Home / Ragam

Sabtu, 15 Januari 2022 - 20:46 WIB

Kasus Komunikasi Kemhan Masih Terus Diusut Kejaksaan Agung, Panglima TNI Jenderal Andika hingga Mahfud MD Angkat Bicara

Ilustrasi Satelit (Sumber foto: tribunnews.com)

Ilustrasi Satelit (Sumber foto: tribunnews.com)

Kaltimminutes.co – Kasus proyek pembuat dan penandatangan kontrak satelit komunikasi pertahanan (Satkomhan) Kementerian Pertahanan ( Kemhan ) tahun 2015-2016 masih terus diusut Kejaksaan Agung ( Kejagung).

Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Ardiansyah mengatakan, pihaknya telah melakukan penyelidikan selama satu minggu. Sebanyak 11 orang dari sejumlah instansi diperiksa.

“Kita telah menyelidiki kasus ini selama satu minggu. Kita sudah memeriksa beberapa pihak, baik dari pihak swasta atau rekanan pelaksana maupun dari beberapa orang di Kementerian Pertahanan. Jumlah yang kita periksa ada 11 orang,” kata Febrie, Jumat (14/1/2022).

Terkait Hal ini Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa turut angkat bicara.

Menurutnya terdapat indikasi adanya keterlibatan Anggota TNI yang terlibat dalam kasus tersebut.

Andika mengungkapkan kasus tersbut diketahui setelah bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD.

Baca Juga :  Syaharie Jaang, Walkot Samarinda Positif Covid-19, Suhu Tubuh Sempat 37 Derajat

“Selasa kemarin saya sudah dipanggil Pak Menko Polhukam, intinya sama. Beliau menyampaikan bahwa proses hukum segera akan dimulai dan memang beliau menyebut ada indikasi awal beberapa personel TNI yang masuk dalam proses hukum,” kata Andika Perkasa saat ditemui di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Jumat, 14 Januari 2022.

Lebih lanjut ia mengatakan akan mendukung langkah penegakan hukum terhadap anggotanya jika terbukti bersalah.

“Jadi kami menunggu nanti untuk nama-namanya yang masuk dalam kewenangan kami,” kata Andika.

Sementara sehari sebelumnya yakni pada Kamis, 13 Januari 2022, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengataka dalam kasus tersebut diperkirakan sekitar 800 miliar.

Baca Juga :  Masih Proses Pembahasan, UMK Samarinda Tahun 2022  Belum Bisa Dipastikan

“Kementerian Pertahanan pada tahun 2015, melakukan kontrak dengan Avanti untuk melakukan sesuatu. Padahal, anggarannya belum ada. Anggarannya belum ada, dia sudah kontrak,” kata Mahfud

Dia menuturkan, masalah ini bermula ketika Kemhan menandatangani sebuah kontrak dengan Avanti untuk pembuatan Satelit Komunikasi Pertahanan (Satkomhan) 2015-2016. Namun, tindakan itu justru di luar pengetahuan pemerintah lantaran anggaran belum tersedia.

Selain dengan Avanti, kata Mahfud, Kemhan juga menandatangi kontrak dengan lima perusahaan lain. Antara lain, Navayo, Detente, Airbus, Hogan Lovel, dan Telesat.

“Kontrak-kontrak itu dilakukan untuk membuat satelit komunikasi pertahanan. Dengan nilai yang sangat besar, padahal anggarannya belum ada. Nah, berdasarkan kontrak yang tanpa anggaran negara jelas melanggar prosedur,” tuturnya.

(*)

Share :

Berita Terkait

Ragam

Pemerintah Larang Ekspor Batu Bara, YLKI: Kepentingan Nasional Harus di Atas Kepentingan Ekspor

Ragam

Cek BPJS Kesehatan Aktif atau Tidak, Simak 4 Cara Berikut Ini

Ragam

Tunggu Izin dari Pusat, Pengadilan Negeri Samarinda Siap Laksanakan Sidang Tatap Muka

Ragam

Gakkumdu Tak Temukan Bukti Kuat, Kasus Politik Uang di Pilwali Samarinda Ditutup

Ragam

Isran Noor Pertanyakan Usulan MYC Gagal Dikerjakan, Wakil Ketua DPRD Kaltim Sebut Masih Ada Peluang di APBD Murni 2022

Ragam

Kaltim Waspada Corona, Hadi Mulyadi Imbau Batalkan Peringatan Isra Miraj Hingga Akhir Maret

Ragam

Tawaran Kerja Sama KPKNL Samarinda dan DJKN Kaltim Disambut Baik Andi Harun

Ragam

Pembahasan Terkait Batu Bara di DPR RI, Disebut Ratu Batu Bara Menjadi Penyebab Rusaknya Infrastruktur di Kaltim