Home / Ragam

Jumat, 22 Oktober 2021 - 15:50 WIB

Kontribusi Industri Hulu Migas Bagi Negara, Jadi Lokomotif Ekonomi Nasional

Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto (kiri) dalam Forum Kapasitas Nasional 2021 pada 21-22 Oktober 2021/prokal.co

Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto (kiri) dalam Forum Kapasitas Nasional 2021 pada 21-22 Oktober 2021/prokal.co

Kaltimminutes.co – Industri hulu minyak dan gas bumi (migas) masih menjadi lokomotif perekomian nasional, baik kontribusinya pada penerimaan negara maupun dalam menciptakan multiplier effect (efek berganda) pada pertumbuhan perekonomian secara keseluruhan.

Penerimaan negara mengalami pertumbuhan yang luar biasa menyusul naiknya harga minyak dan efisiensi dalam operasi migas.

Per September 2021, realisasi penerimaan negara dari sektor hulu migas mencapai USD9,53 miliar atau mencapai 131 persen pencapaian melebihi target tahun ini sebesar USD7,28 miliar.

Menurut Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto, selain kontribusi dalam bentuk penerimaan negara secara langsung, industri hulu migas berperan pula dalam menciptakan dampak berganda dengan menggerakkan sektor industri/jasa lainnya, penyerapan tenaga kerja dan pengembangan ekonomi lokal.

Terkait dengan pengembangan industri nasional, SKK Migas telah berhasil mencapai angka TKDN 58 persen pada pembelanjaan barang/jasa hulu migas per September 2021.

Capaian ini di atas target yang ditetapkan pemerintah sekitar 50 persen pada tahun 2024.

“Total pengadaan barang dan jasa per 30 September 2021 mencapai USD2,6 miliar dengan komitmen TKDN sebesar 58 persen,” ujar Dwi.

Dia menambahkan, nilai kontribusi industri migas bagi sejumlah industri lain pada tahun 2020-2021 mencapai USD7,126 miliar.

Industri-industri ini mendapatkan efek berganda karena tetap beroperasinya sektor hulu migas di saat pandemi COVID-19.

Salah satunya industri transportasi yang mencatat nilai USD 470 juta dengan TKDN sebesar 78 persen.

Selain itu, ada juga industri tenaga kerja senilai USD442,76 juta dengan TKDN sebesar 86 persen, industri perhotelan USD129.88 juta dengan TKDN 92 persen.

Sementara itu, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Tutuka Ariadji, mengatakan pemerintah telah menyusun berbagai langkah dan upaya untuk pencapaian visi 1 juta barel minyak per hari dan 12 miliar kaki kubik gas per hari pada tahun 2030.

Baca Juga :  Positif Corona, Sumadi Lurah Mugirejo Meninggal Dunia, Comorbid Diabetes dan Hipertensi

“Visi tersebut memerlukan peran dan kerja sama semua pihak. Target ini akan mendorong penciptaan multiplier effect di berbagai sektor industri serta mendorong percepatan pemulihan ekonomi Indonesia,” ujar Tutuka.

Terkait TKDN, Tutuka mengatakan saat ini terdapat 224 perusahaan industri penunjang migas dan 363 perusahaan jasa penunjang migas yang terdaftar di dalam Buku Apresiasi Produksi Dalam Negeri (APDN).

Buku tersebut merupakan acuan dalam pengadaan barang dan jasa serta sebagai pengendalian impor barang operasi pada kegiatan usaha hulu migas.

Kementerian ESDM, lanjutnya, terus mengupayakan peningkatan kemampuan produsen dalam negeri melalui kolaborasi dan sinergi antara seluruh pemangku kepentingan dalam memastikan produk dalam negeri mampu memenuhi spesifikasi, mutu dan kebutuhan kegiatan operasi hulu migas.

“Dengan dukungan semua pihak maka diharapkan produk dalam negeri penunjang usaha hulu migas akan semakin berkualitas, harga yang kompetitif, dan penyelesaian yang tepat waktu,” tegas Tutuka.

