Home / Ragam

Senin, 16 Agustus 2021 - 19:02 WIB

Ketua Komisi III DPRD Kaltim Terseret Kasus Dugaan Cek Kosong, Badan Kehormatan Sedang Mencermati Kasus 

Hasanuddin Mas'ud, Ketua Komisi III DPRD KALTIM

Hasanuddin Mas'ud, Ketua Komisi III DPRD KALTIM

Kaltimminutes.co, Samarinda – Berjalan 2 tahun masa jabatan Anggota DPRD Kaltim, kantor DPRD Kaltim diramaikan dengan beberapa kabar tidak mengenakan.

Pada 2019 silam, seorang anggota DPRD Kaltim Sapto Setyo Pramono harus berurusan dengan pihak berwajib lantaran dilaporkan oleh Itamar Nafta Dewi terkait dugaan kasus penipuan cek kosong dan penggelapan uang. Dugaan pelanggaran hukum tersebut diduga bermula dari perjanjian kerjasama bisnis bernilai miliaran rupiah.

Namun kasus tersebut telah selesai pada keputusan dikeluarkannya Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan (SP3) pada tahun 2020.

Teranyar, serupa tapi tak sama. Dugaan kasus cek kosong kembali mencuat ke publik. Kali ini menyeret nama Hasanuddin Mas’ud Ketua Komisi III DPRD Kaltim dan istri Nurfaidah.

Keduanya dilaporkan oleh seorang perempuan bernama Irma Suryani yang diketahui sebagai pengusaha sukses di Samarinda.

Irma Suryani melaporkan Hassanudin Mas’ud dan Istri Nurfaidah lantaran diduga melanggar perjanjian kerjasama bisnis solar laut.

Baca Juga :  Soal Peniadaan UN, Asli Nuryadin: Lulus Bisa Pakai Nilai Kumulatif

Irma Suryani menuntut ganti rugi uang senilai Rp 2,7 miliar. Kasus ini pun tengah ditangani pihak Polresta Samarinda.

Berdasarkan kasus tersebut, tim redaksi mencoba menelisik dasar aturan melalui badan internal kedewanan atau Badan Kehormatan (BK) DPRD Kaltim.

Saefuddin Zuhri, Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kaltim menyampaikan pihaknya belum bisa bergerak menentukan keputusan, sebelum adanya pengajuan dari anggota maupun fraksi.

Jadi begini, BK selama itu masukan dari fraksinya ada yang keberatan dan sebagainya kita melihat hukum apa yang terjadi,” kata Zuhri, Senin (16/8/2021).

“BK itu kalau belum ada pengajuan anggota atau fraksi dari luar partai bersangkutan, kami menunggu saja,” sambungnya.

BK memilih menunggu dan mencermati jalannya perkara yang saat sedang ditangani kepolisian.

Sementara sesama anggota DPRD Kaltim yang lain seperti Sukmawati Anggota DPRD Kaltim dari komisi I pun enggan berkomentar.

Baca Juga :  Bincang-bincang di Statsiun TVRI, Rusmadi Bahas Rencana Penataan dan Penghijauan SKM

Sukmawati mengaku belum mendengar informasi terkait kabar yang menyeret koleganya sesama politisi ke ranah hukum.

“Nah ini gini mas saya sama sekali belum ada dengar informasi itu,” ujarnya saat dihubungi melalui sambungan telepon seluler, Senin (16/8/2021).

Ditanya apakah ada advice (nasihat) melalui BK untuk menyikapi persoalan hukum yang saat ini dilayangkan ke anggota DPR, Sukmawati menegaskan tak ingin berkomentar.

Namun politisi PAN yang resmi dilantik pada 4 Mei 2021 dengan mekanisme pergantian antar waktu (PAW) mengganti Muspandi itu membenarkan jika peristiwa hukum yang menyeret anggota DPRD merupakan preseden buruk.

“Itu benar (Preseden buruk) tapi saya no comment. Saya tidak tahu permasalahan kalau mungkin ada permasalahan mungkin bisa beri masukkan apa. Karena belum tahu permasalahan belum bisa kasih masukkan,” pungkasnya. (*)

Share :

Berita Terkait

Ragam

Ramadan 2020 Diprediksi Sepi, Kemenag RI Buat Edaran: Peniadaan Salat Idulfitri Berjamaah Hingga Halal Bihalal Lewat Medsos

Ragam

Hasil Rapat Evaluasi Banjir yang Melanda Kota Samarinda, Pemkot Samarinda Akan Buat Layanan Ini

Ragam

Tiga Kasus Omicron Terdeteksi di Indonesia, Pemerintah Belum Tutup Penerbangan Internasional

Ragam

Hantam Truk Mandek di Pinggir Jalan, Seorang Pengendara Motor di Samarinda Tewas

Ragam

KPK RI Datang ke Kaltim, Bahas Langkah Pencegahan Korupsi di Eksekutif Maupun Legislatif

Ragam

Perahu Cess yang Ditumpangi Satu Keluarga Tenggelam di Sungai Mahakam, Ayah dan Anak Dilaporkan Hilang 

Ragam

Upaya Tim SAR Gabungan Membuahkan Hasil, Pria yang Tenggelam di Sungai Mahakam Berhasil Ditemukan

Ragam

KEK Maloy Belum Beroperasi, Pemprov Kaltim Tengah Berupaya Penuhi Persyaratan Menko Perekonomian