Home / Ragam

Rabu, 26 Februari 2020 - 00:33 WIB

Kajati Kaltim Lakukan Penyidikan Terhadap LPJ Dana Desa yang Diduga Bermasalah di 4 Desa Kutim

Kaltimminutes.co, Samarinda – Kejaksaan Tinggi Kaltim, turut melakukan penelusuran dan penyidikan terkait ada empat desa dengan laporan pertanggungjawaban kegiatan dana desa bermasalah di Kutim.

Diberitakan sebelumnya, keempat desa tersebut terancam tidak akan mendapat kucuran dana desa (DD) tahun 2020, karena terkendala LPJ yang bermasalah. Akibatnya, dugaan penyalahgunaan anggaran pun mengemuka dalam rapat kerja percepatan penyaluran dan pengelolaan dana desa, di Hotel Mesra Samarinda, Selasa (25/2/2020).

Menanggapi hal tersebut, Chaerul Amir, Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim, menyatakan pihaknya juga turut berperan dalam program jaksa mengawal desa membangun. Pengawalan tidak hanya mengawal program berjalan, tetapi jaksa juga ingin memastikan pengelolaan dana desa berjalan dengan baik.

Terkait ada LPJ bermasalah di empat desa, Kejati Kaltim akan hati-hati dalam menilai dalam LPJ tersebut ditemukan ada unsur pidana korupsi atau tidak. Kejati akan menilai apakah sifatnya kelalaian administrasi atau pidana korupsi.

Baca Juga :  Transmisi Lokal 1 Keluarga, Kadinkes Balikpapan: Belum Pasti yang Sakit Duluan Jadi Penularnya

“Nah itu kita lihat dulu kalau sifatnya kelalaian administrasi sehingga menimbulkan kerugian, maka kita akan memberikan kesempatan untuk dilakukan pembenahan di bidang administrasinya. Namun, kalau memang itu ada persengkongkolan kemudian terjadi penyimpangan dalam pengelolaan dana desa itu yang tidak bisa kami beri toleransi. Itu kita harus bawa ke pengadilan,” kata Chaerul Amir.

Saat ini, Kejati Kaltim melalui jaksa penyidik masih dalam proses penelitian, untuk tahap pra penuntutan. Chaerul menjelaskan, pihaknya tidak ingin terburu untuk menentukan kemungkinan ada pihak yang bersalah di empat desa tersebut.

“Kami berangkat dari data, fakta, dan alat bukti. Kalau sudah cukup, itu akan kami nyatakan P21, dan dibawa ke pengadilan,” tegasnya.

Kajati Kaltim mengakui, proses penelusuran LPJ empat desa ini memakan waktu lama, yakni dari 2019 hingga 2020. Sebab, pihak kejati harus melalui proses-proses pengumpulan data dan bukti kuat, agar mampu menjerat oknum yang bermain di pengelolaan dana desa.

Baca Juga :  Kartini Inspirasi Milenial

“Bukti kan harus kuat juga. Segera kami selesaikan. Proses hukumnya tetap berjalan sesuai prosedur KUHP, kalau cukup alat buktinya pasti kami bawa ke pengadilan,” tegasnya.

Dari penelusuran Kejati Kaltim, kendala yang dihadapi empat desa tersebut berkaitan dengan dokumen administrasi yang tidak begitu baik. Meski begitu, kejati tidak setop di kemungkinan kelalaian administrasi. Sebab, Kejati Kaltim telah menetapkan status masalah ini ke penyidikan. Penyidik menduga ada penyalahgunaan pengelolaan dana desa hingga berujung ke kerugian negara.

“Belum tentu kelalaian semata. Biasanya kalau kejaksaan telah menaikan statusnya ke penyidikan sudah pasti dugaannya ada penyalahgunaan wewenang yang berujung pada kerugian negara,” pungkasnya. (rkm//)

Share :

Berita Terkait

Ragam

Pokir Dewan Diduga Jadi Lahan Belah Semangka, Sabani: Usulan Pokir Masuk APBD Sudah Sesuai Aturan

Ragam

Anggaran Kampanye Paslon Dibatasi Hanya Rp 14,7 Miliar, Ini Saldo Awal Dana Kampanye Paslon yang Dilaporkan ke KPU Samarinda
Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, Andi Sri Juliarty

Ragam

Kabar Baik di Idulfitri,  Hanya Ada 5 Kasus Baru Terkonfirmasi Positif Covid-19 di Balikpapan

Ragam

Lakukan Pertemuan dengan Redaksi Diksi.co, DPRD Balikpapan Urungkan Niat Beri Somasi ke Media Online Itu

Ragam

Jika Telat Sepakati APBD 2022, Gubernur dan DPRD Kaltim Akan Kena Sanksi Begini

Ragam

Kampung Tangguh, Senjata Baru Pemkot Samarinda Tanggal Corona

Ragam

Kontraktor Pemenang Lelang Proyek RS Korpri Diduga Bermasalah, Wagub Kaltim Sebut Mestinya Jangan Dimenangkan

Ragam

Kabar Duka!! Bapak Joko Widodo Dilarikan ke Rumah Sakit, Diduga Masalah Paru-paru, Netizen Ramai Berdoa