Home / Ragam

Sabtu, 13 November 2021 - 17:59 WIB

Klaim Sejumlah Aset Nagara, Sejumlah Orang Akan Digugat Balik Pemprov Sulawesi Selatan

Masjid Al Markaz Makassar, Sulawesi Selatan/ uloom.id

Masjid Al Markaz Makassar, Sulawesi Selatan/ uloom.id

Kaltimminutes.co – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) melayangkan tuntutan balik kepada beberapa orang yang sempat menggugat sejumlah  aset negara di Makassar yang diklaim sebagai miliknya.

Sedikitnya ada tujuh aset negara yang digugat dan adapula dikuasai pihak lain, seperti Masjid Al Markaz, Pasar Pannampu, Jalan Tol Pelabuhan, Gardu Induk PLN di Jalan Latimojong, lahan PWI Sulsel, Pacuan Kuda, dan Lahan Empang Unhas di Baddoka.

Dalam keterangan yang disampaikan Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi (Infokom) Sulsel, Amson Padolo   bahwa Saat ini pemprov Sulsel tengah mempersiapkan berkas yang akan dijadikan bahan pelaporan dipihak kepolisian.

“Mempersiapkan penuntutan untuk menuntut balik yang menggugat itu karena ada beberapa dokumen yang diragukan keabsahannya dan itu digunakan ke beberapa aset pemerintah yang dia gugat baik yang dimiliki pemerintah provinsi, BUMN dan pemerintah daerah,” jelas Amson kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (13/11).

Baca Juga :  Update Covid-19 Balikpapan: 2 Konfirmasi Positif dan 1 Pasien Meninggal Dunia

Plt Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK, Brigjen Pol Yudhiawan Wibisono mengatakan bahwa pemerintah daerah tidak boleh membiarkan aset negara hilang.

“Jika hal itu terjadi, maka sudah termasuk dalam tindak pidana korupsi. Siapapun terlibat tipikor, mau dia mafia tanah, aparat pemerintahan, penegak hukum, ya akan kami tangani,” kata mantan Kapolrestabes Makassar ini.

Aset negara, kata Yudhiawan, harus digunakan untuk kepentingan negara dalam rangka melayani masyarakat. Menurutnya, istilah mafia tanah adalah kedok bagi orang-orang tanpa integritas dan komitmen berlindung di balik institusi.

Mereka kerap membocorkan data agar bisa dipalsukan untuk dapat menguasai aset negara. Parahnya, kata Yudhiawan oknum tanpa integritas ini masuk ke semua lini. Mulai dari pemprov, kepolisian kejaksaan hingga pengadilan. Mereka mengincar keuntungan dari aset tersebut yang nilainya bisa mencapai ratusan miliar.

“Makanya yang semacam itu harus kami tangani. Mereka mungkin bekerjasama dengan orang yang punya niat jahat dalam rangka untuk menguasai tanah itu. Dan nanti uang yang harusnya masuk ke negara, malah dibagi-bagikan,” ungkapnya.

Baca Juga :  Kasus Peredaran Sabu 1 Kg di Samarinda, 7 Pelaku Diancam 15 Tahun Penjara

KPK telah melakukan upaya koordinasi dalam rangka pencegahan, yakni menyelamatkan aset negara hingga bersertifikat agar tidak bisa berpindah tangan.

“Pengamanan aset bekerja sama dengan institusi lain seperti pemda, pemprov, termasuk BPN dan BUMN,” ujarnya.

Permasalahan aset lainnya di pemerintah daerah sebut Yudhiawan adalah masih rendahnya tingkat sertifikasi aset. Berdasarkan catatan dimiliki KPK, total aset 25 pemda di Sulsel sebanyak 110.155 bidang tanah. Akan tetapi, hanya 12.457 bidang atau 11.39 persen yang memiliki sertifikat. Sedangkan, sisanya kata Yudhiawan sebanyak 97.608 bidan belum memiliki sertifikat.(*)

Artikel ini telah tayang di CNN Indonesia dengan judul  “Pemprov Sulsel Siapkan Gugatan Balik soal Sengketa Lahan”. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211113151037-20-720715/pemprov-sulsel-siapkan-gugatan-balik-soal-sengketa-lahan.

Share :

Berita Terkait

Ragam

Meski Ditolak Warga, Pemkot Samarinda Tetap Bongkar 23 Rumah di Bantaran SKM

Ragam

Peringati Hari Jadi, GAMKI Kaltim Berbagi Kasih di Tengah Pandemi Covid-19

Ragam

Kebun Warga Diduga Rusak Akibat Dekat Area Tambang, Ini Respon Wakil Rakyat

Ragam

Ciptakan Kebiasaan Hidup Sehat Warga, Wali Kota Samarinda Resmikan Kampung Tangguh Covid-19 di Loa Bakung

Ragam

Tim Seleksi Sekprov Kaltim Dibentuk dengan Masa Kerja di Bawah 6 Bulan, Syafruddin: Tidak Ideal

Ragam

Bincang Santai Bersama Warga, Wali Kota Samarinda Semangati Warga Usai Disuntik Vaksin

Ragam

Timses Zairin-Sarwono Rencanakan Tuntut Masyarakat Soal Minyak Goreng, Pengamat: Salah Sasaran

Ragam

AKBP Syaiful Anwar Dicopot dari Jabatan sebagai Kapolres Nunukan Usai Hajar Anak Buahnya