Home / Ragam

Senin, 16 Agustus 2021 - 19:02 WIB

Ketua Komisi III DPRD Kaltim Terseret Kasus Dugaan Cek Kosong, Badan Kehormatan Sedang Mencermati Kasus 

Hasanuddin Mas'ud, Ketua Komisi III DPRD KALTIM

Hasanuddin Mas'ud, Ketua Komisi III DPRD KALTIM

Kaltimminutes.co, Samarinda – Berjalan 2 tahun masa jabatan Anggota DPRD Kaltim, kantor DPRD Kaltim diramaikan dengan beberapa kabar tidak mengenakan.

Pada 2019 silam, seorang anggota DPRD Kaltim Sapto Setyo Pramono harus berurusan dengan pihak berwajib lantaran dilaporkan oleh Itamar Nafta Dewi terkait dugaan kasus penipuan cek kosong dan penggelapan uang. Dugaan pelanggaran hukum tersebut diduga bermula dari perjanjian kerjasama bisnis bernilai miliaran rupiah.

Namun kasus tersebut telah selesai pada keputusan dikeluarkannya Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan (SP3) pada tahun 2020.

Teranyar, serupa tapi tak sama. Dugaan kasus cek kosong kembali mencuat ke publik. Kali ini menyeret nama Hasanuddin Mas’ud Ketua Komisi III DPRD Kaltim dan istri Nurfaidah.

Keduanya dilaporkan oleh seorang perempuan bernama Irma Suryani yang diketahui sebagai pengusaha sukses di Samarinda.

Irma Suryani melaporkan Hassanudin Mas’ud dan Istri Nurfaidah lantaran diduga melanggar perjanjian kerjasama bisnis solar laut.

Baca Juga :  Terkait Penanganan Covid-19, Pemprov Kaltim Masih Tunggu Usulan Bantuan Kebutuhan dari Kabupaten/Kota Masing-masing

Irma Suryani menuntut ganti rugi uang senilai Rp 2,7 miliar. Kasus ini pun tengah ditangani pihak Polresta Samarinda.

Berdasarkan kasus tersebut, tim redaksi mencoba menelisik dasar aturan melalui badan internal kedewanan atau Badan Kehormatan (BK) DPRD Kaltim.

Saefuddin Zuhri, Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kaltim menyampaikan pihaknya belum bisa bergerak menentukan keputusan, sebelum adanya pengajuan dari anggota maupun fraksi.

Jadi begini, BK selama itu masukan dari fraksinya ada yang keberatan dan sebagainya kita melihat hukum apa yang terjadi,” kata Zuhri, Senin (16/8/2021).

“BK itu kalau belum ada pengajuan anggota atau fraksi dari luar partai bersangkutan, kami menunggu saja,” sambungnya.

BK memilih menunggu dan mencermati jalannya perkara yang saat sedang ditangani kepolisian.

Sementara sesama anggota DPRD Kaltim yang lain seperti Sukmawati Anggota DPRD Kaltim dari komisi I pun enggan berkomentar.

Baca Juga :  Kasus Covid-19 Makin Parah di Samarinda, Wali Kota Usul Berlakukan Jam Malam

Sukmawati mengaku belum mendengar informasi terkait kabar yang menyeret koleganya sesama politisi ke ranah hukum.

“Nah ini gini mas saya sama sekali belum ada dengar informasi itu,” ujarnya saat dihubungi melalui sambungan telepon seluler, Senin (16/8/2021).

Ditanya apakah ada advice (nasihat) melalui BK untuk menyikapi persoalan hukum yang saat ini dilayangkan ke anggota DPR, Sukmawati menegaskan tak ingin berkomentar.

Namun politisi PAN yang resmi dilantik pada 4 Mei 2021 dengan mekanisme pergantian antar waktu (PAW) mengganti Muspandi itu membenarkan jika peristiwa hukum yang menyeret anggota DPRD merupakan preseden buruk.

“Itu benar (Preseden buruk) tapi saya no comment. Saya tidak tahu permasalahan kalau mungkin ada permasalahan mungkin bisa beri masukkan apa. Karena belum tahu permasalahan belum bisa kasih masukkan,” pungkasnya. (*)

Share :

Berita Terkait

Ragam

Warga Samarinda yang Bekerja di Tarakan Positif Corona, Kadinkes Samarinda Tegaskan Kasus Impor

Ragam

Penuhi Layanan KTP El, Pemprov Kaltim Beri Bantuan Alat Cetak dan Rekam ke Kab/Kota

Ragam

Dianggap Berperilaku Baik, 565 Warga Binaan Lapas Samarinda Diberi Remisi, Dua Diantaranya Langsung Bebas

Ragam

GAWAT!! Wapres dan Sang Istri Dinyatakan Positif Corona

Ragam

Pasien Covid-19 di RSUD AWS Menumpuk, Rumah Sakit Siapkan 50 Tempat Tidur Cadangan

Ragam

PT KDC Beri 500 Paket Sembako kepada Warga Isoman, Andi Harun Ucapkan Terimakasih

Ragam

Promo Jelang Libur Akhir Tahun, Swiss-Belhotel Samarinda Tawarkan Promo Menginap

Ragam

Tingkatkan Kinerja Perusda Pergudangan dan Aneka Usaha, Ini Langkah yang Dilakukan Pemkot Samarinda