Home / Ragam

Rabu, 26 Februari 2020 - 00:33 WIB

Kajati Kaltim Lakukan Penyidikan Terhadap LPJ Dana Desa yang Diduga Bermasalah di 4 Desa Kutim

Kaltimminutes.co, Samarinda – Kejaksaan Tinggi Kaltim, turut melakukan penelusuran dan penyidikan terkait ada empat desa dengan laporan pertanggungjawaban kegiatan dana desa bermasalah di Kutim.

Diberitakan sebelumnya, keempat desa tersebut terancam tidak akan mendapat kucuran dana desa (DD) tahun 2020, karena terkendala LPJ yang bermasalah. Akibatnya, dugaan penyalahgunaan anggaran pun mengemuka dalam rapat kerja percepatan penyaluran dan pengelolaan dana desa, di Hotel Mesra Samarinda, Selasa (25/2/2020).

Menanggapi hal tersebut, Chaerul Amir, Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim, menyatakan pihaknya juga turut berperan dalam program jaksa mengawal desa membangun. Pengawalan tidak hanya mengawal program berjalan, tetapi jaksa juga ingin memastikan pengelolaan dana desa berjalan dengan baik.

Terkait ada LPJ bermasalah di empat desa, Kejati Kaltim akan hati-hati dalam menilai dalam LPJ tersebut ditemukan ada unsur pidana korupsi atau tidak. Kejati akan menilai apakah sifatnya kelalaian administrasi atau pidana korupsi.

Baca Juga :  Mantap Wal!!, Final PMPL Indonesia Seasion 1 Ditonton Lebih Dari 150 Ribu Penonton di Live Straming

“Nah itu kita lihat dulu kalau sifatnya kelalaian administrasi sehingga menimbulkan kerugian, maka kita akan memberikan kesempatan untuk dilakukan pembenahan di bidang administrasinya. Namun, kalau memang itu ada persengkongkolan kemudian terjadi penyimpangan dalam pengelolaan dana desa itu yang tidak bisa kami beri toleransi. Itu kita harus bawa ke pengadilan,” kata Chaerul Amir.

Saat ini, Kejati Kaltim melalui jaksa penyidik masih dalam proses penelitian, untuk tahap pra penuntutan. Chaerul menjelaskan, pihaknya tidak ingin terburu untuk menentukan kemungkinan ada pihak yang bersalah di empat desa tersebut.

“Kami berangkat dari data, fakta, dan alat bukti. Kalau sudah cukup, itu akan kami nyatakan P21, dan dibawa ke pengadilan,” tegasnya.

Kajati Kaltim mengakui, proses penelusuran LPJ empat desa ini memakan waktu lama, yakni dari 2019 hingga 2020. Sebab, pihak kejati harus melalui proses-proses pengumpulan data dan bukti kuat, agar mampu menjerat oknum yang bermain di pengelolaan dana desa.

Baca Juga :  Beragam Hikmah Menjalani Puasa Ramadan

“Bukti kan harus kuat juga. Segera kami selesaikan. Proses hukumnya tetap berjalan sesuai prosedur KUHP, kalau cukup alat buktinya pasti kami bawa ke pengadilan,” tegasnya.

Dari penelusuran Kejati Kaltim, kendala yang dihadapi empat desa tersebut berkaitan dengan dokumen administrasi yang tidak begitu baik. Meski begitu, kejati tidak setop di kemungkinan kelalaian administrasi. Sebab, Kejati Kaltim telah menetapkan status masalah ini ke penyidikan. Penyidik menduga ada penyalahgunaan pengelolaan dana desa hingga berujung ke kerugian negara.

“Belum tentu kelalaian semata. Biasanya kalau kejaksaan telah menaikan statusnya ke penyidikan sudah pasti dugaannya ada penyalahgunaan wewenang yang berujung pada kerugian negara,” pungkasnya. (rkm//)

Share :

Berita Terkait

Ragam

Tarik Ulur 2 MYC Usulan Pemprov, Sabani Tegaskan Tak Berkaitan dengan Pilkada

Ragam

Dua Proyek MYC Usulan Pemprov Masih Mengambang, TAPD Tunggu Hasil Kunjungan Lokasi Dewan

Ragam

Pembangunan Perpustakaan Samarinda Sempat Jadi Polemik, Ini Tawaran Kreatif Andi Harun

Ragam

[BREAKING NEWS] Ini Tanggapan Plt Kadinkes Kaltim Soal Informasi Penambahan 7 Kasus Positif Covid-19 di PPU Hari Ini

Ragam

Tol Balsam Masih Operasional, Meski Ada Larangan Mudik Lebaran, Terserah!!

E-Sports

Mantap Wal!!, Final PMPL Indonesia Seasion 1 Ditonton Lebih Dari 150 Ribu Penonton di Live Straming

Ragam

Baru 3 Tahun Ditahan di Lapas Narkotika, Napi Jadi Otak Peredaran Sabu Seberat 1 Kilogram

Ragam

Pembongkaran Rumah di Bantaran SKM Dilanjutkan Satpol PP Samarinda, 60 Rumah Ditarget Rata Pekan Ini