Home / Ragam

Minggu, 14 November 2021 - 17:06 WIB

KPK Audit Kasus Formula E, Refly Harun Sarankan Agar Fokus Usut Kasus Bisnis PCR

Pakar hukum tata negara Refly Harun / fajar.co.id

Pakar hukum tata negara Refly Harun / fajar.co.id

Kaltimminutes.co – Pakar hukum tata negara Refly Harun menyarankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak bertindak sebagai auditor dalam kasus Formula E.

Refly meminta KPK lebih fokus pada kasus-kasus dugaan korupsi yang sudah terlihat jelas. Misalnya kasus dugaan korupsi pada tes PCR atau bantuan sosial. Kasus-kasus tersebut menurut Refly Harun lebih jelas angka kerugian dan dugaan aktor yang berperan.

Menurut Refly, lembaga yang bisa bertindak sebagai auditor apakah ada dugaan kerugian negara berada di wilayah kewenangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Lebih baik, kata Refly, KPK memprioritaskan mengusut kasus-kasus yang sudah lebih jelas dugaan kerugian negara dan siapa aktornya yang terlibat.

Refly mengatakan audit acara kenegaraan bukan ranah KPK. Ia mengingatkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan audit terkait acara balapan internasional mobil listrik itu.

“Ini kok terkesan KPK seperti sedang melakukan audit sebuah kegiatan, bukan melakukan investigasi kasus korupsi. Soal audit itu kan ranahnya BPK dan setahu saya BPK sudah melakukan audit dan sudah ada hasilnya,” kata Refly dalam keterangan tertulis, Minggu (14/11).

Baca Juga :  Pengumuman!! Lab RSKD Balikpapan Ditutup Sementara, Pemeriksaan Swab Dialihkan

Refly khawatir niatan KPK mengusut dugaan korupsi di Formula E berbau politis. Ia menilai demokrasi dalam bahaya jika hukum digunakan untuk menghabisi lawan politik.

Mantan komisaris utama Jasa Marga itu berpendapat seharusnya KPK fokus pada kasus-kasus lain yang jelas menimbulkan kerugian negara. Ia mencontohkan kasus korupsi bantuan sosial (bansos).

Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri menegaskan pihaknya akan mengusut penyelenggaraan balapan mobil listrik Formula E. Ajang balapan itu jadi perhatian publik karena merupakan program andalan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto mengakui pihaknya tengah melakukan penyelidikan dugaan korupsi terkait penyelenggaraan Formula E. Karyoto menyebut tengah mengumpulkan berbagai bukti untuk mengetahui secara pasti kronologi perhelatan balap mobil listrik tersebut.

Baca Juga :  Kasus Proyek Fiktif Pembangunan Tangki Timbun dan Terminal BBM, Terdakwa Iwan Ratman Divonis 14 Tahun Penjara

“Masalah formula E, ini kalau pakem saya, saya tidak mau bicara. Tapi karena sudah banyak beredar di media, pada prinsipnya memang kami sedang melakukan penyelidikan,” jelasnya dalam konferensi pers, Rabu (10/11).

Dalam beberapa waktu terakhir, Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta menyebut ada sejumlah kejanggalan dalam proyek itu. PSI menyebut DKI berhutang hingga Rp180 miliar untuk gelaran tersebut.

Fraksi PSI dan Fraksi PDIP DPRD DKI juga sempat mengajukan interpelasi ke Anies atas gelaran Formula E. Namun, niatan itu dijegal fraksi-fraksi lain yang mendukung Formula E usulan Anies. (*)

Artikel ini telah tayang di CNN Indonesia dengan judul “Refly Harun Desak KPK Usut Bisnis PCR Ketimbang Formula E” https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211114143837-12-720987/refly-harun-desak-kpk-usut-bisnis-pcr-ketimbang-formula-e.

Share :

Berita Terkait

Ragam

Bangkitkan Semangat Ketahanan Pangan, Pemkab Kukar Boyong 6 Stakeholder untuk Sejahterakan Petani

Ragam

Presiden Borneo FC Turut Respon Pilwali Samarinda, AH-Rusmadi Disebutnya Pilihan Terbaik

Ragam

Gelar Operasi Penegakan Protokol Kesehatan, Petugas Malah Temukan THM Jual Miras Ilegal

Ragam

Update Covid-19 Hari Ini, Pasien Sembuh Capai 772 Orang

Ragam

Beredar Kabar Ketua DPRD Kaltim Akan Di-PAW, Makmur HAPK: Belum Tahu Saya

Ragam

Terkait Pemenuhan Air Baku , Void Tambang Bisa Jadi  Solusi Penunjang Pembangunan di Lokasi IKN 

Ragam

Bentuk Kepedulian PKB Kaltim, THR yang Didapat dari Pemerintah Akan Disumbangkan untuk Rakyat

Ragam

DPRD Kaltim Menilai Pergub Nomor 49 tahun 2020 Punya Banyak Kelemahan, Isran Noor Irit Bicara