Program Pengembangan Masyarakat

SKK Migas dan KKKS juga bahu-membahu meningkatkan efek berganda pada wilayah operasi hulu migas.

Salah satunya melalui kewajiban KKKS untuk melakukan pembinaan seperti pelatihan, memberikan kesempatan uji produk termasuk teknologi tinggi, serta pembinaan melalui Program Pengembangan Masyarakat.

Keberhasilan pembinaan mitra tersebut tersebar dari Sabang hingga Merauke. Contohnya pembinaan yang dilakukan KKKS MedcoEnergi terhadap usaha Keramba Jaring Apung (KJA) ikan Kerapu di Anambas. KKKS Pertamina EP dan PHE Subholding senantiasa juga berkontribusi bagi pengembangan kapasitas masyarakat di sekitar wilayah kerjanya, dengan memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada Rumah Batik Disabilitas Tarakan (KUBEDISTIK).

Selain itu, KKKS ENI mencatat keberhasilan dalam membidani mitra yang bergerak di industri pertanian, peternakan dan agrowisata, yaitu Joglo Tani Kolong Langit.

Petronas sukses dengan program pembinaannya melalui mitra PT Federal Solusi Indotama (FSI), perusahaan lokal yang bergerak di bidang perdagangan dan perlengkapan industri.

Baca Juga :  Kesultanan Kukar Beri Bantuan ke AWS Guna Penanganan Covid-2019

Dan BP menfasilitasi pendirian kelompok usaha PT SUBITU Kreasi Busana, yang bergerak di bidang konveksi pembuatan pakaian jadi dan jasa lainnya.

Forum Kapasitas Nasional

Menyadarinya pentingnya isu TKDN dalam perekonomian nasional, SKK Migas dan KKKS berinisiatif menggelar Forum Kapasitas Nasional 2021 pada 21-22 Oktober 2021.

Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi bagian dari bentuk dukungan terhadap salah satu pilar utama dalam program IOG Transformation SKK Migas menuju tercapainya 1 juta barel minyak dengan capaian TKDN yang optimal.

“TKDN adalah target serius yang kita soroti karena mempunyai potensi yang besar,” tegas Dwi.

Dengan adanya forum tersebut, efek berganda pada skala perekonomian nasional diharapkan dapat ditingkatkan melalui kolaborasi antar-pemangku kepentingan.

Forum ini juga akan menampilkan industri binaan hulu migas, dan peningkatan awareness seluruh KKKS serta perusahaan demi memaksimalkan penggunaan produk barang/jasa dalam negeri.

Kegiatan ini akan dihadiri sejumlah pembicara kunci. Di antaranya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menteri Investasi Bahlil Lahadahlia, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Kepala Badan Keuangan dan Pembangunan Muhammad Yusuf Ateh dan Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto.

TENTANG SKK MIGAS

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) adalah institusi yang dibentuk oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

SKK Migas bertugas melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama.

Pembentukan lembaga ini dimaksudkan supaya pengambilan sumber daya alam minyak dan gas bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. (*)

Share :

Berita Terkait

Ragam

Pemprov Kaltim Tak Melanjutkan Proyek MYC RSUD AWS dan Flyover Balikpapan

Ragam

Meski Gagal Maju di Pilwali Balikpapan, Ahmad Basir Mengaku Akan Tetap Mengabdi ke Masyarakat

Ragam

Tiga Pekan Banjir Melanda Sintang, Jokowi Belum Ada Jadwal Kunjungi Lokasi Banjir

Ragam

Tiap Paslon Berjanji Siap Menang Siap Kalah, Kapolres Minta Janji Dipegang

Ragam

Bekas Luka di Kaki Susah Hilang? Berikut Berbagai Cara untuk Mengatasinya

Ragam

Cegah Penyebaran Covid-19, Pasar Ramadan di GOR Segiri Ditiadakan

Ragam

Isu Kudeta Ketua DPRD Kaltim, Ketua Golkar Kaltim Bantah Tegas

Ragam

Kaltim Kekurangan Stok Dosis Vaksin, Isran Noor Minta Kemenkes RI Lakukan Ini