Home / Ragam

Minggu, 5 Desember 2021 - 19:49 WIB

Keluarkan Surat Edaran, Pemprov Kaltim Larang PNS Cuti dan Bepergian ke Luar Kota Selama Libur Tahun Baru 2022

Muhammad Syafranuddin, Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Setprov Kaltim / korankaltim.com

Muhammad Syafranuddin, Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Setprov Kaltim / korankaltim.com

Kaltimminutes.co, Samarinda – Isran Noor, Gubernur Kaltim menerbitkan Surat Edaran (SE) Gubernur Kaltim, bernomor 065/3290/B.Org-TL.

SE berisi tentang pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau cuti bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non PNS selama hari libur Tahun Baru 2022.

Dalam Surat Edaran Gubernur Kaltim, seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun non PNS di Pemprov Kaltim dilarang bepergian ke luar daerah selama masa libur Tahun Baru 2022.

Pembatasan juga berlaku pada hari-hari kerja lainnya pada minggu yang sama dengan hari libur nasional, baik sebelum dan/atau sesudah hari libur nasional.

Baca Juga :  Tempati Urutan ke 4 Vaksinasi di Indonesia, Kaltim Mengejar Proses Suntikan Dosis Vaksin Kedua

“Larangan kegiatan bepergian ke luar daerah, dikecualikan bagi PNS dan non PNS yang melaksanakan tugas kedinasan yang telah memperoleh surat tugas yang ditandatangani oleh minimal pejabat eselon II atau kepala kantor satuan kerja,” kata Muhammad Syafranuddin, Kepala Biro Adpim Setprov Kaltim, Minggu (5/12/2021).

Selain bepergian ke luar daerah, PNS dan non PNS juga dilarang mengajukan cuti pada libur nasional dan minggu yang sama dengan hari libur nasional, baik sebelum dan/atau sesudah hari libur.

Meski begitu dikecualikan untuk pengajuan cuti melahirkan maupun cuti sakit bagi PNS dan non PNS.

Baca Juga :  Ikuti Assessment di BKN, 6 Peserta Seleksi Sekprov Kaltim Diuji dengan Berbagai Materi

“Kecuali pengajuan cuti melahirkan atau cuti sakit,” papar Juru Bicara Gubernur Kaltim ini.

Bagi PNS yang melanggar surat edaran akan dikenakan sanksi disiplin, sesuai PP 52/2010 tentang disiplin pegawai.

Sementara bagi non PNS yang ketahuan melanggar surat edaran gubernur, akan diberikan sanksi sesuai yang tertera dalam perjanjian kontrak masing-masing OPD.

“Surat edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya (1 Juli 2021). Sampai ditetapkan kebijakan lebih lanjut,” tegas Ivan, sapaan akrab Syafranuddin. (*)

Share :

Berita Terkait

Ragam

2 Pekerja yang Akan Kembali ke Balikpapan Dinyatakan Positif Corona

Ragam

Rincian Pasien Covid-19 Berdasarkan Umur, 18-65 Tahun Jadi Usia Paling Banyak Tertular

Ragam

Dalami Dugaan Penimbunan Minyak Goreng, Polisi Periksa Pemilik Gudang

Ragam

Polda Kaltim Musnahkan Barang Bukti Narkotika dari Empat Perkara, Segini Totalnya

Ragam

Minimalisir Terjadinya PSU Saat Hari Pencoblosan, Bawaslu Samarinda Gelar Sosialisasi Teknis Pemilihan Partai dan Timses

Ragam

Telah Melewati Ketentuan Batas Waktu, APBDP 2021 Tidak Bisa Disahkan?

Ragam

Kejar Vaksinasi Dosis 2, Pemprov Kaltim Targetkan Akhir Tahun Capai Herd Immunity 70 Persen

Ragam

Tanah Longsor hingga Tutupi Jalan di Mangkupalas, DLH Terlusuri Pihak Perusahaan Penyebab Longsor