Home / Ragam

Kamis, 25 November 2021 - 16:14 WIB

Jika Telat Sepakati APBD 2022, Gubernur dan DPRD Kaltim Akan Kena Sanksi Begini

Makmur HAPK, Ketua DPRD Kaltim

Makmur HAPK, Ketua DPRD Kaltim

Kaltimminutes.co, Samarinda – Kamis (25/11/2021) Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kaltim, melanjutkan pembahasan terkait RAPBD 2022.

Baik Banggar dan TAPD, terus melakukan pembahasan APBD secara marathon.

Makmur HAPK, Ketua DPRD Kaltim menyampaikan pertemuan bersama TAPD terkait penyesuaian jadwal menuju pengesahan APBD 2022.

“Ini rapat tadi penyesuaian jadwal aja, menuju pengesahan APBD 2022,” kata Makmur, Kamis (25/11/2021).

Beberapa hal penting yang dibahas dalam pembahasan TAPD dan Banggar, terkait mengejar target pendapatan dan porsi pendapatan 2022.

Baca Juga :  Nekat Gelar Resepsi Pernikahan di Tengah Wabah Covid-19, Kapolsek Kembangan Dicopot dari Jabatan

“Tidak ada masalah, tinggal mengejar target-target pendapatan. Apa program pendapatannya, dan porsi pendapatan 2022,” paparnya. (*)

Sementara itu, Muhammad Sa’duddin, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim, menyebut kesepakatan APBD 2022 mesti dilakukan paling lambat 30 November 2021.

“Harusnya maksimal Selasa, 30 November sudah disepakati. Jika tidak disepakati, banyak pejabat yang bakal kena sanksi,” ungkap Sa’duddin.

Sanksi yang diberikan, dalam Undang-Undang 23/2014, Pasal 321 ayat 2 jelas disebutkan DPRD dan kepala daerah yang terlambat akan dikenai sanksi administratif. Berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan selama enam bulan.

Baca Juga :  Target Kaltim Capai 50 Medali di Ajang PON Papua 2021, Andi Harun Siapkan Pelatih Bersertifikasi

“Sanksinya kepala daerah dan anggota dewan tidak dibayar gajinya selama 6 bulan,” tegasnya.

Untuk itu, berbagai pembahasan dan jadwal tahapan telah dibahas antara TAPD dan Banggar DPRD Kaltim.

Pihaknya berharap pengesahan APBD 2022 bisa dilakukan sesuai jadwal, sehingga tak ada sanksi yang diberikan kementerian.

“Kami harapkan tidak terkena sanksi,” pungkasnya. (*)

Share :

Berita Terkait

Ragam

Proyek RSUD dan Pelabuhan Curah Palaran, Andi Harun Sebut Sudah Dapat Lampu Hijau Skema Pembiayaan KPBU

Ragam

Jelang Pencoblosan, Berikut 10 Program Paslon Andi Harun-Rusmadi yang Wajib Diketahui

Ragam

Anak 8 Tahun Jadi PDP Covid-19 di Kutim, Diduga Kontak Erat Dengan KTM 2

Ragam

Tolak Perpanjangan Izin Perusahaan Tambang Raksasa yang Berakhir 2021 dan 2022, Puluhan Mahasiswa Geruduk Kantor Gubernur Kaltim

Ragam

Menunggu 15 Tahun, Warga Belum Dapat Ganti Rugi Lahan di Pembangunan Stadion Batakan Balikpapan

Ragam

Sumur Bor Warga Sepinggan Semburkan Lumpur dan Gas Berbahaya, Warga Diminta Menjauh Radius 15 Meter

Ragam

Warga Gugat Pemkot Klaim Miliki Tanah di Kawasan Eks Lokalisasi Bayur, Sekkot Samarinda Sebut Penggugat Tak Ada Bukti Surat

Ragam

Dokumen Dianggap Tidak Lengkap, Kemendagri Tolak Usulan 2 MYC Pemprov Kaltim