Home / Ragam

Sabtu, 15 Januari 2022 - 20:46 WIB

Kasus Komunikasi Kemhan Masih Terus Diusut Kejaksaan Agung, Panglima TNI Jenderal Andika hingga Mahfud MD Angkat Bicara

Ilustrasi Satelit (Sumber foto: tribunnews.com)

Ilustrasi Satelit (Sumber foto: tribunnews.com)

Kaltimminutes.co – Kasus proyek pembuat dan penandatangan kontrak satelit komunikasi pertahanan (Satkomhan) Kementerian Pertahanan ( Kemhan ) tahun 2015-2016 masih terus diusut Kejaksaan Agung ( Kejagung).

Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Ardiansyah mengatakan, pihaknya telah melakukan penyelidikan selama satu minggu. Sebanyak 11 orang dari sejumlah instansi diperiksa.

“Kita telah menyelidiki kasus ini selama satu minggu. Kita sudah memeriksa beberapa pihak, baik dari pihak swasta atau rekanan pelaksana maupun dari beberapa orang di Kementerian Pertahanan. Jumlah yang kita periksa ada 11 orang,” kata Febrie, Jumat (14/1/2022).

Terkait Hal ini Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa turut angkat bicara.

Menurutnya terdapat indikasi adanya keterlibatan Anggota TNI yang terlibat dalam kasus tersebut.

Andika mengungkapkan kasus tersbut diketahui setelah bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD.

Baca Juga :  Temukan Mayat dengan Kondisi Mengenaskan, Polisi Masih Selidiki Penyebab Kematian Korban

“Selasa kemarin saya sudah dipanggil Pak Menko Polhukam, intinya sama. Beliau menyampaikan bahwa proses hukum segera akan dimulai dan memang beliau menyebut ada indikasi awal beberapa personel TNI yang masuk dalam proses hukum,” kata Andika Perkasa saat ditemui di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Jumat, 14 Januari 2022.

Lebih lanjut ia mengatakan akan mendukung langkah penegakan hukum terhadap anggotanya jika terbukti bersalah.

“Jadi kami menunggu nanti untuk nama-namanya yang masuk dalam kewenangan kami,” kata Andika.

Sementara sehari sebelumnya yakni pada Kamis, 13 Januari 2022, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengataka dalam kasus tersebut diperkirakan sekitar 800 miliar.

Baca Juga :  KPK Dorong Kantor Pajak Kaltimtara Tagih Piutang Pajak Sektor Pertambangan

“Kementerian Pertahanan pada tahun 2015, melakukan kontrak dengan Avanti untuk melakukan sesuatu. Padahal, anggarannya belum ada. Anggarannya belum ada, dia sudah kontrak,” kata Mahfud

Dia menuturkan, masalah ini bermula ketika Kemhan menandatangani sebuah kontrak dengan Avanti untuk pembuatan Satelit Komunikasi Pertahanan (Satkomhan) 2015-2016. Namun, tindakan itu justru di luar pengetahuan pemerintah lantaran anggaran belum tersedia.

Selain dengan Avanti, kata Mahfud, Kemhan juga menandatangi kontrak dengan lima perusahaan lain. Antara lain, Navayo, Detente, Airbus, Hogan Lovel, dan Telesat.

“Kontrak-kontrak itu dilakukan untuk membuat satelit komunikasi pertahanan. Dengan nilai yang sangat besar, padahal anggarannya belum ada. Nah, berdasarkan kontrak yang tanpa anggaran negara jelas melanggar prosedur,” tuturnya.

(*)

Share :

Berita Terkait

Ragam

Sertifikat Lahan Warga di Kelurahan Handil Bakti Diduga Tumpang Tindih, Komisi I DPRD Samarinda Lakukan Tinjauan ke Lokasi

Ragam

Persentase Vaksinasi di Samarinda Sudah Capai Angka 47 Persen, Target 50 Persen

Ragam

Bandingkan dengan Krisis Tahun 1998, Sri Mulyani Sebut Pemulihan Ekonomi Akibat Covid-19 Lebih Cepat

Ragam

Instruksi Gubernur Kaltim, Seluruh Warga di Kabupaten/Kota Diperkenankan Melakukan Aktivitas 100 Persen

Ragam

Sanksi Denda Diberlakukan Senin Besok, Satpol PP Sebut Pelanggar Protokol Capai Ribuan Orang di Samarinda

Ragam

Hilang 3 Hari, Pria Paruh Baya di Samarinda Ditemukan Meninggal di Saluran Drainase

Ragam

Alasan Pengangguran dan Faktor Ekonomi, Seorang Pria di Samarinda Nekat Lakukan Aksi Jambret

Ragam

Per 6 Desember 2021, Status PPKM di Samarinda Turun ke Level 1, Andi Harun Sebut Pengetatan Jelang Nataru Tetap Dilakukan