Home / Ragam

Kamis, 20 Februari 2020 - 21:01 WIB

Kuatkan Kedaulatan Indonesia di Perbatasan, BPN Kaltimtara Akan Terbitkan 130 Sertifikat Tanah

Kaltimminutes.co, Samarinda – Sejumlah 130 sertifikat tanah menjadi target Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara diterbitkan hingga tahun 2024 mendatang.

Seratus lebih sertifikat tersebut akan diterbitkan BPN di daerah perbatasan Indonesia-Malaysia.

Rinciannya, 30 ribu sertifikat dibiayai oleh APBN, sementara World Bank membantu penerbitan 100 ribu sertifikat.

Asnaedi, Kepala BPN Kaltimtara, saat agenda konsultasi publik program percepatan agraria, menyebut sertifikat ini selain menjaga kedaulatan Indonesia di perbatasan juga menjamin hak masyarakat terhadap tanah tersebut.

“Saat ini baru 47 persen sudah sertifikasi lahan dan masih 53 persen yang belum untuk Kaltimtara. Jadi, kita rencanakan selesai 100 persen tahun 2024,” katanya, dikonfirmasi Kamis (20/2/2020).

Rencana sertifikasi 130 tanah ini menarget masyarakat di daerah pedalaman Kaltim, hingga daerah perbatasan. Tidak hanya urusan tanah, program pemerintah yang dibiayai oleh World Bank ini juga dalam hal pemberdayaan masyarakat dan penyediaan fasilitas usaha.

Baca Juga :  Jalani Pancasila Seperti Air Mengalir

“Kami mengutamakan partisipasi masyarakat di pinggiran hutan untuk sertifikasi tanah. Nanti ada pemberdayaan juga masyarakat berupa pembinaan bagaimana mereka berdagang dan menyediakan fasilitas,” ujarnya.

Meski tidak ada beban biaya untuk sertifikat tanah, kendala juga dihadapi BPN Kaltimtara dalam mengejar target penerbitan sertifikat tersebut. Salah satunya menurut Asnaedi, dalam proses pengukuran lahan. Pemilik lahan yang tidak ada di tempat, membuat petugas BPN kesulitan dalam melakukan pengukuran dan memproses sertifikat.

“Pemilik tanah tidak ada di tempat, jadi tanahnya ada. Pemerintah tahu kalau itu tanah siapa, tapi orangnya tidak ada. Nah, ini kita agak sulit untuk mendatanya, tapi kami tetap lakukan pengukuran tapi belum terbitkan sertifikat, sambil nunggu yang punya,” paparnya.

Baca Juga :  PKL dan Parkir di 2 Pasar Bakal Ditertibkan, Kadisdag Samarinda: Itu Instruksi Wali Kota

Sementara itu, Hadi Mulyadi, Wakil Gubernur Kaltim, berharap seluruh tanah di Bumi Etam dapat di sertifikasi 100 persen. Saat ini Kaltim, secara keseluruhan baru 47 persen yang tersertifikasi.

Salah satu kendala yang dihadapi juga banyak tanah di Kaltim, yang tumpang tindih dan tidak jelas sertifikatnya.

“Ini usaha luar biasa, karena banyak tanah yang tumpang tindih, bahkan ada yang sertifikatnya ada  tanahnya tidak jelas. Mungkin dulu masalah pendataan tanah belum rapi, sekarang kita gunakan data geospasial bisa dirapikan. Harapan kita. 2025 selesai,” pungkasnya. (rkm//)

Share :

Berita Terkait

Ragam

IJTI dan PWI Kaltim Minta Selama Wabah Covid-19, Pers Rilis Agar Dilakukan Tanpa Tatap Muka

Ragam

BREAKING NEWS – Kasus Covid-19 Bertambah 2 Orang, Salah Satunya Klaster Ijtima Gowa

Ragam

Jalan Pramuka Rusak Parah, Lurah Akui Kerap Terima Laporan dan Keluhan Warga

Ragam

COVID 19 Masuk Indonesia, Diskes Perketat Pintu Masuk ke Kaltim

Ragam

KAMMI Adakan Kegiatan Diskusi Soal Permasalahan Banjir, Wali Kota Samarinda Hadir Beri Edukasi 

Ragam

Asik!! Lawan Corona MHU-MMSGI Beri Bantuan Sembako untuk Warga Samarinda dan Kukar, Total 45 Ton Beras dan 15 Ribu Liter Minyak Goreng

Ragam

Aset Rujab Ketua DPRD Kaltim Belum Dikembalikan, Sekwan: Tinggal Serah Terima

Ragam

Pemkot Samarinda Dapat Bankeu 340 Miliar untuk Atasi Banjir, Pokja 30 Minta Pemkot Bekerja Serius