Home / Ragam

Rabu, 26 Februari 2020 - 00:33 WIB

Kajati Kaltim Lakukan Penyidikan Terhadap LPJ Dana Desa yang Diduga Bermasalah di 4 Desa Kutim

Kaltimminutes.co, Samarinda – Kejaksaan Tinggi Kaltim, turut melakukan penelusuran dan penyidikan terkait ada empat desa dengan laporan pertanggungjawaban kegiatan dana desa bermasalah di Kutim.

Diberitakan sebelumnya, keempat desa tersebut terancam tidak akan mendapat kucuran dana desa (DD) tahun 2020, karena terkendala LPJ yang bermasalah. Akibatnya, dugaan penyalahgunaan anggaran pun mengemuka dalam rapat kerja percepatan penyaluran dan pengelolaan dana desa, di Hotel Mesra Samarinda, Selasa (25/2/2020).

Menanggapi hal tersebut, Chaerul Amir, Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim, menyatakan pihaknya juga turut berperan dalam program jaksa mengawal desa membangun. Pengawalan tidak hanya mengawal program berjalan, tetapi jaksa juga ingin memastikan pengelolaan dana desa berjalan dengan baik.

Terkait ada LPJ bermasalah di empat desa, Kejati Kaltim akan hati-hati dalam menilai dalam LPJ tersebut ditemukan ada unsur pidana korupsi atau tidak. Kejati akan menilai apakah sifatnya kelalaian administrasi atau pidana korupsi.

Baca Juga :  Dinkes Kaltim Sarankan Samarinda Penuhi Syarat-syarat Ini Sebelum Berlakukan Kehidupan Normal Baru

“Nah itu kita lihat dulu kalau sifatnya kelalaian administrasi sehingga menimbulkan kerugian, maka kita akan memberikan kesempatan untuk dilakukan pembenahan di bidang administrasinya. Namun, kalau memang itu ada persengkongkolan kemudian terjadi penyimpangan dalam pengelolaan dana desa itu yang tidak bisa kami beri toleransi. Itu kita harus bawa ke pengadilan,” kata Chaerul Amir.

Saat ini, Kejati Kaltim melalui jaksa penyidik masih dalam proses penelitian, untuk tahap pra penuntutan. Chaerul menjelaskan, pihaknya tidak ingin terburu untuk menentukan kemungkinan ada pihak yang bersalah di empat desa tersebut.

“Kami berangkat dari data, fakta, dan alat bukti. Kalau sudah cukup, itu akan kami nyatakan P21, dan dibawa ke pengadilan,” tegasnya.

Kajati Kaltim mengakui, proses penelusuran LPJ empat desa ini memakan waktu lama, yakni dari 2019 hingga 2020. Sebab, pihak kejati harus melalui proses-proses pengumpulan data dan bukti kuat, agar mampu menjerat oknum yang bermain di pengelolaan dana desa.

Baca Juga :  Respon Dinkes Kaltim Terkait Deklarasi Barkati-Darlis Hadirkan Kerumunan Massa, Andi Ishak: Semoga Tidak Menjadi Klaster Baru

“Bukti kan harus kuat juga. Segera kami selesaikan. Proses hukumnya tetap berjalan sesuai prosedur KUHP, kalau cukup alat buktinya pasti kami bawa ke pengadilan,” tegasnya.

Dari penelusuran Kejati Kaltim, kendala yang dihadapi empat desa tersebut berkaitan dengan dokumen administrasi yang tidak begitu baik. Meski begitu, kejati tidak setop di kemungkinan kelalaian administrasi. Sebab, Kejati Kaltim telah menetapkan status masalah ini ke penyidikan. Penyidik menduga ada penyalahgunaan pengelolaan dana desa hingga berujung ke kerugian negara.

“Belum tentu kelalaian semata. Biasanya kalau kejaksaan telah menaikan statusnya ke penyidikan sudah pasti dugaannya ada penyalahgunaan wewenang yang berujung pada kerugian negara,” pungkasnya. (rkm//)

Share :

Berita Terkait

Ragam

Update Covid-19 Kaltim: Pasien Positif Tambah 8 Kasus Total 405, Pasien Sembuh Tambah 18 Total 310 Kasus

Ragam

Usai Dinyatakan Positif Covid-19, Begini Kondisi Bupati Berau Sejak Dirawat di RS Pertamina Balikpapan

Ragam

Pasien Positif Covid-19 dari Klaster Magetan Terus Bertambah, Dinkes Kaltim Buru Sisa Santri yang Belum Melapor

Ragam

Terus Bertambah, Per Selasa Malam Jumlah Pasien Positif Corona Mencapai 27 Orang

Ragam

Tahapan Pemilu Saat Pandemi Covid-19, Tak Patuhi Protokol Kesehatan Paslon Bisa Didiskualifikasi dari Pencalonan

Ragam

Selamat!! Wali Kota Samarinda Raih Penghargaan WTP ke-7 dari BPK

Ragam

Bea Cukai Balikpapan Musnahkan Ratusan Sex Toys dan Barang Lain Hasil Sitaan

Ragam

Astaga!! Kasus Positif Covid-19 Tidak Bertambah, Tapi PDP di Kaltim Bertambah 30 Kasus