak langsung telah melegalisasikan perzinaan. Nadiem pun didesak mencabut Permendikbud tersebut. Kemendikbudristek sendiri telah membantah keras penafsiran tersebut. (*)

Artikel ini telah tayang di CNN Indonesia dengan judul  “Nadiem soal Acuan Permendikbud PPKS: Cuma demi Cegah Kekerasan Seksual”. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211112155731-20-720378/nadiem-soal-acuan-permendikbud-ppks-cuma-demi-cegah-kekerasan-seksual.

Share :

Berita Terkait

Ragam

Isran Noor Beri Sambutan di Seminar Nasional APHTN-HAN, Nama Fidel Castro Disebut

Ragam

Kecelakaan Maut di Simpang Gunung Lipan, Mobil Vs Motor: 1 Tewas 2 Luka-luka

Ragam

Tengah Penyusunan Anggaran, Banggar DPRD Kaltim Target APBD 2021 Rampung Akhir November

Ragam

Hujan Deras Sepanjang Siang, Brimob Evakuasi Mobil Terjebak Banjir di Dua Jalan Balikpapan

Ragam

Selamat!! Wali Kota Samarinda Raih Penghargaan WTP ke-7 dari BPK

Ragam

Bintangi Film The Expendables 4, Iko Uwais Puji Jason Statham yang Menjadi Lawan Mainnya

Ragam

Vaksinasi Tahap 1 Ditarget Rampung 10 Februari dan Pekan Ketiga Februari, Kaltim Sudah 65,8 Persen

Ragam

Perlu Anda Ketahui, Ini Jenis-jenis Penyakit yang Paling Mematikan di Dunia