Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
Ragam

Ketua DPR Minta Kementerian ATR/BPN Tindak Tegas Pegawai yang Terlibat Kasus Mafia Tanah

5
×

Ketua DPR Minta Kementerian ATR/BPN Tindak Tegas Pegawai yang Terlibat Kasus Mafia Tanah

Sebarkan artikel ini
Ketua DPR RI, Puan Maharani / okezone.com

Kaltimminutes.co – Belakangan ini merak kasus mafia tanah yang sering meresahkan masyarakat. kasus ini menjadi perhatian serius karena sangat merugikan masyarakat.

Terkait hal itu ketua DPR meminta pemerintah turun tangan berantas mafia tanah sampai ke akar-akarnya.

Example 300x600

“Tanah adalah sumber penghidupan. Mereka yang merampas tanah adalah perampas penghidupan orang. Harus diberantas,” ujar Puan dalam keterangannya, Jumat (19/11).

Kasus yang dialami artis Nirina Zubir salah satu contoh mafia tanah yang banyak dialami masyarakat. Puan mendorong, momentum ini untuk pemberantasan mafia tanah.

“Kasus Nirina Zubir harus menjadi momentum pemberantasan mafia tanah sampai akar-akarnya,” ujar Puan.

Puan meminta, jaringan mafia tanah harus bisa diurai dan diberantas. Setiap pelaku harus dihukum seberat-beratnya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Tidak ada toleransi bagi mafia tanah perampas penghidupan orang. Tindakan mereka bisa membuat orang sengsara, maka hukum seberat-beratnya supaya mereka jera!” kata politikus PDIP ini.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) perlu menindak tegas pegawainya yang terlihat mafia tanah. Kata Puan, tak sedikit kasus perampasan tanah melibatkan oknum di pemerintahan.

“Pecat apabila ada oknum Kementerian ATR/BPN yang terlibat dalam kasus mafia tanah. Banyaknya kasus pertanahan juga menunjukkan belum maksimalnya tertib administrasi dalam pengelolaan BPN sehingga harus mendapat atensi yang lebih lagi,” papar Puan.

Cucu Proklamator RI Bung Karno itu menilai perlunya dibentuk satuan tim pencegahan dan pemberantasan mafia tanah untuk menyelesaikan persoalan internal Kementerian ATR/BPN. Puan juga mengingatkan BPN agar melakukan penyaringan yang ketat untuk Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

“Instansi yang memiliki kewenangan harus berupaya mencari SDM yang berintegritas agar masyarakat merasa aman ketika mengurus harta bendanya,” tuturnya.

Kementerian ATR/BPN pun diminta agar tak gentar menghadapi jaringan mafia tanah. Pemerintah bersama penegak hukum harus bisa bergandengan tangan untuk menghentikan praktik-praktik mafia tanah yang merajalela.

“Tingkatkan kerja sama lintas lembaga agar pencegahan dan penanganan lebih cepat terselesaikan,” tutup Puan. (*)

Artikel ini telah tayang di merdeka.com dengan judul “Ketua DPR Minta Pemerintah Berantas Mafia Tanah”. https://www.merdeka.com/peristiwa/ketua-dpr-minta-pemerintah-berantas-mafia-tanah.html

Example 300250
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *